Jaringan Damai Papua Desak OPM di Maybrat Diadili, “Sudah Terlalu Banyak Pelanggaran Hukum Terjadi”

Papeda.com- Jaringan Damai Papua (JDP) secara tegas menyerukan agar aparat penegak hukum mengambil langkah konkret terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Maybrat. Seruan ini disampaikan menyusul rangkaian aksi kekerasan dan intimidasi yang terus terjadi di tengah masyarakat sipil oleh kelompok bersenjata tersebut.

Yan Christian Warinussy, seorang tokoh hukum dan aktivis HAM dari Papua Barat, menyampaikan bahwa tindakan semacam ini sudah sering terjadi di seluruh Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa kelompok-kelompok bersenjata separatis sering memanfaatkan narasi kemerdekaan untuk menakut-nakuti masyarakat sipil.

“Tindakan semacam ini sudah seringkali terjadi di seluruh Tanah Papua dengan memanfaatkan isu-isu separatisme untuk menakut-nakuti rakyat sipil yang sama sekali tidak tahu menahu mengenai kepemilikan senjata api organik tersebut,” ujar Warinussy, Kamis (31/7/2025).

Warinussy menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip dasar perlindungan warga negara. Ia meminta negara hadir melalui penegakan hukum yang tegas, adil, dan mengedepankan hak masyarakat sipil untuk hidup aman dan damai.

Pdt. Yosephus Tekege, tokoh gereja dari Papua Barat Daya, juga mengecam tindakan OPM yang terus merugikan rakyat kecil. “Sudah saatnya masyarakat dan negara bersatu untuk menghentikan penderitaan ini. Warga sipil tidak boleh terus menjadi korban atas nama perjuangan yang sudah melenceng dari kemanusiaan,” tegasnya.

Seruan dari Jaringan Damai Papua dan para tokoh ini menjadi cermin dari keresahan mendalam masyarakat Papua terhadap kelompok OPM yang dianggap tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan kelompok sempit dengan cara-cara kekerasan.

 

OPM Incar Pelajar di Papua dan Lakukan Penyiksaan Sadis, Tokoh Masyarakat: Ini Bukti Kebiadaban

Papeda.com- Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencoreng wajah kemanusiaan di Tanah Papua. Kali ini, yang menjadi sasaran adalah para pelajar generasi penerus bangsa  yang justru seharusnya dilindungi dan didukung demi masa depan Papua yang lebih baik.

Pastor Lukas Tabuni, tokoh agama dari wilayah Pegunungan Tengah, menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak-anak sekolah adalah bentuk kekejaman yang tidak bisa ditoleransi dalam konteks apa pun. “Anak-anak ini tidak bersalah. Mereka hanya ingin belajar, ingin membangun masa depan mereka. Tapi mereka disiksa hanya karena dianggap berseberangan? Ini bukan perjuangan, ini kebiadaban,” tegasnya, Kamis (31/7/2025).

Menurut kesaksian warga setempat, kelompok OPM kerap mendatangi kampung dan sekolah untuk menekan masyarakat agar mengikuti kehendak mereka. Jika ada yang terlihat dekat dengan aparat, maka mereka akan dicurigai dan dianiaya. Tidak jarang, pelajar yang hanya mengenakan pakaian seragam atau menerima bantuan dari pemerintah ikut menjadi sasaran.

Yusuf Mabel, tokoh pemuda dari Jayawijaya, menyebut tindakan OPM terhadap pelajar sebagai penghianatan terhadap perjuangan Papua itu sendiri. “Jika kalian mengaku pejuang, lindungi anak-anak, bukan menyakiti mereka. Apa yang kalian lakukan hanya akan membuat rakyat semakin menjauh,” katanya.

Masyarakat Papua kini mulai sadar bahwa tindakan OPM bukanlah jalan menuju kemerdekaan ataupun keadilan. Sebaliknya, yang terjadi justru adalah teror terhadap rakyat sendiri. Penolakan terhadap kelompok ini semakin menguat, terutama di kalangan orang tua yang ingin masa depan anak-anak mereka terjamin dan tidak terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kekerasan.

Insiden penyiksaan terhadap pelajar ini menjadi peringatan keras bahwa kekerasan yang dilakukan atas nama ideologi justru menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua. Seruan untuk "Selamatkan generasi muda Papua" kini menggema lebih keras dari sebelumnya.

 

Ruben Wenda, Anggota OPM Kodap II Baliem, Ditemukan Tewas Mengenaskan dengan Banyak Luka Lebam

Papeda.com- Seorang anggota aktif Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kodap II Baliem, bernama Ruben Wenda, dilaporkan ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuh korban penuh luka lebam dan diduga kuat menjadi korban kekerasan dari rekan atau kelompoknya sendiri.

Menurut informasi dari warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, korban sempat terlihat terlibat cekcok dengan beberapa anggota OPM lainnya pada malam sebelum kematiannya. Belum diketahui motif pasti di balik insiden tersebut, namun sejumlah pihak menduga ada ketegangan internal di dalam kelompok Kodap II Baliem.

Yoseph Yogobi, tokoh adat dari Distrik Kurulu, menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. “Kalau mereka bilang sedang berjuang untuk rakyat Papua, kenapa justru saling bunuh? Ini membuktikan bahwa di dalam tubuh OPM sendiri tidak ada kesatuan, tidak ada nilai kemanusiaan,” tegasnya, Kamis (31/7/2025).

Ia juga menambahkan bahwa perpecahan dan pertikaian yang terjadi di dalam kelompok bersenjata hanya akan semakin menyengsarakan masyarakat. “Rakyat yang melihat kejadian ini jadi semakin takut dan kehilangan kepercayaan. Tidak ada lagi yang percaya bahwa mereka pejuang,” tambah Yoseph.

Kematian Ruben Wenda menjadi catatan kelam terbaru dalam konflik bersenjata di Papua. Fakta bahwa seorang anggota OPM sendiri tewas dengan cara tragis menunjukkan adanya krisis kepemimpinan dan disintegrasi internal yang serius dalam tubuh OPM, terutama di wilayah Kodap II Baliem.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak OPM Kodap II terkait insiden ini. Namun masyarakat berharap agar kasus ini menjadi titik balik untuk menghentikan kekerasan dan membuka ruang bagi dialog serta perdamaian yang sejati di tanah Papua.

 

Sebby Sambom Buka Suara: Banyak Anggota OPM Tewas Akibat Kekurangan Logistik di Dalam Hutan

Papeda.com- Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan publik, juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, akhirnya mengakui bahwa banyak anggota kelompoknya yang mengalami kematian tragis di dalam hutan akibat kekurangan logistik selama pelarian dan persembunyian dari aparat keamanan.

 “Banyak anggota kami tewas bukan karena baku tembak, tapi karena kelaparan, penyakit, dan tidak adanya dukungan logistik dari pimpinan kelompk OPM. Kami berjuang di dalam hutan tanpa bantuan apa pun,” ungkap Sebby dalam pernyataan itu, Kamis (31/7/2025).

Sementara itu, Ester Wonda, aktivis perempuan Papua dari Wamena, turut menyampaikan keprihatinan. Menurutnya, para anggota OPM yang masih muda hanyalah korban dari propaganda elit separatis. “Anak-anak muda ini dibujuk masuk hutan, dijanjikan kebebasan. Tapi nyatanya mereka kelaparan, sakit, dan mati sia-sia,” ucapnya dengan nada prihatin.

Ia menyerukan agar para anggota OPM yang masih hidup segera turun gunung dan kembali kepada masyarakat untuk membangun Papua secara damai. “Lebih baik kita bersatu membangun rumah, sekolah, dan jalan daripada terus hidup menderita di hutan,” tambah Ester.

Fakta bahwa OPM kini menghadapi krisis logistik juga memperkuat sinyal melemahnya kekuatan mereka di lapangan. Sejumlah pengamat menyebut bahwa ini adalah titik balik bagi banyak anggota untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meninggalkan jalan kekerasan yang telah merugikan diri mereka sendiri dan masyarakat.

Pernyataan Sebby Sambom bukan hanya menjadi pengakuan akan kelemahan, tapi juga peringatan bahwa perjuangan bersenjata yang tidak terorganisir hanya akan berujung pada penderitaan dan kematian, bukan kebebasan yang dijanjikan.

 

OPM Ancaman Nyata bagi Kemajuan Papua: Ketertinggalan Masyarakat Jadi Bukti Nyata

Papeda.com- Keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kian menunjukkan sisi gelapnya terhadap kehidupan masyarakat Papua. Bukan hanya karena aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok bersenjata ini, namun juga karena dampaknya yang langsung merugikan masyarakat sipil dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Banyak wilayah yang seharusnya sudah maju, justru tertinggal akibat gangguan dari kelompok separatis tersebut.

Ketua Lembaga Adat Suku Moni, Yakob Tenouye, menyatakan bahwa kelompok OPM justru membuat rakyat hidup dalam ketakutan dan keterisolasian. “Kami di kampung hanya ingin anak-anak kami bisa sekolah, bisa berobat, dan hidup damai. Tapi OPM datang malah bawa senjata, bakar bangunan, ancam warga. Ini bukan perjuangan, ini kekacauan,” ujarnya, Rabu (30/7/2025)

Maria Yikwa, aktivis perempuan Papua dari Lanny Jaya, menuturkan bahwa OPM tidak pernah memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. “Mereka hanya bicara soal merdeka, tapi anak-anak kami tak bisa sekolah, ibu-ibu takut melahirkan karena puskesmas tidak berfungsi. Apakah ini yang mereka sebut perjuangan?” katanya dengan nada kecewa.

Di sisi lain, banyak masyarakat Papua kini justru menyadari bahwa pembangunan yang dibawa oleh negara adalah jalan untuk keluar dari keterbelakangan. Namun, sayangnya, upaya pemerintah pusat dan daerah kerap terhambat oleh aksi kekerasan dari OPM yang menolak keberadaan aparatur negara di wilayah tertentu.

Saat ini, seruan dari berbagai lapisan masyarakat semakin menggema: menolak eksistensi OPM di tanah Papua. Mereka ingin kemajuan, perdamaian, dan kehidupan yang layak, bukan ketakutan dan keterbelakangan akibat ulah sekelompok orang yang mengklaim membawa aspirasi rakyat namun justru menjadi batu sandungan dalam perjalanan menuju masa depan Papua yang lebih baik.

 

OPM Dicap sebagai Kelompok Pengecut karena Berlindung di Balik Masyarakat Sipil Papua

Papeda.com- Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat Papua. Kali ini, kecaman datang setelah munculnya laporan bahwa kelompok bersenjata tersebut sering berlindung di balik masyarakat sipil setiap kali menghadapi tekanan dari aparat keamanan. Tindakan ini membuat banyak warga sipil menjadi tameng hidup dan korban dalam konflik bersenjata.

Ondofolo Aroan  tokoh adat dari Lembah Baliem, menyebut tindakan OPM ini sebagai bentuk kepengecutan dan pelanggaran nilai-nilai adat Papua. “Seorang pejuang sejati tidak akan sembunyi di balik punggung rakyat. Tapi OPM malah menjadikan rakyat sebagai perisai untuk keselamatan mereka sendiri. Itu bukan keberanian, itu pengecut,” tegasnya, Rabu (30/7/2025).

Ia juga menekankan bahwa masyarakat adat Papua tidak pernah mengajarkan cara perjuangan yang mengorbankan orang tak bersalah. Menurutnya, tindakan OPM telah mencoreng budaya luhur Papua yang menjunjung tinggi keberanian dan kehormatan.

Sementara itu, Yulianus Tabuni, pemuda dari Kabupaten Lanny Jaya, menyebut OPM sudah kehilangan arah perjuangan. “Mereka hanya sembunyi, menyerang dari balik rakyat, dan kabur ke hutan. Mereka tidak pernah tampil bertanggung jawab atau terbuka. Itu bukan pejuang, itu pengecut,” katanya.

Para tokoh masyarakat pun menyerukan agar OPM menghentikan taktik licik ini dan memberikan ruang aman bagi warga sipil. Masyarakat Papua saat ini menginginkan kedamaian, pembangunan, dan masa depan yang lebih cerah, bukan hidup dalam ketakutan akibat aksi sepihak dari kelompok bersenjata.

Seruan dari berbagai lapisan masyarakat ini menjadi sinyal kuat bahwa OPM tidak lagi mendapat simpati. Sebaliknya, mereka kini dipandang sebagai pengganggu keamanan dan kemajuan tanah Papua.

 

Pernyataan Sebby Sambom Kembali Tuai Kecaman, “Rakyat Papua Harus Tertinggal agar Mudah Dibodohi”

Papeda.com- Pernyataan terbaru dari juru bicara kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, kembali memicu kemarahan publik, terutama di kalangan tokoh masyarakat dan pemuda Papua. Dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial, Sebby dengan terang-terangan menyebut bahwa “rakyat Papua harus dibiarkan tertinggal agar mudah dibodohi dan dikendalikan.”

Pernyataan ini dianggap sangat merendahkan martabat orang Papua dan membuktikan bahwa kelompok separatis tersebut tidak benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua, melainkan menjadikan ketertinggalan sebagai alat kontrol kekuasaan internal mereka.

Tokoh masyarakat Papua Selatan, Yulianus Aso, menyebut ucapan Sebby Sambom sebagai bentuk penghinaan terhadap harkat dan martabat rakyat Papua. “Selama ini OPM selalu mengatasnamakan rakyat, tetapi ternyata mereka punya niat agar rakyat tetap bodoh dan tertinggal. Ini sangat jahat dan tidak bisa ditoleransi,” tegas Yulianus dalam pernyataannya di Merauke, Rabu (30/7/2025).

Sementara itu, Ketua Ikatan Pemuda Pegunungan Tengah, Robert Mote, menyatakan bahwa Sebby Sambom telah membongkar wajah asli OPM yang sesungguhnya. “Selama ini mereka menghasut rakyat dengan narasi perjuangan, padahal tujuannya hanya untuk mengontrol rakyat agar tetap dalam kebodohan. Ini strategi yang tidak manusiawi,” ujarnya.

Menurut Robert, pernyataan Sebby harus menjadi titik balik bagi masyarakat Papua untuk membuka mata dan menolak segala bentuk propaganda dari kelompok bersenjata yang hanya menyengsarakan.

Sementara itu, beberapa komunitas pemuda di Papua dilaporkan telah menyusun petisi dan pernyataan sikap menolak keras pernyataan Sebby Sambom dan meminta agar aparat hukum mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk ujaran yang mengadu domba dan merusak tatanan sosial masyarakat Papua.

Pernyataan Sebby Sambom tidak hanya membuka borok ideologis kelompok separatis, tetapi juga menunjukkan bahwa perjuangan yang mereka klaim selama ini bukanlah untuk rakyat, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh dengan cara menindas masyarakatnya sendiri.

 

Stop Bikin Kacau Tanah Papua, Seluruh Elemen Masyarakat Papua Tolak Eksistensi OPM

Papeda.com- Gelombang penolakan terhadap keberadaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meluas. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga akademisi, kompak menyerukan penolakan terhadap eksistensi OPM yang selama ini dinilai hanya membawa kekacauan dan penderitaan bagi rakyat Papua.

Ondoafi Yance Wenda, tokoh adat dari Sentani, menegaskan bahwa OPM telah menyimpang jauh dari nilai-nilai luhur masyarakat Papua. “Mereka bukan pejuang, tapi pelaku kekerasan yang menakut-nakuti rakyat kecil. Kami lelah hidup dalam ketakutan,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).

Senada dengan itu, Ketua Forum Mahasiswa Orang Asli Papua, Charles Kossay, menekankan bahwa pemuda Papua saat ini menginginkan masa depan yang aman, damai, dan sejahtera. “Kita tidak butuh kekerasan. Kita butuh sekolah, lapangan kerja, dan pembangunan. OPM justru menjadi penghambat semua itu,” tegasnya.

Sikap tegas juga datang dari kelompok perempuan Papua. Aktivis perempuan Pegunungan Tengah, Mama Rosa Magai, menyuarakan keprihatinannya atas banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban akibat ulah kelompok bersenjata. “Berhenti bikin kacau! Kami ingin anak-anak kami sekolah, bukan sembunyi di hutan karena takut disandera,” katanya dengan penuh emosi.

Para tokoh ini sepakat bahwa OPM kini bukan lagi simbol perlawanan, melainkan simbol kekacauan. Mereka menilai bahwa perjuangan sejati adalah dengan membangun Papua dari dalam, melalui pendidikan, kerja keras, dan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Gerakan masyarakat ini menjadi bukti bahwa Papua ingin damai. Penolakan terhadap OPM bukan sekadar pernyataan sikap, tetapi juga harapan agar masa depan tanah Papua dibangun di atas fondasi perdamaian, persatuan, dan kemajuan yang berkelanjutan.

OPM Diduga Lakukan Pembakaran Rumah Staf Dinas PU di Ilaga, Puncak, Akibat Tidak Dapat Jatah Dana Pembangunan

Papeda.com- Situasi keamanan di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, kembali terganggu pasca aksi pembakaran sebuah bangunan rumah milik Yopin Palamba, seorang staf Dinas Pekerjaan Umum (PU) asal Toraja. Aksi pembakaran yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut menjadi perhatian masyarakat dan tokoh lokal, karena dinilai sebagai bentuk teror yang dilakukan akibat kekecewaan tidak memperoleh “jatah” dana pembangunan.

Menurut informasi yang dihimpun dari tokoh masyarakat setempat, aksi pembakaran ini bukan hanya bentuk intimidasi personal, namun juga bagian dari upaya kelompok OPM untuk menciptakan ketidakstabilan keamanan (Kamtibmas) di wilayah Ilaga, khususnya saat program pembangunan sedang berjalan.

Pendeta Mikael Murib, tokoh gereja lokal, mengaku prihatin dan mengecam keras aksi brutal tersebut. “Rumah itu milik warga sipil, seorang pegawai negeri yang membantu pembangunan di Papua. Apa alasan yang bisa membenarkan tindakan keji semacam ini?” katanya. Ia juga meminta agar masyarakat tidak takut dan tetap bersatu melawan intimidasi semacam ini, Selasa (29/7/2025).

Menurut dugaan sementara, motif pembakaran dipicu oleh rasa tidak puas kelompok OPM karena tidak mendapat bagian dari dana pembangunan yang dikelola pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan seorang kepala kampung yang mengatakan bahwa beberapa anggota kelompok bersenjata sempat menuntut jatah dana proyek, namun tidak dituruti.

Aktivis pemuda asal Ilaga, David Magai, turut angkat bicara. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai ancaman nyata terhadap semangat pembangunan di wilayah pegunungan. “Kalau setiap proyek harus bayar keamanan ke OPM, kapan rakyat bisa maju? Ini sangat merugikan masyarakat dan hanya memperpanjang penderitaan,” ujarnya.

 

Ikatan Mahasiswa Pemuda Papua Selatan Nyatakan Penolakan Terhadap Aktivitas OPM

IPapeda.com- katan Mahasiswa Pemuda Papua Selatan (IMAPPS) secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua Selatan. Pernyataan ini disampaikan dalam forum diskusi terbuka bertajuk “Papua Damai dan Maju Tanpa Kekerasan” dihadiri oleh puluhan mahasiswa, pemuda, serta tokoh masyarakat.

Dalam pernyataannya, IMAPPS menilai bahwa aktivitas OPM selama ini tidak hanya mengganggu ketenangan masyarakat, tetapi juga menjadi penghambat utama pembangunan, pendidikan, dan kemajuan sosial di tanah Papua. Kekerasan, intimidasi, dan penyebaran provokasi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut dinilai semakin menjauhkan rakyat Papua dari cita-cita kesejahteraan yang selama ini diperjuangkan.

Ketua IMAPPS, Melkias Gebze, menegaskan bahwa pemuda Papua Selatan tidak ingin terjebak dalam lingkaran kekerasan yang terus dipelihara oleh kelompok separatis. Ia menyerukan agar generasi muda lebih fokus pada pendidikan, kreativitas, dan peran aktif dalam pembangunan daerah.

“Kami ingin Papua Selatan menjadi contoh wilayah yang damai dan sejahtera. Tidak ada ruang bagi OPM yang membawa senjata dan menyebar ketakutan di antara rakyat. Masa depan kami tidak dibangun lewat peluru, tapi lewat pikiran, kerja keras, dan persatuan,” tegas Melkias, Selasa (29/7/2025).

Penolakan terhadap aktivitas OPM juga mendapat dukungan dari tokoh adat Papua Selatan, Dominggus Kaize, yang menyatakan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan. Menurutnya, tindakan OPM yang mengganggu pelayanan publik, menyerang guru, tenaga kesehatan, bahkan warga sipil, telah mencoreng nilai-nilai luhur orang Papua.

“Anak-anak tidak bisa sekolah karena sekolah dibakar. Ibu-ibu tidak bisa berobat karena puskesmas diancam. Ini bukan perjuangan, ini penderitaan yang dibuat oleh orang yang mengaku pejuang,” ujar Dominggus.

Sikap IMAPPS menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda Papua mulai bangkit dan mengambil peran nyata dalam menjaga kedamaian serta menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan perjuangan.

 

Maybrat Darurat OPM, Masyarakat Bersatu Tolak Kehadiran OPM di Wilayahnya

Papeda.com- Situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, kembali menjadi sorotan setelah serangkaian aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ancaman dan tindakan brutal yang menargetkan warga sipil, fasilitas pendidikan, hingga rumah ibadah membuat masyarakat lokal menyatakan sikap tegas: menolak keberadaan OPM di wilayah Maybrat.

Menanggapi situasi tersebut, tokoh masyarakat Maybrat, Barnabas Sagrim, menyatakan bahwa masyarakat telah muak dengan teror dan kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok OPM. Menurutnya, warga tidak ingin daerahnya dijadikan arena kekerasan dan konflik bersenjata.

“Kami orang Maybrat cinta damai. OPM datang bukan membawa solusi, tapi membawa malapetaka. Mereka bakar sekolah, ancam guru, dan buat anak-anak kami tidak bisa belajar. Sudah cukup, kami menolak mereka ada di sini,” tegas Barnabas, Selasa (29/7/2025).

Penolakan serupa disuarakan oleh tokoh adat Maybrat, Hendrik Faan. Ia menekankan bahwa tindakan OPM tidak mencerminkan budaya dan nilai luhur orang Maybrat yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kehidupan bersama.

“Kami punya tatanan adat yang mengatur hidup rukun dan saling menghormati. OPM justru menghancurkan itu semua dengan senjata dan kebencian. Mereka bukan wakil orang Maybrat,” ujar Hendrik.

Situasi darurat ini juga berdampak besar terhadap dunia pendidikan dan kesehatan. Beberapa sekolah di wilayah pedalaman terpaksa ditutup karena guru-guru enggan kembali bertugas akibat ancaman pembunuhan. Puskesmas pun minim tenaga karena dokter dan perawat memilih keluar dari daerah konflik.

Sebagai respons terhadap keadaan darurat tersebut, masyarakat bersama tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama menggelar deklarasi damai dan menyampaikan pernyataan resmi: “Tolak OPM di Maybrat.” Pernyataan itu menegaskan bahwa masyarakat ingin kehidupan yang damai, pembangunan yang berkelanjutan, dan masa depan yang cerah tanpa kekerasan.

Maybrat kini bersatu dalam satu suara, tidak ada tempat bagi OPM di tanah mereka.

 

Tokoh Masyarakat Papua Serukan “Tolak Seluruh Narasi Negatif OPM”

Papeda.com- Di tengah maraknya penyebaran informasi dan propaganda yang dilancarkan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), sejumlah tokoh masyarakat Papua angkat bicara dan menyerukan penolakan tegas terhadap seluruh narasi negatif yang disebarkan oleh kelompok tersebut. Seruan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh narasi OPM terhadap kehidupan sosial masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Tokoh masyarakat asal Wamena, Filemon Wenda, menegaskan bahwa narasi yang dibangun oleh OPM bukan hanya mengandung kebohongan, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan masyarakat Papua. Ia menyebut bahwa isu-isu yang sering digaungkan, seperti tuduhan penguasaan tanah oleh pihak luar, eksploitasi sepihak, hingga ajakan perlawanan bersenjata, hanyalah bentuk manipulasi untuk membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

“Mereka menyebarkan narasi ketakutan, seolah-olah orang Papua sedang dijajah. Padahal kenyataannya, pembangunan sedang berjalan, pendidikan dan kesehatan sedang dikejar. Narasi mereka hanya meracuni pikiran generasi muda,” ujar Filemon, Selasa (29/7/2025).

Salah satu narasi yang kerap digunakan OPM adalah bahwa pemerintah pusat tidak peduli terhadap masyarakat Papua. Namun, tokoh muda Papua Selatan, Yonas Mbaraka, membantah tegas hal tersebut. Menurutnya, banyak kemajuan yang telah dicapai Papua dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan perluasan akses pendidikan.

“Kalau memang pemerintah tidak peduli, bagaimana mungkin jalan-jalan bisa tembus ke pedalaman, sekolah dibangun di kampung, dan beasiswa tersedia untuk anak Papua ke luar negeri? Ini fakta, bukan propaganda,” tegas Yonas.

Para tokoh masyarakat juga mengajak seluruh warga Papua untuk lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang disebarkan melalui media sosial atau jalur komunikasi informal oleh simpatisan OPM.

Seruan “Tolak seluruh narasi negatif OPM” menjadi langkah nyata masyarakat Papua untuk melawan provokasi dan memilih jalur damai demi masa depan yang lebih baik. Kini, suara masyarakat semakin kuat: Papua butuh persatuan, bukan perpecahan.

 

Sebby Sambom Mengaku Menyerah dan Siap Buka Suara Terkait Kejahatan OPM

Papeda.com- Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari salah satu figur paling vokal dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom. Dalam pengakuannya yang beredar melalui pesan suara dan ditanggapi oleh sejumlah tokoh masyarakat, Sebby menyatakan dirinya menyerah dan bersedia membuka semua informasi terkait kejahatan dan praktik kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata di Papua.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik, mengingat Sebby selama bertahun-tahun dikenal sebagai juru bicara utama OPM yang aktif menyebarkan narasi perlawanan dan propaganda separatis ke berbagai media nasional maupun internasional. Namun kini, dalam rekaman suaranya, Sebby menyebut bahwa dirinya mulai menyadari bahwa perjuangan yang selama ini diusung OPM telah keluar jalur dan justru menyengsarakan rakyat Papua sendiri.

“Saya sudah tidak bisa membela kebohongan lagi. Terlalu banyak kekerasan yang dilakukan. Saya siap buka suara demi menyelamatkan rakyat saya sendiri,” ujar Sebby dalam pengakuan tersebut, Selasa (29/7/2025).

Tokoh masyarakat Papua asal Nduga, Elias Wakerkwa, menilai bahwa pernyataan Sebby adalah momen penting yang harus dimanfaatkan untuk membuka fakta-fakta kelam yang selama ini ditutup-tutupi OPM. Ia menyebut bahwa masyarakat Papua sudah lama menjadi korban, baik secara fisik maupun psikis, akibat tindakan brutal yang dilakukan kelompok tersebut atas nama perjuangan.

“Kalau Sebby benar-benar ingin bertobat dan bantu buka kebusukan OPM, itu adalah langkah yang patut diapresiasi. Selama ini rakyat menderita, dan banyak pemuda tersesat karena tipu daya mereka,” kata Elias.

Kini, dengan Sebby Sambom yang mengaku menyerah dan siap buka suara, terbuka peluang besar bagi publik untuk mengetahui fakta sebenarnya tentang OPM  tidak lagi lewat narasi propaganda, tetapi dari orang dalam yang pernah menjadi garda terdepan pergerakan itu sendiri.

 

 

OPM Kodap XVI Yahukimo Lepas Tanggung Jawab atas Penembakan Warga Sipil di Dekai, Dikecam Para Tokoh

Papeda.com- Penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi di wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tragedi kemanusiaan ini diduga dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata OPM Kodap XVI Yahukimo. Namun yang lebih memprihatinkan, kelompok tersebut secara terbuka menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, dengan dalih korban “bukan bagian dari perjuangan mereka.”

Pernyataan dari OPM Kodap XVI, yang beredar melalui selebaran dan pesan suara di media sosial, menyebut bahwa “korban bukan pejuang” dan “tidak ada konsekuensi dari kejadian itu.” Sikap tersebut dinilai sangat tidak manusiawi dan memperlihatkan bahwa kelompok bersenjata tersebut telah kehilangan arah perjuangan.

Tokoh agama dari Dekai, Pendeta Filemon Kobak, menyampaikan kecaman keras atas sikap OPM yang menolak bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap warga sipil. Ia menyebut bahwa setiap nyawa manusia, terutama warga tidak bersalah, adalah suci dan wajib dilindungi.

“Menghilangkan nyawa warga sipil dan kemudian mengatakan tidak bertanggung jawab adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Ini bukan perjuangan, ini kebrutalan,” tegas Pendeta Filemon, Senin (28/7/2025).

Senada dengan itu, tokoh adat Yahukimo, Musa Heluka, menyebut bahwa kelompok OPM telah berubah dari gerakan separatis menjadi kelompok teror yang mengabaikan prinsip-prinsip adat dan nilai-nilai Papua.

“Dalam adat kami, siapa pun yang menyebabkan kematian orang lain, harus bertanggung jawab dan menyelesaikannya secara adat. Tapi mereka malah bersembunyi di balik kata 'perjuangan'. Ini memalukan,” ujarnya.

Akibat kejadian ini, warga Dekai kini hidup dalam ketakutan. Beberapa pedagang memilih tidak lagi berjualan karena khawatir menjadi korban berikutnya. Ketegangan di masyarakat semakin meningkat karena tidak adanya jaminan keamanan dari kelompok bersenjata tersebut.

Tragedi di Dekai menjadi bukti nyata bahwa OPM Kodap XVI Yahukimo tidak hanya membahayakan aparat, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi warga sipil. Sikap mereka yang tidak bertanggung jawab menambah luka di hati masyarakat Papua yang selama ini mendambakan kedamaian.

 

OPM Kodap XVI Yahukimo Serang Rumah Ibadah, Dikecam Tokoh Agama dan Masyarakat

Papeda.com- Tindakan biadab kembali dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Yahukimo. Kali ini, Kodap XVI yang dipimpin oleh Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluka diduga kuat menjadi dalang penyerangan terhadap sebuah rumah ibadah di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Tokoh agama setempat, Pendeta Theofelus Kobak, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menyebut bahwa tindakan menyerang tempat suci adalah bentuk kekerasan yang tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga menghancurkan spiritualitas masyarakat.

“Rumah ibadah adalah tempat sakral yang tidak boleh disentuh oleh kekerasan dalam bentuk apa pun. Tindakan ini adalah penghinaan terhadap iman dan hak hidup damai masyarakat Yahukimo,” ujar Pendeta Theofelus, Senin (28/7/2025).

Serangan terhadap rumah ibadah dinilai sebagai bentuk nyata bahwa OPM Kodap XVI sudah tidak lagi menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan justru menyebarkan teror tanpa pandang bulu, bahkan terhadap sesama warga Papua yang tidak terlibat konflik.

Tokoh adat Yahukimo, Bapak Simon Heluka, mengungkapkan rasa kecewa dan prihatin atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap rumah ibadah sama saja dengan memusuhi seluruh rakyat Papua, karena nilai-nilai agama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat.

“Kita bisa berbeda pandangan politik, tetapi menyerang tempat suci adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui. Ini bukan perjuangan, ini penghancuran identitas dan keyakinan rakyat,” tegas Simon.

Masyarakat Yahukimo kini hidup dalam ketakutan, terutama karena insiden ini terjadi secara tiba-tiba dan di malam hari. Beberapa warga memilih mengungsi sementara ke rumah sanak saudara untuk menghindari kemungkinan serangan susulan.

Serangan ini kembali menegaskan bahwa keberadaan OPM di Papua, khususnya di Yahukimo, bukan membawa harapan, tetapi justru menjadi ancaman nyata bagi kehidupan sosial, spiritual, dan keamanan masyarakat setempat.

 

Papua dalam Bayang-Bayang Ancaman OPM yang Terus Membabi Buta

Papeda.com- Keamanan dan ketenangan masyarakat Papua kembali terusik oleh aksi kekerasan membabi buta yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian serangan terhadap warga sipil, fasilitas umum, serta tenaga medis dan pendidikan menunjukkan bahwa OPM telah berubah menjadi kelompok brutal yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Tokoh adat dari wilayah Pegunungan Tengah, Lukas Yikwa, menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang semakin mencekam tersebut. Ia menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan OPM justru berbalik merugikan masyarakat Papua sendiri, bukan pemerintah.

“Mereka bilang berjuang untuk Papua, tapi yang jadi korban selalu orang Papua. Mereka serang warga, bakar sekolah, dan ancam tenaga medis. Ini bukan perjuangan, ini penindasan terhadap rakyat sendiri,” kata Lukas Yikwa, Senin (28/7/2025).

Kekhawatiran juga disampaikan oleh tokoh gereja dari Mimika, Pendeta Markus Telenggen, yang menilai bahwa tindakan brutal OPM telah menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, bahkan menghambat pelayanan keagamaan dan sosial.

“Banyak jemaat takut datang ke gereja karena ancaman OPM. Mereka tidak peduli waktu dan tempat, ibadah pun tak lagi aman. Ini mencederai nilai-nilai adat dan agama yang kami junjung tinggi,” ujarnya.

Situasi ini berdampak langsung terhadap jalannya pembangunan di Papua. Banyak proyek infrastruktur yang terpaksa ditunda karena situasi keamanan yang tidak kondusif. Bahkan, sejumlah guru dan tenaga kesehatan telah ditarik dari daerah rawan karena ancaman pembunuhan atau penyanderaan.

Masyarakat kini berharap agar suara para tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda semakin didengar dalam mendorong perdamaian. Mereka percaya bahwa masa depan Papua tidak terletak pada kekerasan, tetapi pada dialog, pendidikan, dan pembangunan.

Papua kini benar-benar berada dalam bayang-bayang ancaman OPM yang kian membabi buta — dan jika tidak segera dihentikan, akan semakin merusak tatanan sosial dan harapan rakyat akan kehidupan yang damai dan bermartabat.

 

Sebby Sambom Sebut Papua Tak Akan Pernah Merdeka Karena Ego Para Pimpinan OPM

Papeda.com- Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom. Dalam rekaman suara yang beredar di kalangan pendukungnya, Sebby secara terbuka mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua semakin tidak terarah dan tidak akan pernah berhasil, selama para pimpinan OPM masih mementingkan ego masing-masing dan saling berebut pengaruh.

 “Kita ini tidak akan pernah merdeka kalau begini terus. Semua ingin jadi pemimpin, tidak ada yang mau mengalah. Perjuangan ini sudah jadi ajang adu ego,” ujar Sebby dalam pernyataan tersebut, Senin (28/7/2025).

Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat asal Wamena, Markus Wenda, menyatakan bahwa pengakuan Sebby Sambom adalah bukti nyata bahwa OPM tidak memiliki struktur yang kuat maupun tujuan yang jelas.

“Kalau pemimpinnya saja saling sikut dan tidak punya komitmen bersama, bagaimana mau membawa rakyat Papua ke arah yang lebih baik? Ini bukan perjuangan, ini perebutan kepentingan pribadi,” tegas Markus.

Sejumlah pemuda Papua yang tergabung dalam Komunitas Damai Tanah Papua juga memberikan respons terhadap pernyataan Sebby. Mereka menyebut bahwa ini saatnya generasi muda Papua fokus pada pendidikan, pembangunan, dan persatuan, bukan lagi pada perjuangan bersenjata yang penuh konflik internal dan penderitaan.

“Kalau mereka sendiri tidak yakin akan masa depan perjuangannya, kenapa kita harus ikut? Lebih baik kita bangun Papua lewat damai dan kerja nyata,” kata perwakilan komunitas, Yosias Gobay.

Pernyataan Sebby Sambom sekaligus memperkuat pandangan bahwa kelompok OPM kini tak lagi menjadi simbol perlawanan yang bersatu, melainkan telah menjadi organisasi yang terpecah oleh kepentingan masing-masing individu yang merasa paling berhak atas kepemimpinan dan arah gerakan.

 

Anggota OPM Kusiana Tabuni Tewas Mengenaskan di Honainya, Diduga Dianiaya oleh Kelompoknya Sendiri

Papeda.com- Seorang anggota aktif Organisasi Papua Merdeka (OPM) bernama Kusiana Tabuni ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam honainya di Distrik Kuyawagi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari tokoh masyarakat dan warga setempat, korban diduga kuat tewas akibat penganiayaan berat yang dilakukan oleh sesama anggota OPM.

Tubuh Kusiana ditemukan dalam keadaan penuh luka parah, mulai dari lebam, luka tusuk, hingga patah tulang. Tidak ditemukan tanda-tanda adanya serangan dari pihak luar, sehingga masyarakat menduga kematian ini terjadi akibat konflik internal yang sudah lama berkembang di tubuh OPM, khususnya di wilayah Kodap wilayah Pegunungan Tengah.

Nama Kusiana Tabuni sebelumnya dikenal sebagai salah satu anggota OPM yang aktif dalam sejumlah aksi kekerasan. Berdasarkan catatan warga dan tokoh masyarakat, ia terlibat dalam beberapa insiden besar, seperti baku tembak dengan aparat keamanan, perampasan senjata api jenis moser di Wamena, perampasan senjata di Ilu, serta perampasan senjata M16 dari pos aparat keamanan di Sinak pada tahun 2022.

Tokoh masyarakat Kuyawagi, Pendeta Markus Kogoya, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa ini. Ia menilai bahwa kematian Kusiana adalah bukti nyata bahwa kelompok OPM kini telah kehilangan kendali dan moral perjuangannya.

“Kalau sesama anggota saja bisa dibunuh hanya karena beda pendapat, maka perjuangan apa yang mereka bawa? Ini bukan organisasi pembebasan, tapi kelompok yang saling menghancurkan,” tegas Pdt. Markus, Minggu (27/7/2025).

Ia juga menyerukan kepada para pemuda Papua untuk tidak mudah tergiur dengan ajakan masuk ke dalam barisan OPM yang menjanjikan perubahan tetapi justru menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran kekerasan dan kematian.

Kematian Kusiana Tabuni diharapkan menjadi titik balik bagi masyarakat untuk menilai kembali keberadaan OPM di Papua. Bukannya memperjuangkan rakyat, justru mereka menyebar ketakutan, melakukan perampasan, dan kini membunuh sesama anggotanya sendiri.

 

 

Dua Anggota OPM Kodap XXVII Sinak Tewas di Honai Akibat Tak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Maksimal

Papeda.com- Dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kodap XXVII Sinak, yakni Alerid Murip dan Kembali Murip, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam sebuah honai di Kampung Gunalu, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Keduanya diduga meninggal dunia akibat tidak mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan secara maksimal saat dalam kondisi sakit parah.

Menurut keterangan sejumlah warga, kedua anggota OPM tersebut telah lama menderita sakit, namun tidak mendapatkan perawatan medis yang layak karena kelompok mereka menolak kehadiran tenaga kesehatan dari luar serta melarang anggota menerima pengobatan dari fasilitas pemerintah. Sikap keras dan eksklusif inilah yang diduga menjadi penyebab kematian Alerid dan Kembali Murip.

Tokoh masyarakat Distrik Sinak, Yulius Murib, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia menilai bahwa kematian dua anggota OPM ini merupakan akibat langsung dari sikap tertutup kelompok separatis terhadap akses pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan.

“Kalau mereka tidak menolak dokter dan tenaga medis, mungkin dua anak muda itu bisa diselamatkan. Tapi karena terlalu takut dan penuh kecurigaan, mereka justru membiarkan saudara sendiri mati perlahan,” ujar Yulius, Minggu (27/7/2025).

Diketahui, Alerid dan Kembali Murip sebelumnya juga sempat mengalami luka-luka akibat aktivitas mereka dalam kelompok bersenjata. Namun, karena tidak adanya akses terhadap pengobatan dan fasilitas medis yang memadai, kondisi mereka memburuk hingga akhirnya meninggal dunia dalam keadaan lemah di honai tempat persembunyian mereka.

Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi kelompok OPM, yang selama ini menolak segala bentuk pelayanan dari pemerintah, termasuk di sektor kesehatan dan pendidikan. Akibat penolakan tersebut, tidak hanya masyarakat sipil yang menjadi korban, tetapi kini anggota mereka sendiri harus meregang nyawa karena tak mendapat perawatan.

 

OPM Kodap VIII Kembali Serang dan Siksa Warga Sipil Hingga Tewas di Sugapa

Papeda.com- Aksi kekerasan kembali dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kodap VIII di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kali ini, korban adalah seorang warga sipil bernama Joni Hendra, seorang penjaga kios yang dikenal ramah dan aktif membantu warga sekitar. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka bekas siksaan di tubuhnya sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Tokoh masyarakat Intan Jaya, Pdt. Benyamin Enumbi, mengutuk keras kejadian ini dan menyebut bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai adat dan kemanusiaan.

“Orang Papua menjunjung tinggi hidup damai dan saling menghormati. Menyiksa warga sipil sampai mati, hanya karena tuduhan tak berdasar, adalah tindakan yang sangat keji. Ini bukan perjuangan, ini kezaliman,” ujar Pdt. Benyamin, Minggu (27/7/2025).

Senada dengan itu, Ketua Pemuda Adat Intan Jaya, Yefanus Sondegau, menyatakan bahwa masyarakat sudah sangat lelah dengan kekerasan yang dilakukan oleh OPM. Ia menambahkan bahwa korban, Joni Hendra, bukanlah pihak yang terlibat dalam urusan politik maupun keamanan, melainkan warga biasa yang mencari nafkah untuk keluarganya.

“Korban adalah penjaga kios yang sering membantu warga sekitar. Dia tidak punya urusan politik. Tapi malah dijadikan target penyiksaan. Ini menandakan OPM sudah tidak punya arah perjuangan. Mereka sekarang menebar ketakutan untuk menunjukkan eksistensi,” ungkap Yefanus.

Kejadian ini memunculkan rasa takut di tengah masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan pedagang yang kini merasa tidak aman menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Banyak warga mulai memilih untuk tidak membuka usaha atau keluar rumah pada malam hari karena khawatir menjadi korban berikutnya.

Kematian Joni Hendra menjadi bukti nyata bahwa kelompok OPM, terutama Kodap VIII, telah menjadi ancaman serius bagi keamanan warga Papua sendiri.

 

Sebby Sambom Umumkan OPM Akan Serang Dokter di Papua, Dikecam Tokoh Masyarakat: “Ini Bukan Perjuangan, Tapi Penghancuran”

Papeda.com- Pernyataan kontroversial sekaligus memprihatinkan kembali disampaikan oleh Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom. Dalam sebuah rekaman video yang tersebar di media sosial, Sebby secara terang-terangan menyatakan bahwa kelompok OPM akan menjadikan tenaga medis, khususnya dokter, sebagai target serangan di wilayah Papua.

“Kami tidak butuh dokter Indonesia. Mereka membawa virus ideologi dan membuat rakyat tunduk pada Jakarta,” ujar Sebby dalam rekaman tersebut, yang kini sedang diverifikasi kebenarannya oleh pihak berwenang.

Tokoh adat Papua dari wilayah Meepago, Pius Wenda, mengecam keras pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap dokter dan fasilitas kesehatan adalah tindakan pengecut yang justru akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua.

“Orang Papua butuh dokter, bukan peluru. Apa yang dikatakan Sebby adalah ajakan untuk menghancurkan masa depan kita sendiri. Kalau dokter diserang, siapa yang akan obati anak-anak kita? Ini bukan perjuangan, ini penghancuran,” tegas Pius, Minggu (27/7/2025).

Sementara itu, tokoh perempuan dari Kabupaten Yahukimo, Maria Kobogau, menyampaikan bahwa selama ini tenaga kesehatan, terutama dokter dan bidan, merupakan pihak yang paling berjasa di daerah-daerah terpencil. Menurutnya, ancaman OPM terhadap mereka adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

“Kami, perempuan Papua, sangat bergantung pada tenaga kesehatan. Mereka bantu saat kami melahirkan, mereka obati anak-anak kami. Kalau mereka diusir atau diserang, maka siapa yang peduli pada nyawa kami?” ujar Maria dengan nada prihatin.

Ancaman Sebby juga dianggap sebagai bentuk sabotase terhadap pembangunan Papua yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Dalam banyak kasus, kelompok OPM kerap menjadi penghambat distribusi logistik medis, membakar puskesmas, serta mengintimidasi petugas kesehatan yang sedang bertugas dengan alasan ideologis yang tidak berdasar.

Masyarakat Papua kini berharap agar para tokoh adat dan agama terus bersuara lantang menolak kekerasan, serta menjaga keamanan para dokter dan relawan medis. Sebab tanpa mereka, kehidupan di pelosok Papua akan semakin menderita dan tertinggal.

 

Sebby Sambom Lakukan Pemerasan terhadap Kepala Desa dan Kepala Distrik di Wilayah Papua

Papeda.com- Aksi ilegal dan mencederai hukum kembali dilakukan oleh tokoh juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom. Berdasarkan laporan sejumlah tokoh masyarakat dan aparat keamanan, Sebby diduga terlibat langsung dalam praktik pemerasan terhadap sejumlah kepala desa dan kepala distrik di wilayah Papua.

Seorang kepala distrik di wilayah pegunungan tengah yang tidak ingin disebutkan namanya, mengaku bahwa dirinya telah dua kali diminta mengirimkan dana kepada jaringan OPM yang disebut-sebut di bawah arahan langsung Sebby Sambom.

“Mereka minta bagian dari dana distrik. Katanya untuk 'perjuangan'. Tapi kalau kami tidak beri, kami dituduh pengkhianat dan ada ancaman pada keluarga kami,” ungkapnya, Sabtu (26/7/2025).

Praktik pemerasan ini menambah daftar panjang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tokoh OPM tersebut. Selain aktif menyebarkan propaganda separatis dan berita hoaks melalui media sosial internasional, kini Sebby juga secara langsung menjadi pelaku kriminal terhadap rakyat Papua sendiri.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Natalis Buer, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada dasar pembenaran hukum maupun moral bagi siapapun untuk memeras dan mengintimidasi aparat pemerintahan kampung.

“Apa yang dilakukan Sebby Sambom dan kelompoknya adalah tindakan kejahatan murni. Ini bukan perjuangan, tapi perampokan yang dibungkus dengan isu politik. Rakyat Papua menjadi korbannya,” tegas Natalis.

Sementara itu, tokoh adat Papua, Markus Magai, menyayangkan bahwa tokoh yang mengklaim memperjuangkan rakyat justru melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri.

“Kami lelah ditindas atas nama perjuangan. Yang mereka lakukan hanya memperkaya diri dan menakut-nakuti rakyat kecil,” ucapnya.

Masyarakat berharap penegak hukum bertindak tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam pemerasan, termasuk Sebby Sambom, agar keamanan dan kedaulatan di Papua tetap terjaga.

 

OPM Roberth Wenda Ditangkap Aparat Keamanan Usai Perkosa Seorang Wanita di Jayawijaya

Papeda.com- Seorang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bernama Roberth Wenda berhasil ditangkap aparat keamanan (Apkam) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, usai melakukan tindak kejahatan seksual terhadap seorang wanita warga sipil. Penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa kekejian yang dilakukan oleh oknum anggota OPM sudah di luar batas kemanusiaan dan semakin meresahkan masyarakat Papua.

Korban saat ini telah mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis oleh pihak berwenang dan lembaga pendamping perempuan. Sementara itu, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis atas tindakan pemerkosaan, penganiayaan, serta keterlibatannya dalam jaringan kelompok separatis.

Sementara itu, tokoh masyarakat dan adat Jayawijaya menyampaikan keprihatinan serta kemarahan atas peristiwa ini. Ketua Dewan Adat Wilayah Lapago, Bapak Yulius Wanimbo, menyatakan bahwa aksi biadab tersebut mencerminkan betapa kelompok OPM tidak lagi memperjuangkan rakyat Papua, melainkan menindas dan menyakiti mereka.

“OPM bukan lagi simbol perjuangan, mereka kini menjadi pemangsa masyarakat sendiri. Wanita yang seharusnya dilindungi, justru jadi korban kebiadaban anggotanya,” tegas Yulius, Sabtu (26/7/2025).

Masyarakat Jayawijaya menyambut baik penangkapan ini dan mendukung langkah aparat keamanan untuk terus memburu pelaku-pelaku OPM lainnya yang masih berkeliaran dan kerap membuat resah warga.

Pemerintah daerah pun diharapkan turut memberikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban, serta memperkuat sinergi dengan aparat untuk menciptakan rasa aman dan damai di wilayah Papua Pegunungan.

 

Mahasiswa Papua Buat Petisi, Hilangkan OPM dari Tanah Papua

Papeda.com- Gelombang penolakan terhadap keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meluas. Kali ini, sekelompok mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua menggagas sebuah petisi yang menyerukan penghapusan OPM dari seluruh wilayah Papua. Petisi tersebut diluncurkan secara resmi di Universitas Cenderawasih, Jayapura, dan telah mendapatkan ribuan tanda tangan dalam waktu singkat.

Ketua AMPD, Yoram Tabuni, dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa generasi muda Papua menolak segala bentuk kekerasan dan teror yang dilakukan oleh OPM, dan menginginkan masa depan Papua yang damai, sejahtera, dan beradab.

“Kami, mahasiswa Papua, tidak ingin lagi melihat darah saudara kami tumpah hanya karena ambisi segelintir orang di OPM. Mereka bukan lagi simbol perjuangan, tetapi ancaman bagi keamanan dan masa depan Papua,” tegas Yoram, Sabtu (26/7/2025).

Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar propaganda OPM di media sosial maupun jejaring internasional dibongkar dan diluruskan. Mereka menilai bahwa OPM telah menciptakan narasi palsu seolah-olah mewakili suara seluruh rakyat Papua, padahal kenyataannya mayoritas warga, termasuk kaum muda, tidak mendukung kekerasan dan separatisme.

Salah satu mahasiswa asal Wamena, Maria Elopere, mengungkapkan bahwa masyarakat di daerah pedalaman sangat menderita akibat aksi-aksi brutal OPM, yang kerap melakukan pemerasan, penodongan, bahkan pembunuhan.

“OPM menghalangi guru masuk kampung, membakar sekolah, menakut-nakuti tenaga kesehatan. Bagaimana anak-anak kami bisa belajar kalau situasi seperti ini terus dibiarkan?” ujar Maria dengan nada kecewa.

Petisi ini mendapatkan respons positif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh perempuan, dan organisasi kepemudaan. Banyak yang berharap suara mahasiswa ini menjadi titik balik dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Papua bahwa kekerasan bukan jalan keluar.