Masyarakat Meepago Tegaskan 1 Juli Bukan Hari Lahir OPM

Papeda.com- Menjelang tanggal 1 Juli, yang selama ini kerap diklaim oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai hari lahir gerakan mereka, masyarakat di wilayah adat Meepago menyatakan penolakan terhadap narasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa tidak ada sejarah yang sah yang menyatakan 1 Juli sebagai hari berdirinya OPM, dan menilai klaim tersebut hanya bentuk propaganda yang menyesatkan masyarakat Papua.

Pernyataan ini disampaikan oleh sejumlah tokoh adat, pemuda, dan masyarakat sipil Meepago dalam sebuah diskusi terbuka yang digelar di Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai. Mereka menilai bahwa OPM telah memanipulasi sejarah untuk kepentingan kelompoknya, dan menggunakan tanggal 1 Juli sebagai alat provokasi yang membahayakan keamanan dan kedamaian masyarakat.

“Kami orang Meepago tidak pernah merasa bagian dari gerakan OPM. Tanggal 1 Juli itu bukan hari lahir OPM, itu hanya narasi yang terus diputar ulang oleh mereka agar mendapatkan perhatian,” ujar Yulius Goo, tokoh adat dari Dogiyai. Ia menambahkan bahwa masyarakat sudah cerdas dan tidak lagi mudah percaya pada informasi yang tidak memiliki dasar sejarah yang kuat, Senin (30/6/2025).

Pendapat senada disampaikan oleh tokoh masyarakat Deiyai, Stefanus Pigome, yang menyatakan bahwa tanggal 1 Juli justru lebih sering digunakan OPM untuk melakukan provokasi, intimidasi, dan mengancam keamanan warga sipil. “Mereka menjadikan tanggal itu sebagai hari untuk unjuk kekuatan bersenjata, bukan hari peringatan perjuangan. Akibatnya, warga justru merasa takut dan trauma,” tegas Stefanus.

Para pemuda Meepago juga menyuarakan sikap kritis mereka terhadap upaya OPM yang terus memaksakan legitimasi hari jadi tersebut. Ketua Forum Pemuda Mee, Yohanis Tekege, menyampaikan bahwa generasi muda Papua saat ini lebih memilih hidup damai, bersekolah, dan bekerja membangun daerah daripada ikut dalam narasi konflik yang tidak jelas. “OPM tidak mewakili suara kami. Mereka hanya membuat rakyat makin menderita. Kami ingin masa depan, bukan kekacauan,” ucapnya.

Selain menyampaikan pernyataan sikap, masyarakat Meepago juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi atau terlibat dalam kegiatan peringatan 1 Juli yang diklaim sebagai hari lahir OPM. Mereka berharap aparat keamanan terus menjaga kondusivitas wilayah dan melindungi warga dari potensi ancaman aksi kekerasan yang kerap terjadi pada tanggal tersebut.

Momen ini menjadi bukti bahwa semakin banyak masyarakat Papua, termasuk dari wilayah adat Meepago, mulai membuka mata terhadap manipulasi sejarah dan kepentingan politik sepihak yang dilakukan oleh OPM. Penolakan terhadap klaim 1 Juli ini juga menjadi simbol bahwa Papua bukanlah ladang konflik, melainkan tanah damai yang ingin tumbuh dan berkembang bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Kembali Anak-Anak di Boven Digoel Dijadikan Alat oleh OPM, Hingga Timbulkan Korban

Papeda.com- Insiden memilukan kembali terjadi di wilayah Papua. Kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan aksi yang tidak berperikemanusiaan dengan menjadikan anak-anak sebagai tameng dalam aksi mereka di Kabupaten Boven Digoel. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai nilai kemanusiaan, tetapi juga telah menimbulkan korban jiwa dan trauma mendalam bagi masyarakat sekitar.

Kejadian ini dilaporkan terjadi pada Minggu 29 Juni 2025, saat kelompok OPM melakukan penyusupan ke salah satu kampung di distrik Mindiptana. Dalam upaya melarikan diri dari kejaran aparat keamanan, anggota OPM memaksa sejumlah anak-anak untuk berjalan di depan barisan mereka, menjadikan anak-anak tersebut sebagai tameng hidup untuk menghindari tembakan aparat.

Aksi keji itu berakhir tragis ketika terjadi baku tembak antara aparat dan kelompok tersebut. Satu anak dilaporkan tewas tertembak dan dua lainnya mengalami luka serius. Peristiwa ini mengundang kecaman keras dari berbagai pihak, terutama tokoh masyarakat dan aktivis hak asasi manusia di Papua.

Ketua Lembaga Adat Boven Digoel, Yonas Kawage, mengecam keras tindakan OPM yang memperalat anak-anak demi kepentingan kelompoknya. “Ini adalah pelanggaran HAM yang nyata. Anak-anak tidak seharusnya dilibatkan dalam konflik bersenjata. Ini bentuk kekejaman yang tidak bisa ditolerir. Kami masyarakat adat menolak cara-cara seperti ini,” tegasnya, Senin (30/6/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh pemuda Papua, Paulus Tigau. Ia menyebut bahwa tindakan OPM tersebut mencerminkan bahwa perjuangan mereka sudah tidak lagi berpijak pada moral dan nilai-nilai kemanusiaan. “Ketika anak-anak yang tidak tahu apa-apa dijadikan tameng, itu bukan lagi perjuangan, itu adalah kejahatan. Ini harus dihentikan,” ujarnya.

Aparat keamanan setempat juga menyayangkan kejadian tersebut. Mereka menyatakan bahwa operasi yang dilakukan telah sesuai prosedur, namun situasi menjadi sulit dikendalikan ketika OPM memperalat warga sipil, khususnya anak-anak. Penelusuran masih terus dilakukan untuk mengungkap identitas kelompok yang terlibat serta upaya memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak yang menjadi korban.

Sementara itu, masyarakat Boven Digoel mulai menyuarakan keprihatinan mereka terhadap maraknya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Dalam beberapa bulan terakhir, tercatat beberapa aksi OPM telah menimbulkan keresahan, mulai dari pemalakan, intimidasi, hingga pembakaran fasilitas umum.

Insiden ini menjadi peringatan keras bahwa konflik bersenjata di Papua telah merambah ranah yang sangat membahayakan masa depan generasi muda. Anak-anak yang seharusnya hidup aman dan bersekolah, justru menjadi korban kepentingan politik kelompok tertentu.

Pemerintah daerah dan pusat diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk melindungi warga sipil, terutama anak-anak, dari konflik yang berkepanjangan ini. Masyarakat Papua pun terus menyerukan perdamaian dan menolak keras segala bentuk kekerasan atas nama perjuangan.

 

Ulah Provokatif OPM Picu Bentrokan Antar Suku di Papua, Korban Jiwa Tak Terelakkan

Papeda.com- Ketegangan antar kelompok masyarakat kembali terjadi di salah satu wilayah pedalaman Papua. Bentrokan berdarah antara dua suku yang selama ini hidup berdampingan secara damai pecah akibat provokasi yang diduga kuat dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden ini menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta membuat masyarakat kembali hidup dalam ketakutan.

Kejadian memilukan ini berlangsung di sebuah distrik terpencil yang selama beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan eskalasi konflik horizontal. Menurut keterangan warga setempat, perpecahan dipicu oleh penyebaran informasi palsu serta adu domba yang dilakukan oleh oknum simpatisan OPM, yang menyusup dan menyebarkan isu fitnah antar suku.

“Awalnya hanya kesalahpahaman kecil, tapi dibesar-besarkan oleh pihak luar yang sengaja ingin membakar emosi kedua belah pihak. Akibatnya, pertikaian pun tak terhindarkan,” ujar Markus Tebai, tokoh adat dari salah satu suku yang terlibat konflik, Senin (30/6/2025).

Markus menegaskan bahwa selama ini kedua suku hidup damai, saling membantu dalam kegiatan sosial dan adat. Namun dalam beberapa bulan terakhir, banyak wajah asing yang masuk ke kampung mereka dan mulai menyebarkan narasi-narasi kebencian. “Kami menyadari semua ini adalah strategi dari OPM. Mereka ingin mengacaukan persatuan kami agar mereka mudah bersembunyi dan mendapatkan simpati dari masyarakat,” tegasnya.

Tokoh masyarakat Papua, Dominggus Douw, juga angkat bicara mengenai fenomena ini. Ia menilai bahwa OPM kerap kali menggunakan taktik adu domba untuk memecah belah persatuan masyarakat adat demi kepentingan kelompoknya. “Ini bukan pertama kali mereka melakukan provokasi seperti ini. Mereka tahu bahwa kekuatan masyarakat Papua ada pada persatuan, dan itu yang coba mereka hancurkan,” kata Dominggus.

Menurutnya, tindakan seperti ini bukan hanya mencederai nilai-nilai adat Papua yang menjunjung tinggi musyawarah dan perdamaian, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah pedalaman. “Jika terus seperti ini, maka masyarakat yang akan jadi korban. OPM hanya bermain di atas penderitaan rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, seorang pemuka agama setempat, Pastor Yulianus Pigai, mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh provokasi dan terus menjaga kerukunan antar suku. “Kita harus saling memaafkan, saling menguatkan. Jangan biarkan pihak luar seperti OPM memperalat kita untuk bertikai dengan saudara sendiri,” pesannya dalam sebuah misa doa perdamaian.

Pemerintah daerah bersama tokoh-tokoh adat dan keagamaan kini tengah berupaya meredam konflik dan melakukan pendekatan damai kepada kedua belah pihak yang bertikai. Langkah mediasi dan pengamanan oleh aparat juga telah diambil untuk mencegah konflik susulan.

 

 

Pelajar di Dogiyai Serentak Tolak Kehadiran OPM, Suara Generasi Muda Papua Menggema

Papeda.com- Gelombang penolakan terhadap keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus meluas, kali ini datang dari kalangan pelajar di Kabupaten Dogiyai. Dalam sebuah aksi damai yang berlangsung di halaman sebuah sekolah menengah di Distrik Kamu, ratusan pelajar secara serentak menyuarakan penolakan terhadap keberadaan OPM yang selama ini dianggap mengganggu ketenangan, pendidikan, dan masa depan generasi muda Papua.

Para pelajar membawa poster dan spanduk bertuliskan “Kami Mau Belajar, Bukan Berperang”, “Tolak Kekerasan di Tanah Papua”, hingga “OPM Bukan Masa Depan Kami”. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan keresahan atas tindakan kekerasan serta intimidasi yang kerap dilakukan OPM di sekitar wilayah Dogiyai.

Salah satu pelajar, Jefri Tekege, menyampaikan bahwa selama ini kehadiran OPM tidak membawa perubahan positif, justru menambah penderitaan masyarakat. “Kami tidak ingin menjadi korban konflik yang tidak kami mengerti. Kami ingin sekolah dengan aman, tanpa takut gangguan atau ancaman dari siapa pun, termasuk OPM,” tegas Jefri dalam orasinya, Senin (30/6/2025).

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dogiyai, Maria Dogopia, mendukung penuh aspirasi para pelajar. Ia menuturkan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari keterbelakangan, dan harus dijauhkan dari pengaruh kelompok bersenjata. “Kami lelah hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Kehadiran OPM selama ini lebih banyak membawa keresahan. Biarkan anak-anak ini tumbuh dan belajar dalam damai,” ujar Maria.

Dukungan terhadap gerakan pelajar ini juga datang dari tokoh adat setempat, Yohanis Goo, yang menegaskan bahwa anak-anak Papua tidak boleh dijadikan alat propaganda atau dilibatkan dalam konflik bersenjata. “Saya sebagai tokoh adat menyampaikan bahwa cukup sudah OPM merusak masa depan anak-anak kami. Jangan jadikan pelajar sebagai tameng, apalagi korban. Biarkan mereka menjadi generasi pembangun Papua,” ucap Yohanis dengan nada tegas.

Sementara itu, tokoh pemuda Kabupaten Dogiyai, Stevanus Mote, melihat aksi pelajar ini sebagai sinyal kuat bahwa masyarakat, terutama generasi muda, semakin sadar dan berani menolak kekerasan. “OPM sudah tidak lagi punya tempat di hati anak-anak muda Papua. Mereka tidak ingin Papua dijadikan ladang konflik. Mereka ingin membangun masa depan lewat pendidikan,” katanya.

Aksi damai ini berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Para pelajar juga menyerahkan pernyataan sikap tertulis kepada pemerintah daerah dan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa gelombang kesadaran dan perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan OPM kini tidak hanya datang dari orang dewasa, tetapi juga dari kalangan muda yang mulai bangkit memperjuangkan hak mereka untuk hidup damai dan memperoleh pendidikan yang layak.

 

Intimidasi yang Dilakukan oleh OPM Telah Banyak Melanggar Hak Asasi Manusia

Papeda.com- Aksi-aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan publik, terutama karena dinilai telah melanggar berbagai prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai laporan dari masyarakat di wilayah Papua, khususnya di daerah-daerah pedalaman seperti Intan Jaya, Nduga, dan Puncak, menyebutkan bahwa kelompok OPM secara rutin melakukan ancaman, pemerasan, penyanderaan, hingga pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Tindakan-tindakan tersebut bukan hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga merenggut hak dasar masyarakat untuk hidup aman, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan menjalankan aktivitas ekonomi secara wajar.

Tokoh masyarakat Papua dari wilayah Pegunungan Tengah, Yonas Tabuni, menyampaikan bahwa banyak warga merasa kehilangan kebebasan hidup karena terus dibayangi ancaman dari OPM. “Kelompok ini datang seenaknya ke kampung-kampung, mengambil hasil kebun masyarakat, memaksa warga memberi logistik, bahkan mengancam bila tidak patuh. Ini jelas pelanggaran HAM,” tegas Yonas dalam keterangannya, Minggu (28/6/2025).

Lebih lanjut, Yonas menyebut bahwa kebrutalan OPM tidak mengenal usia maupun status sosial. Guru, petani, tenaga medis, hingga anak-anak tidak luput dari dampak teror yang dilakukan kelompok tersebut. Ia menekankan bahwa kekerasan bukanlah jalan menuju keadilan, tetapi justru menciptakan penderitaan berkepanjangan.

Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Papua, Fransiskus Kobepa, menilai bahwa tindakan OPM sudah melampaui batas sebagai kelompok separatis, karena mereka tidak hanya menargetkan aparat keamanan, tetapi juga warga sipil tak berdosa. “Kami menerima banyak laporan tentang pemalakan, penodongan, bahkan penyiksaan yang dilakukan terhadap masyarakat oleh oknum bersenjata OPM. Ini tidak bisa dibenarkan dalam perspektif HAM,” jelasnya.

Dalam catatan Komnas HAM Papua, sejumlah kasus pelanggaran berat yang dilakukan oleh OPM termasuk penyanderaan guru dan tenaga kesehatan, pembakaran fasilitas publik, serta pembunuhan terhadap warga asli Papua yang dianggap tidak sejalan dengan perjuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa OPM telah menjadi ancaman serius terhadap perlindungan hak-hak dasar warga Papua itu sendiri.

Sementara itu, tokoh gereja dari wilayah Meepago, Pdt. Albertus You, mengingatkan bahwa kekerasan bukanlah ajaran agama dan tidak boleh dibenarkan atas nama perjuangan apa pun. “Setiap manusia berhak hidup damai. Intimidasi dan pembunuhan adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan dan melawan nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Pemerintah daerah dan aparat keamanan terus berupaya memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap gangguan kelompok separatis. Seruan dari berbagai tokoh masyarakat diharapkan menjadi pemicu kesadaran bersama bahwa Papua tidak boleh terus dirundung oleh kekerasan.

 

Masyarakat Intan Jaya Kecam Aksi Penembakan Warga Sipil oleh OPM Kodap VIII Intan Jaya

Papeda.com- Aksi kekerasan kembali mencederai kehidupan damai masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya. Kelompok separatis bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VIII Intan Jaya kembali melakukan penembakan terhadap warga sipil tak bersenjata pada awal pekan ini, mengakibatkan satu korban jiwa dan menciptakan ketakutan mendalam di kalangan masyarakat.

Korban merupakan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan kepala keluarga dari tiga anak. Penembakan terjadi saat Elias sedang berjalan pulang dari kebun menuju kampungnya di wilayah Distrik Sugapa. Menurut saksi mata, pelaku muncul dari arah hutan dan langsung melepaskan tembakan ke arah korban tanpa peringatan. Elias tewas seketika di tempat kejadian.

Insiden keji ini memicu kemarahan masyarakat setempat. Dalam pertemuan darurat yang digelar oleh para tokoh adat, agama, dan pemuda di Sugapa, masyarakat Intan Jaya secara tegas mengecam aksi penembakan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan OPM semakin merusak tatanan sosial serta membahayakan keselamatan masyarakat.

Tokoh adat Intan Jaya, Yonas Sondegau, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menilai aksi ini sebagai bentuk nyata bahwa OPM telah kehilangan arah perjuangan. “Mereka selalu mengatakan berjuang untuk rakyat Papua, tetapi korban mereka adalah rakyat Papua sendiri. Ini adalah pengkhianatan terhadap tanah ini dan terhadap leluhur kita,” tegas Yonas, Minggu (29/6/2025).

Penolakan serupa juga datang dari kalangan pemuda. Ketua Pemuda Intan Jaya, Filep Mote, menilai bahwa OPM Kodap VIII sudah tidak lagi memiliki tempat di hati masyarakat. “Kami sudah lelah dengan konflik. Sudah terlalu banyak air mata tumpah di tanah ini. Generasi muda Papua ingin hidup dalam damai, bukan di tengah-tengah teror bersenjata,” katanya.

Sementara itu, tokoh agama lokal, Pdt. Mikhael Wakerkwa, menyerukan doa bersama dan menyampaikan bahwa gereja akan selalu berdiri bersama rakyat dalam menolak kekerasan. “Jangan jadikan Papua sebagai ladang pembunuhan. Tuhan tidak menghendaki umat-Nya saling membunuh,” ucapnya saat ibadah khusus mengenang korban.

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyatakan duka mendalam atas kejadian ini dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum. “Kami tidak akan membiarkan kelompok kekerasan ini terus merampas rasa aman masyarakat,” ujar seorang pejabat daerah.

Kejadian ini menambah deretan panjang tindakan brutal OPM di Papua, yang semakin menunjukkan bahwa keberadaan mereka bukan solusi bagi rakyat Papua, melainkan sumber penderitaan. Suara kecaman dari masyarakat Intan Jaya menjadi bukti bahwa rakyat semakin sadar dan menolak keras segala bentuk kekerasan dan teror atas nama perjuangan.

 

Sekjen Umum OPM, Mellyus Okbam Tepmul, Tewas Setelah Tidak Mendapatkan Penanganan Medis Secara Maksimal

Papeda.com- Kabar duka datang dari lingkup Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah dikonfirmasi bahwa Sekretaris Jenderal Umum OPM, Mellyus Okbam Tepmul, telah meninggal dunia. Kematian Mellyus terjadi dalam kondisi yang tragis, di mana ia tidak mendapatkan penanganan medis yang layak akibat keterbatasan fasilitas serta mobilitas kelompok OPM yang bergerak secara sembunyi-sembunyi di hutan dan wilayah terpencil Papua.

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Mellyus Okbam Tepmul mengidap penyakit serius dalam beberapa bulan terakhir. Namun, karena lokasi persembunyian kelompok OPM yang berada jauh dari akses fasilitas kesehatan serta ketakutan mereka terhadap aparat keamanan, Mellyus tidak pernah dibawa ke rumah sakit atau fasilitas medis resmi. Ia hanya mendapatkan perawatan seadanya oleh rekan-rekannya di tengah hutan belantara Papua, yang akhirnya tidak mampu menyelamatkan nyawanya.

Seorang mantan simpatisan OPM yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa kondisi kesehatan Mellyus telah memburuk sejak awal Mei 2025. “Dia mengalami demam tinggi, sesak napas, dan terus melemah. Tapi tidak ada akses pengobatan. Mereka takut ketahuan kalau keluar dari hutan,” ujarnya, Minggu (29/6/2025).

Kematian Mellyus menjadi pukulan bagi internal OPM, khususnya karena ia merupakan salah satu tokoh yang dikenal sebagai pengatur strategi komunikasi dan logistik kelompok tersebut. Namun, ironi menyelimuti kematiannya, karena perjuangan yang ia gaungkan selama ini justru berakhir dalam kesendirian, tanpa fasilitas yang layak bahkan untuk sekadar bertahan hidup.

Tokoh masyarakat Papua dari wilayah Saireri, Simon Feran, menyampaikan bahwa kejadian ini menunjukkan betapa kelompok OPM sebenarnya tidak mampu menjamin keselamatan anggotanya sendiri. “Jika pemimpinnya saja tidak bisa diselamatkan karena tidak ada akses medis, bagaimana mungkin mereka bisa memperjuangkan kehidupan rakyat Papua? Ini cerminan nyata dari kegagalan total,” ujar Simon.

Pendeta Gereja Injili di Tanah Papua (GITP), Pdt. Yeremias Kossay, menambahkan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perawatan dan kasih sayang saat sakit. Ia menyayangkan bagaimana OPM menutup diri dari dunia luar, bahkan ketika nyawa pemimpinnya sedang dalam bahaya. “Ini bukan perjuangan, ini adalah jalan menuju kehancuran. Orang yang sakit seharusnya dibawa ke rumah sakit, bukan dibiarkan meninggal di tengah hutan,” ucapnya dalam khotbah duka, Jumat (27/6).

Kejadian ini turut mengundang perhatian publik, khususnya masyarakat Papua yang selama ini menyaksikan berbagai penderitaan akibat konflik berkepanjangan. Banyak kalangan menilai bahwa kematian Mellyus Okbam Tepmul seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi anggota OPM lainnya untuk kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan damai bersama masyarakat.

Kematian seorang pemimpin tidak seharusnya menjadi awal dendam, tetapi menjadi pelajaran bahwa jalan kekerasan hanya akan membawa penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Papua tidak membutuhkan perang, melainkan kasih, pembangunan, dan kedamaian yang nyata.

 

Tokoh Adat Papua Ramai-Ramai Tolak Keberadaan OPM di Tanah Papua

Papeda.com- Gelombang penolakan terhadap keberadaan dan aktivitas kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menguat di kalangan masyarakat adat Papua. Dalam sejumlah pernyataan terbuka, para tokoh adat dari berbagai wilayah di Tanah Papua menyatakan sikap tegas menolak keberadaan OPM yang dinilai hanya membawa ketakutan, kehancuran, dan penderitaan bagi rakyat Papua.

Dalam pertemuan adat lintas wilayah yang digelar di Jayapura, tokoh adat dari wilayah Tabi, La Pago, Mee Pago, dan Anim Ha sepakat bahwa OPM sudah tidak lagi merepresentasikan perjuangan masyarakat Papua. Sebaliknya, mereka menilai bahwa OPM telah menyimpang jauh dari nilai-nilai budaya Papua yang menjunjung tinggi kedamaian, gotong royong, dan penghormatan terhadap kehidupan.

Ketua Dewan Adat Wilayah La Pago, Yonas Wakerkwa, menegaskan bahwa tindakan OPM yang kerap melakukan penembakan terhadap warga sipil, membakar fasilitas umum, dan menyandera tenaga pendidik dan kesehatan adalah bukti nyata bahwa kelompok tersebut tidak peduli terhadap masa depan Papua. “Kami tolak kehadiran mereka. Mereka bukan pejuang, mereka adalah sumber penderitaan rakyat,” ujarnya, Minggu (29/6/2025).

Senada dengan itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Mee Pago, Markus Dogopia, menyatakan bahwa masyarakat adat sudah sangat resah dengan aksi-aksi kekerasan yang terus terjadi di kampung-kampung akibat ulah OPM. Ia menekankan bahwa kehadiran OPM hanya memperburuk kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman. “Yang kami butuhkan adalah sekolah, puskesmas, jalan, dan air bersih. Bukan senjata dan teror,” tegasnya.

Tokoh perempuan adat dari wilayah Anim Ha, Maria Werembai, juga mengecam keras perilaku OPM yang kerap memanfaatkan anak muda untuk diindoktrinasi dan direkrut menjadi bagian dari kekerasan. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai perusakan terhadap generasi masa depan Papua. “Anak-anak kami seharusnya belajar, bukan diajari memegang senjata. Kami menolak OPM merusak masa depan generasi kami,” katanya penuh emosi.

Dalam pernyataan tertulis bersama yang dibacakan di akhir pertemuan, para tokoh adat menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama dengan pemerintah dan aparat keamanan untuk menciptakan suasana damai di seluruh pelosok Papua. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi OPM yang terus mencoba mengadu domba melalui isu suku, agama, dan ras.

Pemerintah daerah menyambut baik sikap para tokoh adat tersebut. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Simon Gombo, menyampaikan bahwa pemerintah terus membuka ruang dialog dan mendukung segala upaya masyarakat untuk menjaga kedamaian. “Papua tidak boleh dikuasai oleh kelompok yang membawa kekerasan. Papua adalah rumah bagi semua, dan kita wajib menjaganya bersama,” ujarnya.

Penolakan terbuka dari para tokoh adat Papua ini menjadi sinyal kuat bahwa rakyat Papua semakin sadar akan pentingnya hidup dalam damai. Mereka menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi OPM dan segala bentuk kekerasan di tanah yang diberkahi ini.

 

Generasi Muda Papua Harapkan Tanah Damai dan Diberkahi, Serukan OPM agar Tidak Terprovokasi Isu Suku dan Ras

Papeda.com- Gelombang harapan akan kedamaian terus bergema dari berbagai penjuru tanah Papua. Kali ini, suara tersebut datang dari generasi muda Papua yang menyerukan pentingnya persatuan serta mengingatkan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar tidak mudah diadu domba melalui isu-isu suku, ras, dan agama yang memecah belah.

Dalam forum diskusi lintas pemuda yang diselenggarakan di Distrik Ibele Kabupaten Jayawijaya, Papua, para peserta menegaskan keinginan mereka untuk melihat Papua hidup dalam damai dan diberkahi oleh Tuhan, jauh dari kekerasan bersenjata, konflik horizontal, dan propaganda separatisme yang justru memperburuk kondisi sosial masyarakat.

Kepala Distrik Ibele, Jemmy Mosip, menyampaikan bahwa generasi muda Papua saat ini ingin masa depan yang lebih cerah, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi anak-anak Papua di masa mendatang. “Kami ingin Papua yang damai, Papua yang maju, dan Papua yang diberkahi Tuhan. Kami menolak kekerasan dan tidak ingin tanah ini terus dijadikan ladang konflik oleh kelompok OPM yang tidak bertanggung jawab,” ujar Melianus, Sabtu (28/6/2025).

Ia juga menekankan bahwa narasi yang mencoba mengadu domba masyarakat melalui isu-isu kesukuan, rasisme, atau perbedaan agama merupakan taktik lama yang sudah tidak relevan. “Kami anak-anak muda dari berbagai suku, dari pesisir sampai pegunungan, semua hidup berdampingan. Jangan lagi gunakan isu-isu sempit untuk merusak persatuan,” tegasnya.

Tokoh Pemuda Distrik Ibele Edison juga mencontohkan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh TNI di kampung-kampung, seperti pelayanan kesehatan keliling, perbaikan rumah ibadah, dan pengawalan distribusi bahan pangan ke daerah pedalaman. “Itulah bentuk nyata kehadiran negara yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dari sisi lain, Jemmy Mosip mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini menempuh jalan kekerasan, untuk kembali kepada prinsip kasih dan damai. “Tuhan tidak menciptakan tanah ini untuk perang. Papua diberkahi untuk hidup dalam damai. Mari kita duduk bersama dan hentikan pertumpahan darah,” katanya.

Pemerintah daerah pun menyambut baik seruan generasi muda dan menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung pembangunan di segala sektor, serta menjaga agar narasi persatuan dan damai tetap hidup.

Seruan ini menjadi penanda bahwa masa depan Papua berada di tangan generasi muda yang sadar akan pentingnya kedamaian dan tidak ingin masa depan mereka dirampas oleh konflik yang terus berulang. Papua yang damai, sejuk, dan penuh harapan bukan sekadar impian, tetapi komitmen bersama yang harus dijaga oleh seluruh anak bangsa.

 

 

Keluarga Korban Penembakan di Nabire Minta Bantuan Aparat Keamanan untuk Tuntaskan Aksi Brutal OPM

Papeda.com- Rasa duka dan amarah masih menyelimuti keluarga besar almarhum Eko Ikomou, seorang warga sipil yang menjadi korban penembakan brutal oleh kelompok bersenjata yang berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Keluarga korban mendesak aparat keamanan (Apkam) untuk bertindak tegas dan menuntaskan kejahatan tersebut.

Insiden tragis itu terjadi pada Minggu pagi, 26 Juni 2025, ketika korban sedang dalam perjalanan pulang dari kebun bersama anaknya. Kelompok tak dikenal tiba-tiba muncul dari semak-semak dan melepaskan tembakan secara membabi buta. Yulianus tewas di tempat dengan luka tembak di bagian dada, sementara anaknya selamat namun mengalami trauma berat.

Pihak keluarga menilai kejadian ini sebagai bentuk kekejaman yang sudah tak bisa ditoleransi lagi. "Kami sangat terpukul. Tidak ada alasan kemerdekaan yang bisa membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak bersalah," ujar Markus Magai, kakak kandung korban, saat ditemui di rumah, Sabtu (28/6/2025).

Markus menambahkan bahwa keluarga besar telah melayangkan permohonan resmi kepada aparat gabungan TNI dan Polri untuk segera mengejar dan menangkap pelaku. "Kami tidak ingin ada korban berikutnya. Negara harus hadir dan menjamin keamanan warganya," tegasnya.

Beberapa tokoh masyarakat Papua turut menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mereka atas kejadian tersebut. Ketua Lembaga Adat Suku Mee, Yonas Youw, menilai aksi kelompok OPM telah mencederai nilai-nilai budaya Papua yang menjunjung tinggi perdamaian dan kehidupan bersama. “Mereka mengatasnamakan rakyat Papua, tetapi justru menembaki rakyat Papua sendiri. Itu bukan perjuangan, itu kekerasan,” ungkap Yonas.

Sementara itu, Kepala Distrik Uwapa, Elianus Tebay, mengonfirmasi bahwa situasi keamanan di beberapa kampung masih mencekam pasca penembakan. Ia berharap aparat keamanan segera meningkatkan patroli dan melakukan pendekatan aktif ke masyarakat untuk meredam ketakutan dan mencegah aksi susulan. “Kami percaya pada aparat. Kami butuh kehadiran negara yang nyata di sini,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Dugaan kuat mengarah pada kelompok separatis yang aktif di wilayah pegunungan dan kerap berpindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat.

Penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh OPM kembali menunjukkan bahwa kelompok tersebut tidak memiliki batas dalam menjalankan kekerasan. Aksi-aksi seperti ini bukan hanya merusak keamanan, tetapi juga menebar luka mendalam di hati masyarakat Papua.

Dengan suara bulat dari keluarga korban dan para tokoh masyarakat, desakan kepada negara untuk segera menuntaskan kejahatan ini semakin menguat. Mereka menginginkan keadilan ditegakkan dan Papua menjadi tempat yang damai bagi semua anak bangsa.

 

Masyarakat Mamberamo Tolak Kehadiran OPM di Wilayahnya, Terutama di Sektor Wigobak

Papeda.com- Penolakan terhadap keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meluas. Kali ini, masyarakat Distrik Wigobak, Kabupaten Mamberamo Tengah, secara tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk aktivitas kelompok bersenjata tersebut di wilayah mereka. Aksi penolakan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan atas situasi keamanan yang memburuk akibat ulah kelompok OPM yang dinilai meresahkan dan membahayakan kehidupan masyarakat sipil.

Tokoh adat Wigobak, Yonas Wakerkwa, menyatakan bahwa masyarakat lokal sudah lama merasa tidak nyaman dengan kehadiran kelompok OPM di sekitar wilayah pegunungan dan hutan yang berbatasan dengan pemukiman warga. “Kami ingin hidup damai, berkebun dengan tenang, anak-anak sekolah dengan aman. Tapi kehadiran mereka justru membawa ketakutan,” ujar Yonas dalam pertemuan adat yang digelar bersama kepala kampung dan tokoh gereja, Sabtu (28/6/2025).

Menurut warga, kelompok OPM kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat lokal, bahkan tidak jarang memaksa warga untuk memberikan bahan makanan, uang, atau menampung anggotanya yang tengah bersembunyi dari kejaran aparat. Hal ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari dan merusak rasa aman yang selama ini terjaga.

Pendeta Gereja Kingmi Wigobak, Pdt. Lukas Kobak, dalam khotbah mingguan di depan jemaatnya menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan-tindakan OPM yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani dan budaya Papua yang cinta damai. “Tidak ada satu pun ajaran Tuhan yang membenarkan pembunuhan atau ancaman terhadap sesama manusia, apalagi terhadap saudara sebangsa,” tegasnya.

Dukungan terhadap penolakan ini juga datang dari kalangan masyarakat, Yunes Pugumis, menegaskan bahwa generasi muda Papua sudah tidak tertarik dengan narasi kekerasan dan propaganda separatis. “Kami ingin belajar, membangun, dan hidup dalam damai. Kehadiran OPM hanya menambah luka di hati rakyat Papua,” katanya dalam orasi damai yang digelar di lapangan kampung Wigobak.

Pemerintah daerah setempat menyambut baik sikap masyarakat tersebut dan berjanji akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan stabilitas di wilayah Mamberamo. Masyarakat lainnya Minus Endambia, mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak segan melapor jika melihat pergerakan mencurigakan dari kelompok bersenjata. “Kami bersama rakyat. Kami tidak akan membiarkan wilayah ini dijadikan tempat persembunyian atau ajang kekerasan,” tegasnya.

Penolakan masyarakat Wigobak terhadap OPM merupakan cerminan nyata bahwa sebagian besar rakyat Papua mendambakan kedamaian dan menolak segala bentuk kekerasan. Harapan akan Papua yang aman dan sejahtera kini mulai tumbuh dari suara rakyatnya sendiri.

 

 

OPM Datang Hanya untuk Membunuh Orang Asli Papua, Bukan Membela Rakyat

Papeda.com- Masyarakat Papua kembali diguncang oleh aksi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam beberapa waktu terakhir, rentetan insiden penembakan, penyanderaan, hingga pembunuhan terhadap warga sipil terutama Orang Asli Papua (OAP) semakin memperkuat pandangan bahwa kelompok ini tidak lagi memperjuangkan hak rakyat Papua, melainkan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat itu sendiri.

Salah satu kejadian terbaru yang menyita perhatian publik terjadi di wilayah Kabupaten Intan Jaya, di mana seorang petani asli Papua bernama Yohanis Kobogau (41) ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala dan dada. Dugaan kuat mengarah pada kelompok OPM yang selama ini diketahui aktif melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga sipil di wilayah tersebut.

Ketua Dewan Adat Wilayah Lapago, Semuel Wanimbo, mengecam keras tindakan tersebut dan menyatakan bahwa OPM telah menyimpang jauh dari nilai-nilai perjuangan. “Jika yang dibunuh adalah orang Papua sendiri, lalu siapa yang mereka bela? Jangan lagi membawa nama rakyat Papua jika kenyataannya justru rakyat yang menjadi korban,” tegas Wanimbo dalam konferensi pers di Wamena, Sabtu (27/6/2025).

Senada dengan itu, tokoh perempuan Papua, Maria Kogoya, menyebut OPM sudah tidak memiliki legitimasi moral untuk mengatasnamakan perjuangan. “Setiap minggu kami mendengar kabar anak muda dibunuh, mama-mama dipalak, masyarakat kampung ditakut-takuti. Semua itu dilakukan oleh orang bersenjata yang mengaku sebagai pembela Papua. Ini jelas penghinaan terhadap martabat Orang Asli Papua,” ujarnya geram.

Kenyataan bahwa banyak korban OPM merupakan Orang Asli Papua memperjelas bahwa kelompok ini telah kehilangan arah dan tidak lagi mendapat tempat di hati masyarakat. Aksi-aksi kekerasan mereka tidak hanya melukai fisik, tapi juga merusak semangat persatuan dan kedamaian yang selama ini dibangun oleh rakyat Papua.

Dengan semakin banyaknya suara dari tokoh adat, pemuda, dan perempuan Papua yang menolak keberadaan OPM, tampaknya harapan akan kedamaian dan kehidupan yang aman tanpa kekerasan kian menguat di tengah masyarakat.

 

 

Tokoh Adat Tolak 1 Juli Sebagai HUT OPM: Hanya Membawa Derita bagi Rakyat Papua

Papeda.com- Menjelang tanggal 1 Juli, yang selama ini diklaim sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM), sejumlah tokoh adat di Papua menyampaikan penolakan tegas terhadap peringatan tersebut. Para tokoh menilai bahwa 1 Juli bukanlah hari yang patut dirayakan, melainkan menjadi pengingat akan panjangnya daftar penderitaan yang dialami rakyat Papua akibat ulah kelompok separatis tersebut.

Salah satu penolakan datang dari Ketua Dewan Adat Wilayah Tabi, Yustus Nawipa, yang menyatakan bahwa OPM telah jauh menyimpang dari semangat perjuangan dan lebih banyak menyisakan luka bagi masyarakat. “Sudah cukup banyak darah yang tertumpah karena kekerasan yang mengatasnamakan kemerdekaan. Mereka tidak lagi bicara soal martabat rakyat Papua, tapi justru membuat rakyat jadi korban,” ujar Yustus dalam pernyataan persnya, Sabtu (28/6/2025).

Menurutnya, tanggal 1 Juli bukanlah hari kemerdekaan, melainkan awal dari konflik panjang yang terus mengorbankan Orang Asli Papua (OAP). Ia menegaskan bahwa mayoritas masyarakat adat tidak mengakui OPM sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua, karena tindakan mereka lebih banyak didominasi kekerasan dan ancaman terhadap warga sipil.

Tokoh adat dari wilayah La Pago, Markus Douw, juga mengecam rencana perayaan 1 Juli oleh simpatisan OPM. Ia menyebut perayaan tersebut hanya akan memperkeruh suasana dan merusak ketenteraman masyarakat. “Kami tidak butuh pesta darah. Yang kami butuh adalah kedamaian, pendidikan, dan pembangunan untuk masa depan anak-anak Papua,” ungkap Markus.

Sementara itu, tokoh pemuda Pegunungan Tengah, Riko Wenda, menilai bahwa OPM sudah kehilangan kepercayaan publik, khususnya dari generasi muda. Ia menegaskan bahwa perjuangan yang membenarkan pembunuhan, penyanderaan, serta pembakaran sekolah dan fasilitas umum bukanlah perjuangan yang bermartabat. “Anak-anak muda sekarang lebih memilih jalan damai dan pembangunan. Kita tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan,” tegasnya.

Penolakan terhadap 1 Juli sebagai HUT OPM juga disampaikan oleh kalangan gereja. Pdt. Yakob Kobak dari Gereja Baptis Papua mengatakan bahwa gereja tidak akan mendukung kegiatan apa pun yang berujung pada kekerasan dan ancaman terhadap umat. “Kami tidak melihat hasil perjuangan dari OPM selain penderitaan. Tidak ada keadilan yang lahir dari moncong senjata,” ujarnya.

Penolakan dari para tokoh adat, pemuda, dan agama ini mencerminkan kehendak rakyat Papua yang semakin kuat untuk melepaskan diri dari lingkaran kekerasan. Mereka tidak ingin Papua terus diwarnai konflik, dan menegaskan bahwa pembangunan, perdamaian, dan persatuan adalah masa depan yang sejati.

OPM Kodap Sinak, Wendanus Murib Tewas Saat Kontak Senjata dengan Aparat Keamanan

Papeda.com- Salah satu pimpinan kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Kodap Sinak, Wendanus Murib, dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan (Apkam) di wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Peristiwa ini menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan di wilayah pegunungan Papua.

Wendanus Murib dikenal sebagai salah satu aktor kekerasan yang aktif dalam berbagai aksi penembakan, pembakaran fasilitas umum, serta intimidasi terhadap warga sipil di wilayah Puncak dan sekitarnya. Kematian Wendanus dinilai sebagai pukulan telak terhadap jaringan OPM di kawasan tengah Papua.

Tokoh masyarakat Distrik Sinak, Lukas Telenggen, menyatakan bahwa masyarakat setempat selama ini hidup dalam ketakutan akibat aktivitas kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Wendanus Murib. Ia menyambut baik kabar tersebut sebagai angin segar bagi warga yang mendambakan kedamaian.

“Sudah terlalu lama kami hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Wendanus bukan pejuang, tapi penyebab penderitaan. Masyarakat sering diperas, ditakut-takuti, bahkan tidak bisa berkebun dengan tenang,” kata Lukas, Jumat (27/6/2025).

Tokoh pemuda Sinak, Yohan Mote, juga mengungkapkan bahwa kehadiran kelompok OPM tidak lagi mencerminkan perjuangan, melainkan menjadi gangguan besar bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Kami, generasi muda Papua, tidak butuh senjata. Kami butuh sekolah, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Kalau ada tokoh OPM yang tewas karena baku tembak, itu akibat dari pilihan mereka sendiri untuk hidup dengan kekerasan,” tegas Yohan.

Setelah kejadian, aparat keamanan memperketat penjagaan dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoaks yang mungkin disebarkan oleh sisa jaringan OPM. Masyarakat pun diajak untuk bekerja sama menjaga situasi kondusif dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan.

Kematian Wendanus Murib menambah daftar tokoh OPM yang gugur dalam konflik bersenjata. Semakin banyaknya tokoh separatis yang tumbang dinilai sebagai bukti bahwa jalur kekerasan tidak akan pernah menang melawan semangat damai dan pembangunan yang kini terus digalakkan di tanah Papua.

 

Masyarakat Dogiyai Ramai-Ramai Tolak Kehadiran OPM Pasca Aksi Pembacokan Warga Sipil

Papeda.com- Gelombang penolakan terhadap keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencuat, kali ini datang dari masyarakat di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Penolakan tersebut dipicu oleh insiden kekerasan brutal yang dilakukan oleh anggota OPM terhadap seorang warga sipil yang berujung pada pembacokan secara sadis.

Peristiwa kekerasan itu terjadi pada awal pekan ini di salah satu kampung di Distrik Kamu. Korban, yang merupakan warga asli Dogiyai dan tidak memiliki keterlibatan dengan aparat keamanan atau kegiatan politik apa pun, menjadi sasaran kekerasan secara tiba-tiba oleh sejumlah kelompok OPM.

Aksi tersebut sontak memicu kemarahan warga. Masyarakat dari berbagai kampung di sekitar lokasi kejadian segera berkumpul dan menyuarakan penolakan terhadap keberadaan OPM yang mereka nilai telah menciptakan keresahan, ketakutan, bahkan mengancam keselamatan hidup masyarakat sipil.

Tokoh adat Dogiyai, Manase Kogoya, menyampaikan bahwa tindakan kekerasan terhadap masyarakat tak bersalah merupakan bentuk pelanggaran nilai adat dan kemanusiaan.

“Kami hidup berdampingan secara damai. Tidak ada ruang bagi kekerasan di tanah adat kami. OPM sudah terlalu sering menyusahkan rakyat. Sekarang kami katakan cukup! Kami tolak kehadiran mereka di wilayah Dogiyai,” ujar Manase dengan nada tegas, Jumat (27/6/2025).

Senada dengan itu, tokoh gereja lokal, Pendeta Yonas Tebai, mengecam keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok OPM. Ia menyebut bahwa aksi pembacokan terhadap warga sipil menunjukkan bahwa kelompok tersebut tidak lagi memikirkan perjuangan rakyat, melainkan hanya menyebar teror dan penderitaan.

“Perjuangan sejati tidak dilakukan dengan membunuh saudara sendiri. Gereja berdiri bersama masyarakat menolak segala bentuk kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh OPM,” tegas Pendeta Yonas dalam pernyataannya di hadapan jemaat.

Aparat keamanan yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan patroli dan peningkatan pengamanan di sejumlah titik rawan di Dogiyai. Sementara itu, warga menggelar doa bersama dan pertemuan adat sebagai bentuk solidaritas terhadap korban serta penegasan sikap menolak keberadaan kelompok bersenjata.

Penolakan masyarakat Dogiyai ini menambah panjang daftar wilayah di Papua yang mulai secara terbuka menolak kehadiran OPM karena dinilai lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Rasa trauma akibat kekerasan yang berulang kali dilakukan oleh kelompok tersebut telah menciptakan ketakutan yang meluas, terutama di kalangan ibu-ibu dan anak-anak.

 

Insiden Berdarah di Nabire, Warga Asli Papua Tewas Dikejar dan Diserang Kelompok Tak Dikenal

Papeda.com- Suasana duka menyelimuti masyarakat Nabire setelah insiden berdarah yang terjadi pada Kamis, 26 Juni 2025. Seorang warga asli Papua dilaporkan tewas usai dikejar dan diserang secara brutal oleh sekelompok orang tidak dikenal yang merupakan bagian dari kelompok OPM. Peristiwa tragis ini menggemparkan warga setempat dan memunculkan kembali kekhawatiran akan keamanan di wilayah tersebut.

Korban, yang diketahui sebagai warga sipil tak bersenjata dan dikenal aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, menjadi target pengejaran saat sedang dalam perjalanan pulang dari kebun menuju rumahnya atas nama Eko Ikomou (Meninggal Dunia) dan Manu Mote (Luka di lengan kiri) . Menurut saksi mata, sekelompok pria bersenjata mengejar korban sebelum akhirnya menyerangnya dengan senjata tajam dan senjata api.

Pihak keluarga korban menyatakan sangat terpukul atas kejadian ini. Mereka menuntut aparat keamanan untuk mengusut tuntas pelaku dan memastikan keamanan bagi warga sipil, khususnya masyarakat asli Papua yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan akibat aktivitas kelompok kekerasan.

Yonas Nawipa, tokoh adat Nabire, mengecam keras kejadian ini dan menyebut bahwa pembunuhan terhadap warga sipil tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun.

“Ini jelas pelanggaran hak hidup. Korban bukan aparat, bukan lawan perang. Dia orang biasa, warga asli Papua, yang hanya ingin hidup damai. Kami menolak kekerasan dan segala bentuk teror terhadap rakyat,” tegas Yonas, Jumat (27/6/2025).

Sementara itu, tokoh pemuda Papua, Daniel Pigome, menyebut insiden ini sebagai bentuk teror yang disengaja untuk menakut-nakuti masyarakat agar mendukung kelompok tertentu.

“Tindakan keji seperti ini justru membuat rakyat semakin tidak percaya pada kelompok bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan. Ini bukan perjuangan, ini kekejaman,” kata Daniel.

Pasca kejadian, aparat keamanan dilaporkan langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan meningkatkan patroli di beberapa titik rawan. Namun, masyarakat berharap langkah pengamanan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu memberikan jaminan perlindungan jangka panjang.

Masyarakat Papua secara luas kembali menyerukan pentingnya menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan bebas dari aksi-aksi kekerasan. Mereka menegaskan bahwa perjuangan sejati haruslah menjunjung nilai kemanusiaan, bukan menebar ketakutan dan darah di tanah kelahiran sendiri.

 

Suku Awyu Tolak Kehadiran OPM di Wilayahnya: Demi Kedamaian dan Masa Depan Anak Cucu

Papeda.com- Penolakan terhadap keberadaan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meluas. Kali ini, Suku Awyu, salah satu suku besar di wilayah Papua Selatan, secara tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk aktivitas OPM di wilayah adat mereka. Pernyataan ini disampaikan melalui forum adat yang melibatkan tokoh suku, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat kampung.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Warga Suku Awyu menilai kehadiran OPM di wilayah mereka justru membawa ketakutan, kerusakan, serta menghambat pembangunan yang selama ini mulai dirasakan manfaatnya. Kehadiran kelompok bersenjata di sekitar kampung mereka juga berdampak langsung terhadap aktivitas sosial masyarakat, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ekonomi lokal.

Yakob Wakerkwa, tokoh adat Suku Awyu, menegaskan bahwa wilayah adat mereka adalah tanah damai, dan tidak boleh dijadikan arena konflik bersenjata oleh pihak mana pun.

“Kami hidup untuk berkebun, berburu, dan membesarkan anak cucu. Tidak ada tempat bagi mereka yang membawa senjata dan kekerasan di sini. OPM hanya membuat masyarakat takut dan menjauhkan kami dari pembangunan,” ujar Yakob dengan tegas, Jumat (27/6/2025).

Menurut Yakob, sudah terlalu banyak penderitaan yang dialami masyarakat akibat konflik bersenjata, dan tidak satu pun di antaranya membawa manfaat bagi rakyat Papua. Ia menambahkan bahwa Suku Awyu memilih berdamai dan mendukung pembangunan, bukan menjadi alat dari kepentingan kelompok yang menyebar teror.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh pemuda Suku Awyu, Samuel Awyolo, yang menilai bahwa generasi muda lebih membutuhkan pendidikan dan kesempatan kerja, bukan doktrin kekerasan yang selama ini dibawa oleh OPM.

“Kami ingin belajar, bekerja, dan membangun kampung kami sendiri. Kehadiran OPM hanya membawa rasa takut. Anak-anak tidak bisa sekolah, guru dan perawat takut datang. Ini bukan masa depan yang kami mau,” ungkap Samuel.

Pernyataan resmi penolakan Suku Awyu terhadap OPM ini juga mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat Papua Selatan lainnya, yang menyebut bahwa langkah berani ini menjadi contoh bagi suku-suku lain untuk tidak tunduk terhadap intimidasi kelompok bersenjata.

Keputusan Suku Awyu menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Papua mendukung keberadaan OPM. Justru semakin banyak warga yang sadar bahwa kelompok separatis ini lebih banyak menciptakan ketidakamanan dan keterbelakangan, dibandingkan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

 

Organisasi OPM Berdiri di Atas Penderitaan Rakyat Papua

Papeda.com- Semakin banyak tokoh masyarakat dan pemuda Papua yang angkat suara mengenai kenyataan kelam di balik perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Alih-alih menjadi wadah untuk memperjuangkan nasib masyarakat Papua, OPM justru dinilai sebagai organisasi yang berdiri di atas penderitaan rakyat, menebar ketakutan, kekerasan, dan mematikan harapan akan perdamaian.

Sejak kemunculannya, OPM kerap mengklaim diri sebagai representasi perjuangan Papua merdeka. Namun dalam praktiknya, aksi-aksi mereka lebih banyak merugikan warga sipil ketimbang memperjuangkan kepentingan umum. Pembunuhan, pemalakan, perusakan fasilitas publik, hingga intimidasi terhadap warga menjadi catatan hitam yang terus berulang.

Tokoh masyarakat Papua, Samuel Itlay, menegaskan bahwa tindakan OPM selama ini telah mencederai nilai-nilai luhur orang Papua yang menjunjung tinggi hidup berdampingan dalam damai.

“Mereka berdiri bukan untuk rakyat. Mereka memanfaatkan nama Papua untuk menciptakan ketakutan. Rakyat kecil jadi korban. OPM bukan jawaban, mereka adalah bagian dari masalah,” tegas Samuel, Jumat (27/6/2025).

Menurutnya, banyak masyarakat di pedalaman terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata yang dipicu oleh aksi OPM. Bahkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dibangun dengan susah payah oleh pemerintah dibakar dan dirusak hanya karena tidak sesuai dengan ideologi kelompok tersebut.

Senada dengan itu, tokoh pemuda Papua dari Kabupaten Puncak, Yafet Wonda, mengungkapkan kekecewaannya terhadap generasi muda yang terseret dalam propaganda OPM. Ia menilai bahwa kelompok ini memperalat anak-anak muda untuk menjadi bagian dari kekerasan, bukan pembangunan.

“Mereka menjerat anak-anak muda dengan janji perjuangan, padahal hanya dijadikan tameng dan alat kekerasan. Masa depan generasi Papua dirusak oleh kelompok ini,” ujar Yafet.

Yafet juga menambahkan bahwa di banyak daerah, masyarakat kini lebih memilih bekerja sama dengan pemerintah dan aparat keamanan karena merasa lebih dilindungi dan diberi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perjuangan OPM yang dibungkus dengan retorika kemerdekaan hanya memperpanjang derita rakyat Papua. Kampung-kampung menjadi sepi karena warganya takut keluar rumah. Anak-anak tidak bisa sekolah, ibu hamil kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, dan roda ekonomi masyarakat nyaris lumpuh di beberapa wilayah rawan.

Suara-suara penolakan terhadap OPM yang kini menguat di berbagai wilayah menjadi cermin bahwa Papua menginginkan perdamaian, bukan terus-menerus dijadikan medan konflik oleh kelompok yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai pijakan perjuangannya.

 

 

Sem Sani, Prajurit OPM Kodap VIII Intan Jaya Dibiarkan Sakit Tanpa Pengobatan Selama Setahun

Papeda.com- Kabar memilukan kembali muncul dari tubuh Organisasi Papua Merdeka (OPM), kali ini berasal dari Kodap VIII Intan Jaya. Seorang prajurit mereka bernama Sem Sani dikabarkan mengalami sakit parah dan dibiarkan tanpa perawatan medis selama lebih dari satu tahun. Kondisi ini semakin memperkuat pandangan publik bahwa OPM gagal dalam menjaga kesejahteraan anggotanya sendiri, apalagi masyarakat umum.

Sem Sani dikenal sebagai prajurit yang aktif dalam berbagai operasi kelompok bersenjata OPM di wilayah Intan Jaya. Selama bertahun-tahun, ia berada di garis depan dan disebut sebagai salah satu anggota yang loyal terhadap kelompok tersebut. Namun, loyalitas yang telah diberikan tidak berbanding lurus dengan kepedulian organisasi terhadap kondisi kesehatannya.

Tokoh masyarakat Intan Jaya, Yakobus Sondegau, mengkritik keras sikap OPM yang membiarkan anggotanya menderita dalam kesunyian.

“Sem Sani itu orang yang sudah berjuang untuk mereka. Tapi ketika dia jatuh sakit, tidak ada bantuan. Ini memperlihatkan bahwa OPM sebenarnya tidak memiliki kepedulian terhadap anggotanya, apalagi terhadap rakyat Papua,” ungkap Yakobus, Kamis (26/6/2025).

Sementara itu, tokoh pemuda Papua, Marten Kobak, menyebut kejadian ini sebagai peringatan bagi anak-anak muda Papua yang mungkin tergoda untuk bergabung dengan kelompok separatis tersebut.

“Jangan mudah percaya dengan janji-janji OPM. Lihat kenyataan di lapangan. Anggota mereka yang sudah berjuang saja tidak diperhatikan. Bagaimana bisa mereka mengaku berjuang untuk kemanusiaan kalau satu nyawa pun tidak dihargai?” tegas Marten.

Peristiwa ini kembali membuka tabir tentang buruknya manajemen internal di tubuh OPM, terutama dalam hal logistik, kesehatan, dan kepedulian antaranggota. Banyak laporan sebelumnya yang menunjukkan bagaimana para anggota yang sakit, terluka, atau bahkan mengalami trauma psikologis tidak mendapatkan bantuan yang semestinya dari organisasi mereka.

Beberapa pengamat keamanan juga menyatakan bahwa kondisi Sem Sani hanyalah satu dari banyak kasus serupa yang tersembunyi di balik propaganda perjuangan kemerdekaan yang dibawa OPM. Dalam kenyataannya, tidak sedikit anggota mereka yang akhirnya menyerah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang dijanjikan.

Kisah Sem Sani menjadi potret nyata kegagalan OPM dalam memanusiakan anggotanya sendiri. Ini menjadi alarm keras bagi seluruh masyarakat Papua agar tidak terperdaya oleh narasi palsu yang disebarkan kelompok separatis, dan mulai membangun masa depan Papua dengan jalan damai dan penuh harapan.