Tanggal 1 Desember Bukan Hari Kemerdekaan Papua

Papeda.com-Perayaan 1 Desember yang selama ini dilakukan sekelompok orang dengan menyebut sebagai hari kemerdekaan Papua dianggap salah kaprah. Pasalnya moment 1 Desember sejatinya bukan soal kemerdekaan melainkan adanya sedikit pengakuan dari pemerintahan Belanda yang ketika itu terjadi di tahun 1961.

 “Jadi bukan hari kemederkaan dan memang kami tidak merayakan juga, sebab itu bukan harinya. Selama ini banyak yang tidak paham dan salah kaprah sehingga memang perlu disampaikan berulang – ulang,” ungkap Elias Ayakeding (Kepala Kepolisian Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

Klaim merdeka kala itu muncul dan disampaikan oleh Nieuw Guinea Raad atau bahasa sekarangnya adalah DPR. Pernyataan merdeka ini dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1961.  Dimana 19 Oktober 1961 itulah momen dari klaim merdeka sedangkan 1 Desember itu pengakuan tapi tidak secara penuh oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu terdapat dua keputusan kembar di situ. Nantinya 10 tahun kemudian atau 1971 barulah Belanda menjanjikan akan diberikan secara penuh.

Karenanya Elias menyebut bahwa anak generasi sekarang memang perlu belajar banyak soal sejarah agar tidak salah kaprah. Namun OPM saat ini selalu membakar fasilitas pendidikan dan membunuh guru yang mengajar agak anak-anak Papua tidak bisa mengetahui sejarah tanah Papua. NFRPB sendiri menjadikan moment 19 Oktober 2011 sebagai titik awal terbentuknya negara West Papua.

Elias menyebutkan bahwa OPM atau kelompok yang ingin merdeka harus memahami sejarahnnya terlebih dahulu, “Sejarah tidak tahu tapi minta merdeka” kata Elias. Kelompok yang ingin merdeka salah satunya yaitu OPM menuntut untuk merdeka akhir-akhir ini dengan cara kelompok mereka menyerang Apkam dan warga sipil yang berada di sekitarnya, namun kebanyakan pimpinan OPM dan anggotanya tidak memahami sejarah Papua, dan hanya menuntut untuk merdeka dan melepaskan diri dari NKRI serta membunuh dan menyiksa Apkam serta masyarakat sipil.

Lalu, apakah benar 1 Desember merupakan hari kebangkitan Papua? Hal tersebut hanya omong kosong saja tidak ada dalam sejarah 1 Desember merupakan hari kebangkitan Papua, OPM telah membodohi masyarakat tanah Papua secara terus menerus dan tidak mau membawa masyarakat tanah Papua untuk maju dan berkembang. 

 

MANTAN ANGGOTA OPM NYATAKAN DAN KEMBALI KE PANGKUAN NKRI

Papeda.com-Sebanyak 29 orang mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Kabupaten Maybrat, Papua Barat menyerahkan diri dan mengucapkan sumpah ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ikrar setia diucapkan di halaman Pos Aimasa Satgas Yonif 133/YS kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah. 29 orang eks OPM itu dibantu oleh para tokoh di Distrik Aifat timur dan berkoordinasi dengan Pos Aimasa Satgas Yonif 133/YS supaya biasa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh OPM.

29 Orang mantan anggota OPM tersebut mengaku terpaksa tergabung kedalam OPM wilayah Sorong karena mereka kerap mendapatkan intimidasi dan penyiksaan bahkan di ancam untuk dibunuh oleh pentolan-pentolan OPM apabila tidak bergabung.

Seiring berjalannya waktu saat 29 orang tersebut bergabung dengan OPM, mereka menjelaskan bahwa dirinya mengaku sering kali mendapatkan dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM, sehingga mereka memutuskan melarikan diri dari kelompok OPM dan memilih dan menyatakn bergabung ke pangkuan NKRI.

Di sisi lain salah satu anggota eks OPM, Feliks Fomaer (30) mengatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya sehingga anak-anaknya dapat mendapatkan Pendidikan yang layak sehingga nantinya tidak mudah di bohongi oleh OPM serta dirinya juga ingin merasakan hidup tenang dan tidak mendapatkan acaman.

Menurut Feliks Fomaer mengatakan "Saya kembali bergabung ke NKRI karena saya ingin nama saya putih lagi, bersih lagi, karena saya dan warga kampung dipaksa dan diintimidasi dengan menggunakan senjata oleh OPM untuk bergabung. Kalau tidak sa (Saya) dan masyarakat menuruti, kami akan mendapatkan hukuman,"

Dirinya juga melihat bahwa bapak-bapak TNI yang bertugas di tanah Papua sangat peduli dan baik terhadap masyarakat tanah Papua, sehingga dirinya berani berikrar dan setia kepada NKRI bersama 29 warga lainnya. Acara pengambilan ikrar itu sendiri diawali dengan penghormatan kepada bendera Merah Putih dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dengan bergabungnya 29 orang mantan anggota OPM, terllihat bahwa masyarakat tanah Papua sebenarnya terpaksa bergabung dengan OPM, namun karena masyarakat tanah Papua di intimidasi serta diancam apabila tidak bergabung dengan OPM, hal ini lah yang membuat masyarakat Papua mengalami ketakutan, OPM hanya bisa bicara dengan omong kosong saja dan terlalu banyak menjanjikan kepada masyarakat Papua, namun kenyataannya dibawah pimpinan OPM banyak masyarakat yang terancam hidupnya dan semakin mengenaskan. 

 Satu Lagi Korban Kebengisan Gerombolan OPM Di Paniai, Tukang Ojek Dibantai dengan Keji

Papeda.com-Kekejaman kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali memakan korban di Kabupaten Paniai.

Kini kabar duka itu dialami oleh SN (43) yang dilaporkan tewas setelah dibunuh anggota OPM di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Rabu 27 November 2024 pagi hari jelang pemungutan suara Pilkada di wilayah itu.

Korban mengalami luka yang sangat mengenaskan, korban tewas karena sekujur tubuhnya mengalami luka bacok.

Bahwa, peristiwa pembunuhan terjadi di Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Paniai, Saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Paniai.

Gerombolan OPM pelaku pembunuhan sangat keji, biadab dan tidak berperikemanusiaan. Apalagi selama ini korban sudah banyak membantu melayani masyarakat di wilayah itu.

Korban saat ditemukan meninggal dalam kondisi masih mengenakan helm. Jenazah korban sudah dievakuasi ke RSUD Madi untuk dilakukan autopsi dan identifikasi.

UMLWP Perintahkan Untuk Lawan Tindakan OPM/TPNPB

Papeda.com-United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengeluarkan instruksi langsung bersifat perintah yang ditanda tangani oleh Presiden ULMWP, Manase Tabuni dan Sekretaris, Markus Haluk berdasarkan hasil persetujuan bersama oleh seluruh pengurus ULMWP.

Diketahui beberapa waktu lalu, ULMWP telah merombak struktur pemerintahannya di Vanuatu. Presiden sementara yang sebelumnya dijabat oleh Benny wenda, disingkirkan dan diganti dengan presiden yang baru yaitu Manase Tabuni. Pergantian struktur ini adalah imbas dari gagalnya Benny Wenda membawa ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

Sepak terjang pertama kepemimpinan Manase Tabuni adalah dengan mengeluarkan surat instruksi yang berisi 3 (tiga) poin penting. Poin- poin penting tersebut ditujukan untuk pergerakan TPNPB OPM yang selama ini diperjuangkan oleh Jefrey P. Bomanak.

ULMWP dalam surat instruksi tersebut menyatakan bahwa perjuangan TPNPB OPM pimpinan Jefrey P. Bomanak adalah illegal. Setiap pergerakan TPNPB OPM harus dihentikan dan seluruh perjuangan TPNPB OPM akan diambil alih oleh West Papua Army (WPA).

Berita instruksi langsung ULMWP tersebut muncul setelah Terbunuhnya Michelle Kurisi Ndoga (aktivis perempuan dan anak) cucu dari kepala suku besar di Lembah Baliem, Jayawijaya, Alex Silo Doga, harus berpulang dengan cara yang tragis ditangan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dengan cara tidak berperikemanusiaan, pada Senin, 28 Agustus 2023. Bahkan video interogasinya dan saat akan menghembuskan napas terakhir dibagikan di media sosial. Tentu peristiwa tersebut menuai banyak kecaman orang asli Papua terhadap TPNPB-OPM karena tidak berprikemanusaiaan.

 Tokoh Papua Menolak HUT OPM (Organisasi Papua Merdeka)
Tidak Ada Hari Kemerdekaan Yang Kedua

Papeda.com-Para tokoh Papua menolak peringatan hari ulang tahun OPM (Organisasi Papua Merdeka) tanggal 1 Desember 2024. Mereka tidak mau merayakannya karena organisasi ini jelas memberontak dan terlarang. Mereka juga mengimbau warga Papua, terutama mahasiswa, untuk tidak memperingati ulang tahun OPM, karena hal tersebut sama saja menjadi penghianat bangsa.

OPM adalah organisasi pemberontak, yang tidak setuju akan hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat) yang menyatakan bahwa rakyat Papua ikut Indonesia. Padahal Pepera sudah terjadi lebih dari 30 tahun lalu dan hasilnya juga dianggap sah oleh pengadilan internasional. OPM tidak terima dan ingin memerdekakan diri, walaupun Papua adalah bekas jajahan Belanda dan otomatis masuk wilayah Indonesia.

Selama ini OPM dan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) memberontak secara gerilya dan baru akan gunung Ketika peringatan hari ulang tahun OPM tanggal 1 Desember. Pasukan OPM turun gunung untuk merayakannya, sambil memamerkan eksistensinya di tengah masyarakat. Jelang tanggal ini pengamanan di seluruh wilayah Papua makin diperketat agar tidak ada penyerangan oleh OPM, terutama di wilayah rawan seperti Jayapura dan Manokwari.

Pendukung OPM didominasi oleh kelompok-kelompok yang belum puas. Merdeka yang mereka inginkan adalah merdeka yang mungkin hanya angan-angan saja. Mereka begitu gencar menyuarakan  HUT OPM.

Oleh karena itu para pemuda jangan mudah terprovokasi hoaks dan propaganda dari OPM. Jangan lupakan sejarah bahwa OPM telah membunuh banyak orang asli Papua selama puluhan tahun. Bagaimana bisa mereka mengajak untuk merdeka, sementara orang Papua malah dihilangkan nyawanya dengan kejam.

Sementara itu, Tokoh Agama Papua Pendeta Alberth Yoku, menyatakan bahwa para mahasiswa Papua yang sedang menjalani studi, jangan terlibat unjuk rasa, saat 1 Desember. Mahasiswa sedang menempuh pendidikan dan membangun masa depan. Dengan bekal ilmu maka bisa bekerja atau meniti karir politik.

Pendeta Alberth melanjutkan, para mahasiswa seharusnya belajar dengan rajin, karena kampung menunggunya. Raihlah ilmu dengan baik dan jadikan hal ini sebagai motivasi positif. Jangan malah terlibat aksi-aksi (seperti demo pro OPM).

Para tokoh Papua menentang keras peringatan ulang tahun OPM tanggal 1 Desember. Mereka anti OPM karena paham bahwa ia adalah kelompok pemberontak dan terlarang. Para tokoh juga mengimbau agar masyarakat dan mahasiswa asal Papua untuk tidak ikut aksi mendukung OPM, karena sama saja menjadi pengkhianat negara.

OPM TEMBAK PESAWAT TNI AU PEMBAWA LOGISTIK MASYARAKAT DI MIMIKA PAPUA TENGAH

Papeda.com-Insiden penembakan terjadi pada Helikopter Caracal 2213 milik TNI Angkatan Udara (AU) di Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Selasa Pagi (26/11/2024), kejadian tersebut mengakibatkan dua anggota TNI mengalami luka tembakan akibat rekoset atau pantulan peluru.

Berdasarkan data yang terhimpun dua anggota TNI AU sebagai korban tersebut berinisial Letda Pnb MF dan Pratu W. Sekitar pukul 10.00 WIT, informasi yang didapatkan bahwa Helikopter tersebut sedang melaksanakan misi pemberian logistik kepada para masyarakat yang berada di wilayah yang sulit di jangkau akses darat, namun saat terbang di wilayah Distrik Hoya Helikopter tersebut di tembak oleh OPM yang tidak bertanggung jawab.

Paska kejadian penembakan Helikopter Caracal 2213 milik TNI Angkatan Udara (AU) dukungan logistik untuk masyarakat di daerah Distrik Hoya dan sekitarnya tersendat, karena ulah OPM yang tidak kooperatif dengan pihak TNI, padahal logistik sudah di nanti-nanti oleh masyarakat Distrik Hoya dan sekitarnya, namun dengan kejadian penembakan tersebut masyarakat Distrik Hoya harus bersabar untuk mendapatkan logistik dari pemerintah.

Helikopter Caracal 2213 akhirnya berhasil mendarat di Lanud Yohanis Kapiyau, sementara itu kru Helikopter pasca penembakan telah berhasil dievakuasi ke RSUD Timika untuk mendapatkan penangan oleh tim kesehatan, kondisi dua anggota yang terkena rekoset juga dalam keadaan baik.

Dengan kejadian penembakan Helikopter Caracal 2213 tersebut, Tim Khusus Rajawali dikerahkan menuju Distrik Hoya untuk melakukan pengejaran terhadap OPM yang disinyalir masih berada di sekitar Distrik Hoya.

Kejadian penembakan yang dilakukan OPM sangatlah merugikan masyarakat khususnya di Distrik Hoya, karena dengan kejadian tersebut dorongan logistik yang ditujukan kepada masyarakat sekitar terhambat, dan masyarakat Distrik Hoya serta Distrik lainnya kembali merasakan kelaparan yang diakibatkan ulah dari OPM yang sangat tidak manusiawi.

Padahal tujuan dari Pemerintah pusat dan daerah sudah sangat baik agar Tanah Papua tidak mengalami lagi bencana kelaparan yang sering terjadi di tanah Papua, namun OPM sendiri lah dalang utama yang menghambat dari program pemerintah itu sendiri, dan tidak setuju apabila tanah Papua MAJU seperti daerah-daerah lainnya, mereka (OPM) hanya memikirkan kepentingan pribadi saja dan tidak mementingkan kepentingan bersama (masyarakat tanah Papua) yang lainnya.

 

All Eyes on Papua - 41 Kasus Kekerasan di Papua juga Perlu Perhatian Dimana Kasus Tersebut Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka

Papeda.com-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI perwakilan Papua mencatat sebanyak 41 kasus kekerasan terjadi di Papua sepanjang semester pertama atau pada periode 1 Januari hingga 1 Juni 2024.

Kepala perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey di Jayapura, mengatakan 41 kasus kekerasan tersebut didominasi oleh peristiwa kontak tembak dan penembakan (serangan tunggal) sebanyak 25 kasus.

“Penganiayaan sebanyak 10 kasus dan perusakan fasilitas publik 7 kasus dimana satu peristiwa bisa menimbulkan lebih dari tindakan kekerasan,” ungkap Frits.

Frits menjelaskan bahwa dari kasus tersebut tercatat sebanyak 53 orang menjadi korban dimana 32 orang meninggal dunia dan 21 orang luka-luka. Dari jumlah korban tersebut sebanyak 28 orang merupakan warga sipil dimana 12 orang meninggal dunia dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Sementara dari pihak OPM terdapat 13 orang korban, 11 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka.

“Untuk aparat keamanan yang menjadi korban tercatat 11 orang yang mana 9 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka,” tambah Frits.

Pihaknya juga memberi apresiasi terhadap aparat keamanan yang melaksanakan penegakan hukum dengan cepat, tepat dan terukur terhadap para pelaku kekerasan serta menghormati hukum humaniter.

Di sisi lain, Komnas HAM Perwakilan Papua juga mendesak Organisasi papua Merdeka (OPM) untuk tidak melakukan tindakan perusakan fasilitas publik yang mengakibatkan kerusakan harta benda sehingga berdampak pada gangguan kondisi keamanan wilayah tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM dengan jumlah korban yang cukup banyak perlu juga mendapat perhatian. Sudah nampak jelas bahwa pelaku pelanggaran HAM di Papua dengan tingkat intensitas kekerasan yang tinggi yaitu dari kelompok OPM, sehingga warga net juga perlu tahu bahwa isu kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua perlu menjadi perhatian juga karena telah mengakibatkan banyak korban berjatuhan di tanah Papua ini.

 

Kebengisan OPM Menciderai Pendidikan Di Papua
Merusak Masa Depan Anak Papua

Papeda.com-Ulah bengis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tiada hentinya. Saat momen hari guru ini, OPM telah menciderai Pendidikan di Papua khususnya pembunuhan terhadap para guru yang mengajar para siswa untuk memajukan Pendidikan di Papua.

Gerombolan OPM ini tidak segan-segan menembaki dan mebunuh menggunakan senjata tajam kepada para guru yang tidak bersalah dan sedang berjuang untuk memberikan ilmu kepada para putra dan putri generasi emas Papua, setelah membunuh para OPM ini tidak segan-segan untuk membakar sekolah.

Selama ini, OPM telah menewaskan para guru di tanah Papua kurang lebih 50 tenaga pengajar, yang dimana niat dari para pengajar ini yaitu untuk membangun Pendidikan di tanah Papua menjadi lebih baik, serta putra dan putri Papua dapat mendapatkan hak yang sama seperti di daerah lain yaitu Pendidikan. Keberutalan OPM terhadap guru semakin memperburuk Pendidikan di Papua, karena putra dan putri Papua tidak dapat lagi mendapatkan dan menerima pelajaran sebagaimana mestinya.

Kasus terakhir korban penembakan terhadap guru yaitu terhadap guru SD atas nama Oktavianus Rayo (43) di Distrik Beoga Kab. Puncak, Papua. Menurut Kamal sebagai saksi mata, OPM tiba-tiba masuk masuk kedalam rumah guru tersebut dan tanpa sebab langsung menembak korban, sehingga korban meninggal di tempat dan mengenai rusuk kanan dan luka lubang sebanyak 2 lubang, dan setelah penembakan tersebut korban langsung meninggal di tempat.

Menurut apkam setempat penembakan ini didalangi oleh kelompok OPM Sarbinus Waker, karena dianggap Pendidikan tidak perlu di tanah Papua. Tidak lama dari kasus penembakan terhadap guru, OPM juga membakar fasilitas pembelajaran seperti sekolah yang dimana tempat para putra dan putri Papua menimba ilmu.

Kebengisan OPM telah menciderai perjuangan bangsa yang dimana semua warga negara memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya. Namun dengan kejadian pembunuhan terhadap guru dan pembakaran fasilitas sekolah semakin memperburuk Pendidikan di tanah Papua. Namun, pemerintah tidak kehabisan akal untuk tetap membangun Pendidikan di tanah Papua. 

 

West Papua Tak Pernah Gelar Aksi Solidaritas untuk Aborigin, Ada Apa?

Papeda.com – Pasca aksi solidaritas oleh KNPB yang menyuarakan kemerdekaan bagi Kanaky, kini meninggalkan pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah Mengapa KNPB atau bangsa West Papua tak pernah menyuarakan solidaritas bagi suku pribumi Australia yaitu Aborigin? Ada apa?

Seperti yang kita tahu, Suku asli yang menghuni Australia sebelum kedatangan bangsa Eropa adalah Suku Aborigin. Suku Aborigin telah ada sejak 60.000 tahun lalu.

Dilansir dari buku Antropologi dalam Pandangan Iman Kristen, suku Aborigin (atau yang lebih dikenal dengan Indegeneus Australia) adalah masyarakat pertama yang ada di Australia sebelum orang kulit putih datang dan mendiami Australia. Suku Aborigin memiliki ciri-ciri (kulit, rambut, perhiasan tubuh) yang relatif sama dengan masyarakat Papua Indonesia.

Tahun lalu, tepatnya pada bulan Oktober 2023 suku Aborigin mengalami diskriminasi dan rasisme dari Pemerintahan Australia. Australia dengan tegas menolak proposal mengakui masyarakat adat dalam undang-undang dasarnya. Secara nasional, setelah 45 persen suara dihitung, suara "No" (tidak) mengalahkan suara "Yes" (ya) dengan perbandingan 57,35 persen melawan 42,65 persen.

Referendum masyarakat adat 2023 sendiri adalah referendum pertama di Australia dalam hampir seperempat abad terakhir. Pada 1999 para pemilih Australia menolak proposal menjadi republik.

Pada 1967, referendum untuk memasukkan masyarakat Pribumi sebagai bagian dari penduduk Australia sukses besar karena didukung semua kekuatan politik. Referendum 2023 tidak mendapatkan dukungan politik yang terpadu di mana para pemimpin partai-partai konservatif mengampanyekan suara "Tidak".

Penduduk asli Australia yang mencapai 3,8 persen dari total 26 juta penduduk negara itu, sudah mendiami Australia selama sekitar 60.000 tahun namun tidak disebutkan dalam konstitusi negara tersebut.

Dari fenomena yang dialami suku Aborigin yang masih termasuk dalam ras Melanesia ini, KNPB maupun kelompok masyarakat West Papua tak pernah terlihat menyatakan aksi solidaritas. Padahal dari segi ras, suku Aborigin masih dalam satu rumpun seperti masyarakat Papua.

Lalu apa yang membuat KNPB maupun aktivis dari kelompok-kelompok West Papua enggan menyuarakan solidaritas untuk Suku Aborigin? Ada apa antara Papua dengan Australia?

 

Kecam Aksi Teror OPM, Pimpinan Adat Papua Dukung Apkam Lakukan Tindakan Tegas

Sejumlah pemimpin adat dari berbagai wilayah di Papua menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat setempat.

 

Tokoh Adat Papua, Herman Yoku mengecam keras berbagai aksi sadis OPM. Menurutnya OPM selalu memprovokasi dan memicu kerusuhan di berbagai wilayah di Papua belakangan ini.

 

Selain memicu kerusuhan, Herman menilai OPM telah banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membunuh dan menindas terhadap masyarakat sipil. Mereka berdalih memperjuangkan kemerdekaan Papua, padahal tidak semua orang Papua ingin merdeka.

 

Herman menganggap OPM banyak melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh masyarakat sipil dengan dalil memperjuangkan kemerdekaan Papua, padahal tidak semua orang Papua memiliki keinginan yang sama dengan OPM.

 

OPM telah memperdaya masyarakat Papua agar menyerang pemerintah. Padahal ia menegaskan bahwa masyarakat Papua cinta kedamaian. Seluruh lapisan masyarakat Papua, untuk selalu menjaga kondusifitas demi mewujudkan Papua aman dan maju.

 

Kecaman keras layak ditujukan atas sejumlah aksi kekerasan yang telah dilakukan OPM. Aksi tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat Bumi Cenderawasih. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat Papua mendukung penuh aparat keamanan agar menindak tegas OPM. Tujuannya supaya mewujudkan kedamaian di Papua.

 

Pernyataan tegas dari para tokoh adat ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Papua. Banyak yang berharap bahwa dengan adanya suara dari para pemimpin adat, konflik di Papua bisa segera diakhiri dan kedamaian bisa tercapai.

 

Kecaman dari tokoh adat Papua terhadap aksi teror OPM merupakan suara penting dalam upaya menciptakan perdamaian di Papua. Mereka menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan dan beralih pada dialog sebagai jalan keluar terbaik. Dalam semangat persatuan dan keutuhan bangsa, para pemimpin adat ini berkomitmen untuk terus memperjuangkan perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.

 

Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat internasional dan komunitas lokal, untuk mencari solusi yang adil dan damai bagi Papua. Kekerasan tidak boleh menjadi alat untuk mencapai tujuan politik dan dialog harus selalu diutamakan untuk menyelesaikan konflik. Hanya dengan cara ini, Papua dapat menuju masa depan yang lebih cerah dan damai.

 

Aliansi Tokoh adat Papua Mendukung Pilkada 2024

"mari Sukseskan Pilkada Aman Dan Damai"

Papeda.com - Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2024 telah berlangsung, pemungutan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, serta wali Kota turut ditetapkan akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 secara serentak di seluruh Indonesia.

Momentum Pilkada sebagai ajang bagi masyarakat untuk dapat turut andil menentukan pemimpin daerahnya secara langsung dengan membawa harapan akan kesejahtaraan.

Pilkada tidak bisa sekedar disebut sebagai agenda rutin lima tahunan, sebab ada arti besar di dalamnya. Masyarakat secara mutlak diberikan hak untuk dapat menentukan pemimpinnya sesuai dengan harapan masing-masing.

Tokoh adat Papua menuturkan bahwa ada keistimewaan tersendiri bagi Papua dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Adanya keterlibatan oleh Orang Asli Papua (OAP) secara langsung diharapkan dapat membawa pengaruh signifikan terhadap daerahnya.

Undang-undang mengatur bahwa Orang Papua pasti akan terlibat dalam proses ini. Artinya setiap pemimpin yang terpilih sudah memahami latar belakang ataupun karakteristik dari daerahnya. Hal ini yang diharapkan bisa mempercepat kemajuan untuk Papua secara umum.

Keterlibatan masyarakat yang aktif akan menjadi gambaran terlaksananya demokrasi kita yang matang. Tentu juga harya dibarengi dengan upaya menjaga ketertiban, sehingga Pilkada dapat berjalan dengan aman dan damai,

 

Sebanyak 18 Simpatisan OPM Kodap IV Wilayah Maybrat Tempuh Perjalanan Selama 3 Hari Demi Nyatakan Bergabung dengan NKRI

Papeda.com – Delapan belas simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV wilayah Maybrat menyerahkan diri dan menyatakan bergabung ke NKRI. 

Proses penyerahan diri ini bertempat di Pelabuhan Ampera Distrik Terminabun, Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya para eks simpatisan OPM disambut hangat oleh Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernard E. Rondonuwu S.Sos, M.Si di Kantor Bupati Maybrat.

Sebagai Pj. Bupati Maybrat, Bernard mengucapkan terima kasih kepada 18 masyarakat sudah kembali turun dari hutan dan akan memberikan dukungan tempat tinggal.

“Saya ucapkan terima kasih pada saudara kita yang telah turun dan kembali ke NKRI. Untuk sementara karena ada 5 KK kita dukung 5 kasur nanti kita tunggu Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan kita bantu dukungan Bamak”, ungkap Bernard.

Tak hanya itu, Bernard akan bekerja sama dengan instansi-instansi Pemda untuk memfasilitasi mereka dari pendidikan, KTP maupun urusan-urusan lainnya.

Diketahui 18 simpatisan OPM ini berasal dari sekitaran Kampung Womba yang perlu waktu selama 3 hari untuk keluar menuju kampung Kumurkek menggunakan perahu. Tujuan utama mereka ke Kumurkek untuk memperbaiki kehidupan yang selama ini dirasa sulit.

Kepala Dinas Pendanaan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Maybrat, Bapak Mellyanus Saa mengungkapkan bahwa kehidupan simpatisan OPM tersebut di kampung sangat susah, oleh karena itu mereka berharap agar Pemda menerima sebagai warga.

“Para Simpatisan ini berasal dari Kampung Womba, Kampung Winuni dan Kampung Srumate, Aifat Timur Selatan. Masyarakat tersebut telah lama tinggal di kampung yang sulit untuk keluar ke Kampung Kumurkek. Tujuannya untuk mengurus KTP dan agar anaknya bisa sekolah”, tutup Mellyanus.

Delapan belas simpatisan tersebut masing-masing berinisial ZM, BY, MM, HM, DF, MRM, KK, RS, HM, TM, KY, IY, SM, SA, LM,EY, EA dan SK. Masyarakat sementara akan tinggal di kantor Kampung Sabah dan Kampung Tashimara. 

 Aksi Keji Kalenal Murib Yang Membakar Gedung Sekolah Di Sinak, OPM Merusak Masa Depan Anak Papua

Papeda.com-Pembakaran gedung sekolah di Sinak Kabupaten Puncak sudah sering terjadi. Gerobolan OPM tak berhenti melakukan aksi kejinya untuk menakuti masyarakat. Sudah banyak korban jiwa, harta benda yang melayang sia-sia akibat perbuatan OPM.

Pimpinan OPM wilayah Sinak Kalenal Murib dalang pembakaran gedung sekolah di Sinak, bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, menjadi sasaran pembakaran oleh KKB.

Kalenak Murib atau yang bernama lengkap Yonis Murib merupakan seorang narapidana yang kabur dari Lapas Klas IIA Abepura, Kota Jayapura, pada 12 Juli 2022. Ia kabur saat sedang menjalani hukuman penjara selama 16 tahun, lantaran terlibat dalam aksi penyerangan Polsek Pirime pada November 2012 silam.

Semenjak melarikan diri bersangkutan diduga pergi ke Kabupaten Puncak lalu bergabung dengan KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Akan tetapi di kelompok tersebut Kalekan lebih sering beraksi sendiri di luar koordinasi. Karena itu ia sempat diberikan sanksi adat.

Pimpinan OPM Lekagak Talenggen sudah sering menegur Kalenak untuk tidak melakukan aksi yang merugikan masyarakat atau merusak perjuangan Papua Merdeka, akan tetapi Kalenak tidak pernak mengindahkan peringatan Lekagak Talenggen.

Perbuatan Kalenak sangat keji, merusak masa depan anak Papua, tempat pendidikan untuk meraih masa depan anak Papua dibumi hanguskan. tokoh masyarakat Distrik Sinak mengutuk perbuatan KKB, Tokoh masyarakat beserta masyarakat lainya akan membantu aparat keamanan untuk memberantas KKB supaya Distrik Sinak aman dan damai.

 AKSI BIADAP KELOMPOK KALENAK MURIB MENCIDERAI PERJUANGAN OPM....!!!

Papeda.com-Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melancarkan aksinya di Kabupaten Puncak, Papua, Pada Jumat, 22 November 2024, OPM pimpinan Kalenak Murib ini membakar sebuah bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Distrik Sinak.

Kalenak Murib sendiri merupakan tokoh penting dalam hal ini di OPM, dirinya dikenal sebagai tokoh yang cukup berpengaruh di wilayahnya dan seringkali dikaitkan dengan perjuangan masyarakat Papua, khususnya terkait hak-hak dan aspirasi masyarakat Papua.

Dengan adanya aksi pembakaran bangunan sekolah ini yang di pimpin langsung oleh Kalenak Murib bahwa kelompok OPM masih eksis sampai saat ini, Kalenak Murib sendiri telah menciderai perjuangan OPM sendiri karena dirinya telah merusak fasilitas Pendidikan, yang dimana tempat anak-anak untuk menimba ilmu.

Kelompok OPM yang di pimpin oleh Kalenak Murib ini jelas sekali bahwa dirinya telah merusak generasi emas Papus, yang dimana anak-anak di Distrik tersebut tidak dapat lagi sekolah dan mendapatkan ilmu Pendidikan, hal tersebut juga menambah semakin terpuruknya bidang Pendidikan di wilayah tersebut, dikarenakan aksi yang telah dilakukan oleh Kalenak Murib.

Dalam pembakaran sekolah yang terjadi di Distrik Sinak tersebut, OPM membawa senjata api dan mengancam warga sekitar sekolah apabila menghalangi aksinya, sehingga warga yang tinggal di Distrik tersebut tidak berani menghadang aksi yang dipimpin oleh Kalenak Murib.

Masyarakat yang tinggal di Distrik Sinak tersebut memahami betul pentingnya Pendidikan untuk anak-anak di Distrik Sinak, karena masyarakat berharap memiliki generasi yang lebih baik dari sebelumnya, masyarakat Distrik Sinak mengutuk keras aksi pembakaran fasilitas yang dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Kalenak Murib.

Pasca pembakaran sekolah yang terjadi di Distrik Sinak, masyarakat meminta perlindungan Apkam baik TNI dan Polri, masyarakat mengharapkan segera menangkap OPM yang di pimpin oleh Kalenak Murib, karena masyarakat sudah resah dengan aksi yang dilancarkan oleh OPM, masyarakat Distrik Sinak menginginkan hidup damai tanpa adanya ancaman dari OPM dan generasi penerus di Distrik tersebut dapat menerima ilmu yang lebih baik. Sampai saat ini Apkam TNI-Polri terus mengejar dan melacak keberadan OPM pimpinan Kalenak Murib.

 

MANTAN PIMPINAN OPM AJAK ANGGOTA OPM YANG LAIN UNTUK INSYAF

Papeda.com-Mantan pimpinan OPM Organisasi Papua Merdeka (OPM) Herman Yoku, akhir-akhir ini dirinya menyerukan perdamaian untuk tanah Papua, dirinya mengajak agara para OPM kembali ke pangkuan NKRI dan meninggalkan kekerasan demi masa depan Papua yang lebih baik.

Isu terdekat ini yaitu adalah 1 Desember yang di klaim sebagai hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), dirinya menepis hal tersebut bahwa 1 Desember bukan hari ulang tahun OPM dan hal tersebut adalah isu yang menyesatkan dan telah membohongi rakyat tanah Papua.

Herman Yoku yang sekarang mejadi Kepala Suku Kerom tersebut menyebutkan jika ada orang yang mengaitkan tanggal 1 Desember adalah hari dimana OPM dilaharikan itu adalah sebuah bentuk pembodohan yang menyesatkan masyarakat Papua, karena 1 Desember tidak memiliki makna yang jelas apabila dijadikan hari ulang tahun OPM.

Herman Yoku merupakan contoh nyata bagaimana dirinya sadar dan kembali ke pangkuan NKRI karena dengan bergabungnya dengan NKRI merupakan salah satu bentuk cinta terhadap tanah air dan dapat membantu pembangunan untuk Papua. Papua memiliki keberagaman yang sangat banyak mulai dari perbedaan agama, suku dan adat istiadat serta program transmigrasi, dengan adanya perbedaan dan masyarakat transmigran diyakini tidak adanya permasalahan, bahkan akan membuat tanah Papua dapat lebih maju.

Kepala Suku Kerom tersebut mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Papua untuk bersatu dan melupakan perbedaan serta menerima program yang sedang di canangkan oleh Presiden RI yaitu program transmigrasi. Jika program tersebut dapat diterima oleh masyarakat Papua maka tanah Papua akan merasakan dampak kedepannya seperti kemajuan di sektor pangan dan ekonomi.

Menjelang 1 Desember Herman Yoku mengajak masyarakat Papua untuk tanggung jawab secara bersama-sama jangan ada lagi kekerasan, karena bulan Desember merupakan waktu yang sakral bagi umat kristiani yaitu melaksanakan berbagai momen keagaman. 

 

OPM DIBUAT PUSING, PASCA DITANGKAPNYA EPSON NIRIGI

Papeda.com-Pasca ditangkapnya Epson Nirigi oleh Satgas Operasi damai Cartenz di salah satu hotel di Kabupaten Mimika, Papua tengah akhi-akhir ini para petinggi OPM khususnya Egianus Kogoya dibuat pusing dikarenakan pemasok senjata dan munisi tersebut sudah ditangkap dan diamankan oleh tim Satgas operasi Damai Cartenz.

Epson Nirigi merupakan DPO yang sudah ditandai oleh tim Satgas operasi Damai Cartenz, karena perannya sebagai pemasok senjata api dan amunisi bagi KKB khususnya di Kabupaten Nduga.

Saat ini kelompok yang dipimpin oleh Egianus Kogoya merasa resah dan sebagian sudah menyerahkan dirinya beserta senjata yang dimiliki, dikarenakan pasokan munisi yang selama ini di pasok oleh Epson Nirigi sudah menipis, sedangkan Satgas baik dari TNI dan Polri terus bertambah jumlahnya dan mengancam kedudukan kelompok Egianus Kogoya.

Dengan situasi tersebut Egianus Kogoya terus berlari kedalam pegunungan di daerah Nduga, dan beberapa anggotanya sudah terpencar dikarenakan dirinya sudah kehabisan akal untuk bertindak dikarenakan munisi yang hari demi hari semakin menipis.

Selain itu juga kelompok yang dipimpin oleh Eginus Kogoya tersebut saat ini mulai kelaparan dan logistik yang dimiliki sudah menipis, ditambah Eginus Kogoya juga saat ini sudah kurang mendapat kepercayaan dari anggota kelompoknya dan beberapa sudah meninggalkan dirinya, dikarenakan dirinya dianggap menerima suap berupa uang pasca pembebasan pilot Phipil Mark Mehrtens.

Pasca kejadian penangkapan Epson Nirigi Apkam terus mendalami kasus tersebut dan akan mengejar pemasok senjata lainnya, Satgas Damai Cartenz juga akan memastikan masih banyak sosok lain dalam penjualan munisi secara illegal dan saat ini sedang diburu keberadaannya.

 

ADA APA DENGAN EGIANUS KOGOYA DAN SEBBY SAMBOM, PASCA PEMBEBASAN SANDRA

Papeda.Com - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom menuding bahwa Egianus Kogoya menerima sejumlah uang atas pembebasan pilot susi air Philip Mark Mehrtens dan bukan karena unsur kemanusiaan.

Sementara itu Egianus kogoya membantah bahwa aksinya membebaskan pilot tersebut adalah atas dasar kemanusiaan, namun hal tersebut dibantah oleh Sebby Sambom bahwa Egianus kogoya sendiri telah mendapatkan suap berupa uang dan Egianus Kogoya menanyakan nomor rekening Sebby Sambom untuk berbagi hasil dari penerimaan uang tersebut.

 Edison Gwijangge mantan PJ Bupati Nduga juga terseret dalam kasus ini, Sebby menyebutkan bahwa Edison melalui timnya kerap berhubungan dengan Egianus, Edison sendiri memiliki andil menjamin keamanan saat Philips disembunyikan, dibalik itu semua Edison secara langsung meminta bantuan kepada Egianus agar mendukung dirinya saat pencalonan Pilkada 2024.

Sebby Sambom marah atas pernyataan tersebut, karena dirinya mengklaim bahwa TPNPB taka da hubungannya dengan politik Indonesia, sebab TPNPB ingin papua Merdeka, Sebby juga mengatakan bahwa Egianus selama ini mendapatkan bantuan sumber makanan dari Edison Gwijangge.

Markas pusat TPNPB-OPM menyebutkan keterlibatan mantan PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge dalam operasi pembebasan Philip karena ada kepentingan politik menjelang Pilkada 2024. Padahal TPNPB-OPM sudah memiliki niat dan rencana akan membebaskan pilot tersebut, karena TPNPB-OPM saat menukarkan Philip maka papua bisa merdeka atas persetujuan dari PBB.

Setelah pembebasan tersebut banyak masa dari Egianus Kogoya yang sudah tidak percaya terhadap dirinya, konflik antara Egianus Kogoya dan Sebby Sambom terus memanas sampai saat ini karena Egianus telah melanggar perjanjian dikarenakan telah menerima suap dalam pembebasan sandra.

 

OPM MELAKUKAN EXPLOITASI TERHADAP ANAK-ANAK!!!

Papeda.com - Telah terjadi akhir-akhir ini aksi yang dilakukan oleh OPM di daerah pegunugan dan sekitarnya yaitu OPM melaksanakan aksi eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur untuk mencari informasi atau sebagai mata-mata keberadaan apparat keamanan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wenis Sani, seorang pelajar yang ditangkap oleh Satuan Tugas 509 Kostrad yang kedapatan sedang melaksanakan aksinya yaitu mengintai pos tersebut.

Wenis yang seorang tersebut mengaku bahwa dirinya dipaksa oleh OPM untuk memantau dan melaporkan aktivitas aparat keamanan. OPM sendiri tidak segan-segan dalam mengambil tindakan, jika anak-anak tersebut tidak patuh terhadap perintahnya makan nyawa sebagai pertaruhannya, hal ini yang membuat anak-anak tersebut menjadi takut, padahal sebenarnya anak-anak ini hanya ingin sekolah dan membuat tanah Papua semakin maju.

Masyarakat sekitar yang terancam keamanan anaknya meminta Satgas yang berada di wilayah operasi untuk melindungi anak-anaknya dari eksploitasi, namun harus ada peran penting juga keterlibatan dari orang tuanya bahwa pentingnya menjaga anak-anak dari keterlibatan dalam konflik.

Aksi OPM kian meresahkan masyarakat hari ke hari, sasaran mereka saat ini bukan hanya aparat dan masyarakat pendatang saja namun sudah merambah ke anak-anak, padahal eksploitasi terhadap anak-anak sudah diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Sanksi Pelaku Ekspoitasi anak. Tindakan OPM tersebut telah melanggar pasal yang sudah disahkan sehingga setiap pelanggar berhak dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku.

Dengan kejadian tersebut maka masyarakat setempat meminta aparat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi yang dilakukan oleh OPM, padahal anak-anak Papua memiliki potensi yang besar dalam memajukan tanah Papua melalui Pendidikan, namun dengan kejadian tersebut OPM bukan hanya mengancam keamanan anak-anak Papua, tetapi juga sudah merusak masa depan generasi muda Papua. 

 

Tanggal 1 Desember Kalim Palsu OPM, Tidak Ada Perayaan Yang Harus Di Ulang

Jayapura-setiap tanggal 1 Desember, sebagian masyarakat Papua dimobalisir untuk membangkitkan kembali ingatan palsu tentang hari ulang tahun OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Begitu seringnya kepalsuan tersebut diulang dan di gaungkan oleh kelompok OPM sehingga banyak masyarakat yang percaya, termasuk SJW (Social Justice Worker), bahwa klaim itu sebagai peristiwa yang legal dan factual. Dan kekeliruan tersebut sudah berlangsung secara bertahun-tahun.

Fakta sejarah dan nalar hukum menjelaskan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk mengaitkan 1 Desember dengan hari lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM), sejarah menjelaskan bahwa pada tanggal 18 November 1961, setelah dilaksanakannya rapat luar biasa Dewan Papua atau sebelumnya bernama Nieuw Guinea Raad, dalam bahasa Belanda, diputuskan aturan tentang bendera dan lagu kebangsaan Papua.

 

Gubernur Jenderal PJ. Platteel. Mengatakan terkait perisai lambang, ketentuannya masih tertunda dan sampai saat ini masih menunggu keputusan Dewan Tinggi Bangsawan (Hoge Raad van Adel) di Den Haag, Belanda.

 

Dalam hal fakta sejarah dan kebenaran hukum, justru masyarakat Papua sudah memberikan sebuah pernyataan tegas bahwa Papua merdeka bersama Indonesia. Pernyataan tersebut di sahkan dan diformalkan dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

 

Persoalan politik menjadi permasalahan besar, pasalnya hanya melibatkan segelintir elit saja dan sulit disebut dengan legitimasi tinggi untuk menyatakan Negara tersebut bisa merdeka. Sehingga tidak ada bukti yang kuat mengenai sejarah adanya proses politik yang melibatkan rakyat secara luas untuk event 1 Desember itu. Sehingga klaim yang digaungkan oleh OPM mengenai 1 Desember JELAS tidak memiliki legitimasi dan pengesahan secara politik yang kuat.

 

Bergabungnya Papua ke Indonesia dinyatakan sah dan disetujui oleh PBB pada saat dilaksanakannya Pepera tahun 1969. PBB mengutus 50 orang untuk mengawasi pelaksanaan Pepera yang dilakukan di 8 Kabupaten dan di hadiri 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP), yang mewakili 809.327 penduduk Papua kala itu.

 

Hasil dari  Papera di 8 Kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Dan hasil tersebut sudah disahkan dan disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bagi semua yang hadir pada rapat tersebut.

 

Dengan demikian, bahwa sesungguhnya secara legal tanggal 1 Desember 1961 tidak dapat dinyatakan sebagai Hari Kemerdekaan Niew-Guinea. Sehingga Papua merupakan satu kesatuan dan persatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Atas dasar tersebut, penting kita ketehui dan pahami bersama bahwa setiap upaya pemisahan dari NKRI merupakan tindakan penentangan terhadap hokum Internasional yang berlaku. Intinya tidak ada hari kemerdekaan Papua, apakah itu 1 Desember, 1 Juli atau hari-hari lainnya. Jika ada JELAS ITU HANYA PROVOKASI LATEN OPM yang kerap memecah belah warga Papua.

(Dok sejarah Pepera 26 Juli 1969)