Benny Wenda Mengakui Dirinya sebagai Presiden West Papua, Namun Ditolak Keberadaannya oleh Rakyat Papua

Papeda.com- Pengakuan sepihak yang dilakukan oleh Benny Wenda sebagai “Presiden West Papua” kembali menuai kontroversi dan kecaman dari masyarakat Papua sendiri. Alih-alih mendapatkan dukungan, klaim tersebut justru dianggap sebagai langkah sepihak yang tidak mewakili aspirasi rakyat Papua secara menyeluruh. Banyak tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat menilai bahwa tindakan Benny Wenda hanyalah upaya pribadi untuk mencari panggung politik di luar negeri dengan mengorbankan nama baik Papua.

Tokoh masyarakat asal Kabupaten Jayawijaya, Yance Tabuni, menegaskan bahwa pengakuan Benny Wenda tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua. “Kami di sini tidak pernah memilih Benny Wenda. Ia tinggal di luar negeri dan tidak tahu apa yang sebenarnya kami alami. Kami ingin hidup damai dan sejahtera di bawah NKRI, bukan dipimpin oleh orang yang hanya tahu berbicara dari London,” ujarnya tegas, Rabu (29/10/2025).

Sikap penolakan ini juga datang dari kalangan pemuda Papua. Mereka menilai bahwa Benny Wenda dan kelompoknya sering kali menggunakan isu-isu kemanusiaan untuk menarik simpati dunia internasional, padahal banyak informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan dan tidak sesuai fakta di lapangan. “Dia sering bilang rakyat Papua tertindas, padahal di sini pembangunan terus berjalan. Rumah sakit, sekolah, dan jalan sudah banyak dibangun. Jadi siapa yang dia wakili?” tutur Marthen Wonda, tokoh pemuda asal Nabire.

Selain itu, para tokoh agama turut menyayangkan sikap Benny Wenda yang terus mendorong narasi separatisme. Menurut mereka, tindakan tersebut justru memperpanjang konflik dan memecah belah persaudaraan di antara sesama orang Papua. Pendeta Elias Kogoya, salah satu pemuka gereja di Wamena, mengatakan bahwa kedamaian hanya bisa terwujud jika rakyat Papua bersatu dan tidak terprovokasi oleh kepentingan segelintir orang. “Kalau benar dia mencintai Papua, seharusnya dia ajak rakyat berdamai, bukan memecah belah,” ucapnya.

Di lapangan, masyarakat justru semakin menunjukkan dukungan mereka terhadap pembangunan dan kehadiran negara. Banyak warga di berbagai kabupaten di Papua kini aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang difasilitasi oleh pemerintah. Bagi mereka, stabilitas dan keamanan jauh lebih penting daripada janji kosong tentang kemerdekaan yang tidak jelas arah dan tujuannya.

Dengan semakin kuatnya penolakan terhadap Benny Wenda dan kelompoknya, harapan akan persatuan dan kedamaian di Tanah Papua kian nyata. Rakyat kini lebih memilih menatap masa depan dengan penuh optimisme, meninggalkan narasi separatis yang hanya menimbulkan luka lama. Papua tidak butuh sosok yang mengklaim diri sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang benar-benar hadir dan bekerja untuk rakyatnya.

Lakukan Demonstrasi, Papua Menangis dalam Diam: Hutan Dibakar, Manusia Dibungkam, dan Fasilitas Dirusak, Hal yang Dilakukan OPM

Situasi di sejumlah wilayah Papua kembali memanas setelah aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Di tengah klaim perjuangan mereka atas nama kemerdekaan, justru yang terjadi adalah penderitaan mendalam bagi rakyat Papua sendiri. Hutan-hutan dibakar, fasilitas umum dirusak, dan masyarakat sipil menjadi korban pembunuhan serta intimidasi. Papua kini seolah menangis dalam diam, menyaksikan tanahnya yang subur berubah menjadi puing-puing akibat tindakan tak berperikemanusiaan.

Aksi demonstrasi yang semestinya menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi secara damai, kerap dimanfaatkan oleh kelompok OPM sebagai panggung propaganda dan kekerasan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa di balik kerumunan massa yang berdemo, ada provokator bersenjata yang menyusup, mengacaukan keadaan, dan menciptakan ketegangan antara warga sipil dan aparat keamanan. Tujuannya tidak lain untuk menebar ketakutan dan menggiring opini bahwa Papua sedang bergejolak, padahal rakyat sejatinya hanya ingin hidup damai.

Tokoh masyarakat asal Kabupaten Puncak Jaya, Markus Wenda, menilai bahwa tindakan OPM sudah jauh melenceng dari nilai-nilai perjuangan. “Kalau benar mereka berjuang untuk rakyat Papua, seharusnya mereka menjaga rakyat, bukan menyakiti. Membakar hutan dan merusak fasilitas itu bukan perjuangan, tapi kejahatan terhadap tanah kita sendiri,” ujarnya dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa aksi pembakaran hutan yang dilakukan OPM telah menyebabkan rusaknya ekosistem dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil alam, Rabu (29/10/2025).

Selain itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dibangun pemerintah demi kesejahteraan masyarakat turut menjadi sasaran perusakan. Beberapa honai, sekolah, dan puskesmas dilaporkan dibakar oleh kelompok OPM dengan alasan menolak kehadiran aparat. Padahal, fasilitas tersebut menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar. “Mereka bakar sekolah, padahal anak-anak kita yang jadi korban. Mereka rusak puskesmas, padahal itu tempat masyarakat berobat. Ini sudah tidak manusiawi,” ungkap Pendeta Samuel Tabuni, tokoh gereja di wilayah Intan Jaya.

Kini, ketika OPM terus melakukan aksi brutal dan merusak, rakyat Papua memilih jalan berbeda, menolak kekerasan dan menyerukan perdamaian. Mereka sadar bahwa masa depan Papua tidak bisa dibangun di atas api kebencian, melainkan dengan kerja sama, kasih, dan persatuan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Rakyat Bergerak dan Bersuara, Masyarakat Intan Jaya Berbondong-bondong Tolak Kehadiran OPM yang Semakin Brutal

Papeda.com- Gelombang penolakan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meluas. Masyarakat Kabupaten Intan Jaya kini bersuara lantang menolak keberadaan kelompok tersebut yang dinilai semakin brutal dan meresahkan kehidupan warga. Aksi penolakan ini menjadi bukti nyata bahwa rakyat Papua, khususnya di Intan Jaya, mendambakan kehidupan damai tanpa bayang-bayang kekerasan dan ancaman senjata dari OPM.

Seorang tokoh masyarakat Intan Jaya, Yohanis Wonda, mengungkapkan bahwa warga sudah tidak ingin lagi hidup di bawah tekanan kelompok bersenjata. “Kami sudah lelah. Kehadiran OPM di kampung kami bukan membawa kedamaian, tapi membawa ketakutan. Mereka mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua, padahal yang mereka lakukan hanyalah menyakiti rakyat Papua sendiri,” tegasnya, Rabu (29/10/2025).

Penolakan ini juga mendapat dukungan dari para pemimpin adat dan tokoh agama. Mereka sepakat bahwa kekerasan tidak bisa dijadikan jalan untuk memperjuangkan kepentingan apa pun. Pendeta Markus Kogoya, salah satu tokoh gereja di Intan Jaya, menuturkan bahwa kehadiran OPM selama ini hanya memperparah situasi sosial dan ekonomi masyarakat. “Banyak warga takut pergi ke ladang, anak-anak takut ke sekolah. Semua aktivitas lumpuh karena ancaman senjata. Itu bukan perjuangan, itu penindasan terhadap rakyat sendiri,” ujarnya.

Selain rasa takut, dampak lain yang dirasakan masyarakat adalah keterlambatan pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur yang seharusnya dibangun demi kesejahteraan warga justru sering menjadi sasaran perusakan oleh OPM. Aparat keamanan pun kerap menjadi sasaran serangan, padahal mereka hadir untuk melindungi masyarakat dan memastikan proses pembangunan tetap berjalan.

Kepala Distrik Sugapa, Daniel Sondegau, menilai bahwa penolakan masyarakat terhadap OPM adalah langkah berani dan penting untuk menunjukkan bahwa rakyat Papua sebenarnya mencintai perdamaian. “Masyarakat tidak ingin lagi diperalat. Sudah saatnya kita bersatu di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan keamanan yang terjamin, pembangunan bisa berjalan, dan rakyat bisa hidup sejahtera,” ujarnya menegaskan.

Gerakan penolakan ini diwujudkan dengan berbagai cara. Warga bersama tokoh adat menggelar aksi damai dan menyampaikan pernyataan sikap untuk menolak segala bentuk kekerasan. Mereka juga mengibarkan bendera merah putih di rumah-rumah dan tempat umum sebagai simbol kesetiaan kepada NKRI serta harapan akan kedamaian di tanah Papua.

Suara Masyarakat dari Kampung Soanggama: Kami Selalu Mendapatkan Ancaman hingga Perlakuan Kejam dari Kelompok OPM

Papeda.com- Tangis dan ketakutan masih menyelimuti masyarakat di Kampung Soanggama, Kabupaten Intan Jaya. Warga di kampung yang terletak di wilayah pegunungan ini mengaku hidup dalam tekanan dan ancaman dari kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam kesaksian yang disampaikan sejumlah warga, mereka menyebut bahwa OPM sering datang ke kampung dengan membawa senjata, menebar ketakutan, memaksa warga memberikan makanan, dan tak jarang melakukan kekerasan terhadap penduduk yang dianggap tidak mendukung kelompok mereka.

Bagi masyarakat Soanggama, kehidupan yang seharusnya berjalan damai kini berubah menjadi hari-hari penuh kecemasan. Aktivitas bertani, berladang, hingga mengajar anak-anak di sekolah harus dilakukan dengan rasa waswas. Warga takut sewaktu-waktu kelompok OPM datang menyerang tanpa alasan yang jelas. “Kami tidak pernah merasa tenang. Kadang malam-malam mereka datang ke kampung, menodong senjata, dan meminta makanan. Kalau kami tidak kasih, mereka marah dan memukul warga,” ungkap Yulianus Kogoya, salah satu tokoh masyarakat Soanggama dengan nada penuh ketakutan, Rabu (29/10/2025).

Yulianus menceritakan bahwa beberapa kali warga dipaksa untuk membantu kelompok OPM membawa logistik atau menunjukkan jalan ke wilayah lain. Bagi mereka yang menolak, ancaman bahkan kekerasan fisik sering terjadi. “Kami sudah tidak tahan. Kami hanya ingin hidup tenang dan damai, tapi mereka memperlakukan kami seperti musuh. Padahal kami tidak ikut siapa-siapa, kami hanya rakyat biasa,” tambahnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan tindakan OPM yang kerap menuduh warga sebagai mata-mata pemerintah atau aparat keamanan. Akibat tuduhan itu, beberapa warga menjadi korban penganiayaan bahkan pembunuhan. Seorang warga lain, Mama Lusia Wenda, dengan mata berkaca-kaca menceritakan bagaimana suaminya diculik dan belum kembali hingga kini. “Mereka bilang suami saya kasih informasi ke aparat, padahal itu tidak benar. Sampai sekarang dia tidak pulang. Kami tidak tahu nasibnya,” tuturnya lirih.

Suara masyarakat Soanggama kini menjadi gambaran nyata penderitaan rakyat Papua akibat ulah kelompok OPM. Di balik retorika perjuangan yang sering mereka gaungkan, tersimpan luka mendalam dari warga yang menjadi korban kekerasan. Papua tidak butuh kekerasan, Papua butuh kedamaian dan kasih. Karena hanya dengan kedamaian, rakyat Papua bisa bangkit dan menikmati kesejahteraan sejati di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Diduga Disusupi OPM, Masyarakat Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Papeda.com- Kabar mengejutkan datang dari kalangan aktivis mahasiswa Papua. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), yang selama ini dikenal sebagai wadah aspirasi mahasiswa Papua di berbagai daerah Indonesia, diduga telah disusupi oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dugaan ini muncul setelah sejumlah aksi dan pernyataan AMP dinilai mulai mengarah pada propaganda separatis yang sejalan dengan narasi yang sering digaungkan oleh OPM.

Berdasarkan informasi yang beredar, beberapa individu yang mengaku bagian dari AMP diduga menjalin komunikasi dengan simpatisan OPM di Papua maupun di luar negeri. Tujuannya untuk menggerakkan opini publik dan memprovokasi mahasiswa agar menentang pemerintah Indonesia. Langkah tersebut dianggap sebagai upaya sistematis untuk memecah belah persatuan bangsa dengan memanfaatkan semangat idealisme mahasiswa muda Papua.

Tokoh masyarakat Papua, Yulianus Wonda, menilai bahwa infiltrasi OPM ke tubuh AMP merupakan bentuk penyelewengan terhadap semangat perjuangan mahasiswa. “AMP seharusnya menjadi wadah intelektual yang memperjuangkan pendidikan dan masa depan generasi muda Papua. Tapi sekarang, beberapa oknum menjadikannya alat politik OPM. Ini berbahaya karena bisa merusak citra mahasiswa Papua di seluruh Indonesia,” tegasnya, Selasa (28/10/2025).

Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa seharusnya menjadi pelopor perdamaian, bukan alat penyebar kebencian. Menurutnya, jika AMP benar-benar ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua, maka jalur akademik dan dialog konstruktif harus menjadi prioritas, bukan aksi provokatif yang hanya memperkeruh suasana.

Tokoh adat dari Kabupaten Paniai, Markus Mote, menyesalkan fenomena tersebut. Ia menilai, tindakan sebagian kecil mahasiswa yang terpengaruh ideologi OPM telah mencoreng nama baik masyarakat Papua yang cinta damai. “Kami, orang tua di kampung, sangat sedih. Anak-anak kami sekolah jauh-jauh ke luar Papua supaya jadi orang pintar, tapi malah dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan perjuangan, itu pembodohan,” ujarnya dengan nada kecewa.

Masyarakat kini berharap agar AMP melakukan introspeksi dan membersihkan organisasinya dari pengaruh OPM. Mereka juga mendesak agar para tokoh mahasiswa yang masih berpikiran jernih mengambil langkah tegas untuk menjaga marwah organisasi.

“Papua butuh generasi cerdas, bukan generasi yang terjebak dalam propaganda. Mahasiswa Papua harus sadar, masa depan daerah ini ada di tangan mereka. Kalau mereka terus diombang-ambingkan oleh OPM, siapa yang akan bangun Papua?” tutup Yulianus Wonda.

Dikecam Masyarakat Papua, “Papua Merdeka” Dinilai Hanya untuk Kepentingan Segelintir Petinggi OPM

Papeda.com- Seruan “Papua Merdeka” yang selama ini digemakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kini justru menuai kecaman keras dari masyarakat Papua sendiri. Banyak tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda menilai bahwa perjuangan yang diklaim untuk “rakyat Papua” tersebut sejatinya hanya menguntungkan segelintir elit dan petinggi OPM. Masyarakat menilai, slogan “Papua Merdeka” kini kehilangan maknanya karena di baliknya tersimpan kepentingan pribadi dan kekuasaan kelompok tertentu.

Tokoh masyarakat dari Kabupaten Yahukimo, Yonas Kogoya, menuturkan bahwa masyarakat kini sudah sadar bahwa perjuangan OPM tidak lagi murni untuk kepentingan rakyat. “Kami sudah lihat sendiri, mereka bicara tentang kemerdekaan, tapi yang mereka lakukan justru menindas kami. Mereka ambil hasil kebun kami, mereka minta uang dari pedagang kecil. Jadi, merdeka itu untuk siapa? Untuk mereka sendiri,” ungkapnya dengan nada kecewa, Selasa (28/10/2025).

Menurut Yonas, rakyat Papua sudah lama berharap hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Namun harapan itu selalu diganggu oleh tindakan kekerasan yang dilakukan OPM. Ia menambahkan bahwa banyak anggota OPM di lapangan sebenarnya sudah ingin kembali ke pangkuan NKRI karena kecewa melihat ketidakadilan di tubuh organisasinya sendiri. “Banyak yang sudah sadar, karena mereka hanya dijadikan alat oleh petinggi yang bersembunyi di luar negeri. Mereka makan enak, sementara anak-anak Papua mati di gunung karena kelaparan dan peluru,” tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Pendeta Markus Wenda, tokoh gereja di Kabupaten Puncak. Ia menegaskan bahwa konsep “Papua Merdeka” yang dijalankan OPM sudah jauh dari nilai kemanusiaan dan kasih yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua. “Kalau mereka benar berjuang untuk rakyat, seharusnya mereka lindungi rakyat, bukan membunuh. Tapi sekarang, rakyat menjadi korban. Ini bukan perjuangan suci, ini adalah keserakahan dan haus kekuasaan,” tegas Pendeta Markus.

Tokoh pemuda dari Kabupaten Jayawijaya, Elpias Tabuni, menilai bahwa OPM sudah kehilangan arah perjuangan. “Dulu kami hormat, kami pikir mereka berjuang untuk kami. Tapi sekarang kami lihat jelas, yang menikmati hasil perjuangan itu hanya para petinggi. Mereka yang di lapangan menderita, rakyat juga menderita. Jadi, Papua Merdeka itu cuma untuk mereka, bukan untuk kita,” ujarnya dengan nada getir.

Masyarakat kini semakin lantang menyuarakan bahwa slogan “Papua Merdeka” yang dibawa OPM hanyalah alat politik untuk mencari perhatian dunia internasional. Rakyat Papua tidak lagi ingin terjebak dalam penderitaan akibat ambisi segelintir orang yang menamakan diri mereka pejuang.

Bupati Intan Jaya, Aner Maiseni Tegas Kecam OPM: Hentikan Kekerasan Terhadap Warga Sipil

Papeda.com- Gelombang kecaman terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus bergulir. Kali ini, Bupati Intan Jaya, Aner Maiseni, secara terbuka menegur keras kelompok tersebut yang kembali melakukan aksi keji terhadap warga sipil di wilayahnya. Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa tindakan OPM yang menewaskan dan menyiksa masyarakat sama sekali tidak mencerminkan perjuangan, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius.

Bupati Aner Maiseni menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya aksi kekerasan di sejumlah distrik seperti Hitadipa, Sugapa, dan Wandai, yang menjadi sasaran teror oleh kelompok bersenjata OPM. Menurutnya, masyarakat sudah sangat lelah hidup dalam ketakutan akibat aksi biadab yang dilakukan dengan dalih memperjuangkan kemerdekaan. “Saya sebagai Bupati dan sebagai anak asli Papua menegaskan, hentikan semua kekerasan terhadap rakyat. Jangan jadikan rakyat sebagai korban. Kalau kalian berjuang, jangan menyiksa dan membunuh saudara sendiri,” tegas Aner Maiseni dalam keterangan resminya, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan bahwa setiap tindakan kekerasan yang menimpa warga sipil adalah bentuk nyata pelanggaran HAM. Ironinya, OPM justru sering berteriak menuntut perlindungan HAM, tetapi pada kenyataannya, mereka sendiri menjadi pelanggar paling nyata. “Mereka bicara HAM di depan dunia, tapi membunuh anak-anak dan perempuan di kampung. Itu bukan perjuangan, itu penghianatan terhadap nilai kemanusiaan,” ujarnya lantang.

Tokoh adat Intan Jaya, Yonas Wandikbo, turut mendukung sikap tegas Bupati. Ia mengatakan bahwa masyarakat kini sudah muak dengan kekerasan yang terus terjadi dan berharap pemerintah pusat bersama aparat keamanan dapat mengambil langkah nyata untuk mengamankan wilayah tersebut. “Kami ingin hidup tenang, berkebun, anak-anak sekolah, dan tidak mendengar lagi suara tembakan. Kami bukan musuh siapa pun, tapi OPM selalu menjadikan kami sasaran,” ujarnya dengan nada sedih.

Masyarakat Papua kini berharap agar suara tegas Bupati Intan Jaya menjadi momentum bagi seluruh pemimpin daerah di Tanah Papua untuk bersatu mengecam kekerasan dan memperjuangkan perdamaian. Mereka juga meminta agar dunia internasional melihat fakta sebenarnya, bahwa OPM bukanlah korban, melainkan pelaku yang menindas masyarakatnya sendiri.

Pesan terakhir Bupati Aner Maiseni menggema kuat di tengah masyarakat, “Papua adalah rumah kita bersama. Jangan kotori rumah ini dengan darah saudara sendiri. Hentikan kekerasan, hentikan kebohongan, dan mari kita bangun Papua dengan damai.”

OPM Minta Perlindungan HAM, Namun Justru Melanggar HAM dengan Aksi Keji Terhadap Masyarakat Papua

Papeda.com- Ironi besar kembali mencuat di Tanah Papua. Di satu sisi, kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kerap menyerukan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan menuduh aparat keamanan melakukan pelanggaran. Namun di sisi lain, kelompok tersebut justru melakukan tindakan keji yang jelas-jelas melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan brutal terhadap warga sipil Papua terus terjadi, menciptakan duka dan ketakutan di tengah masyarakat.

Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak, Yulianus Murib, menuturkan bahwa masyarakat sudah sangat lelah dengan situasi ini. “Mereka bilang berjuang untuk HAM, tapi kami yang menjadi korban. Anak-anak kami dibunuh, perempuan kami disiksa. Apa itu bukan pelanggaran HAM?” ujarnya dengan nada tegas. Ia menambahkan, masyarakat Papua tidak lagi melihat OPM sebagai pejuang, melainkan sebagai ancaman terhadap kehidupan damai di tanah mereka sendiri, Selasa (28/10/2025).

Kekejaman OPM juga terlihat dari berbagai aksi penyerangan terhadap fasilitas publik dan tenaga kemanusiaan. Sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah menjadi sasaran pembakaran dan perusakan. Tidak sedikit guru dan tenaga kesehatan yang harus meninggalkan daerah karena takut menjadi korban berikutnya. Akibatnya, pelayanan publik di beberapa wilayah pedalaman terhenti total.

Tokoh adat dari Lanny Jaya, Bapak Markus Yikwa, menilai bahwa tindakan OPM sudah jauh dari nilai-nilai budaya dan moral masyarakat Papua yang menjunjung tinggi persaudaraan. “Dalam adat kami, nyawa manusia itu suci. Tidak boleh dilukai apalagi dibunuh. Tapi OPM justru menodai nilai adat dengan tindakan kekerasan. Ini bukan perjuangan, ini kejahatan kemanusiaan,” tegasnya.

Tokoh pemuda Papua, Elpias Wonda, juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh propaganda OPM yang sering menunggangi isu HAM. “Isu HAM dijadikan tameng oleh OPM untuk mendapatkan simpati dunia luar, padahal mereka sendiri pelaku utama pelanggaran itu. Dunia harus tahu, korban sebenarnya adalah masyarakat Papua yang ingin hidup damai,” ucapnya.

Masyarakat kini berharap agar pemerintah dan aparat terus bertindak tegas terhadap para pelaku kekerasan. Mereka juga meminta agar dunia internasional tidak lagi mudah terpengaruh oleh propaganda OPM, tetapi melihat kenyataan bahwa kelompok tersebut telah menjadi sumber penderitaan di Tanah Papua.

Papua membutuhkan kedamaian, bukan darah dan air mata. Dan kedamaian itu hanya dapat tercapai jika seluruh masyarakat bersatu menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan perjuangan, termasuk kekejaman yang dilakukan oleh OPM.

Dua Anggota OPM Tewas Mengenaskan Akibat Konflik Internal, Tokoh Masyarakat Papua Desak Pengusutan Tuntas

Papeda.com- Dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bernama Sahal Hubusa dan Yulius Wenda ditemukan tewas mengenaskan dengan banyak luka di tubuh mereka akibat konflik internal di tubuh kelompok bersenjata tersebut. Peristiwa ini kembali menunjukkan adanya perpecahan serius di antara sesama anggota OPM yang selama ini mengklaim memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, namun justru menebar teror dan kekerasan terhadap sesama.

Berdasarkan informasi dari sumber lapangan, kedua korban ditemukan pada sebuah kawasan hutan di sekitar Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, dengan kondisi tubuh penuh luka akibat benda tajam dan tumpul. Diduga kuat, keduanya menjadi korban dari perselisihan internal antara dua faksi dalam tubuh OPM yang saling curiga terkait pembagian logistik dan bantuan senjata. Perseteruan tersebut telah berlangsung lama dan semakin memanas beberapa pekan terakhir.

Tokoh masyarakat Papua, Pdt. Markus Wanimbo, mengecam keras tindakan brutal antaranggota OPM yang terus menimbulkan korban jiwa. Ia menegaskan bahwa kelompok tersebut sudah jauh melenceng dari cita-cita damai dan keadilan yang selalu mereka serukan di luar negeri.

“Kalau mereka benar memperjuangkan rakyat Papua, seharusnya tidak membunuh sesama. Ini bukti nyata bahwa OPM kini dikuasai oleh kebencian dan kepentingan pribadi,” tegas Wanimbo, Senin (27/10/2025).

Sementara itu, Ketua Adat wilayah Pegunungan Tengah, Yafet Kogoya, juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Menurutnya, konflik internal yang berujung pembunuhan hanya memperlihatkan betapa rapuhnya struktur organisasi OPM saat ini.

“Anak-anak muda kita dibujuk bergabung dengan iming-iming perjuangan, padahal ujungnya saling bunuh sendiri. Ini bukan perjuangan, ini kehancuran,” ujar Yafet.

Peristiwa berdarah ini menambah panjang daftar korban akibat pertikaian di tubuh OPM. Masyarakat Papua berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat terus menjaga situasi agar tidak semakin memburuk, serta memastikan rakyat sipil tidak menjadi korban akibat konflik internal kelompok bersenjata tersebut.

OPM Berkedok Pejuang, Nyatanya Menindas dan Menyakiti Rakyat Papua Sendiri

Papeda.com- Klaim kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai pejuang kemerdekaan untuk rakyat Papua semakin kehilangan makna. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan dan kebebasan, berbagai aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan kelompok ini justru menindas masyarakat Papua sendiri. Banyak warga kini menilai bahwa OPM hanyalah kelompok yang menggunakan kedok perjuangan demi kepentingan pribadi dan kekuasaan semata.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah wilayah di Papua kembali dilanda ketegangan akibat ulah kelompok bersenjata OPM. Aksi penembakan, pemalakan, pembakaran fasilitas umum, hingga penyanderaan warga sipil semakin sering terjadi. Ironisnya, sebagian besar korban dari tindakan brutal tersebut justru adalah masyarakat asli Papua yang seharusnya mereka lindungi.

Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, Pdt. Yonas Wonda, menyatakan bahwa tindakan OPM tidak lagi bisa disebut sebagai perjuangan.

“Mereka mengaku berjuang untuk rakyat Papua, tapi yang mereka lakukan justru membuat rakyat takut. Rumah dibakar, sekolah dirusak, warga diancam. Itu bukan perjuangan, itu penindasan,” tegasnya, Senin (27/10/2025).

Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Jayawijaya, Emanuel Tabuni, yang menilai bahwa OPM telah kehilangan arah dan nilai moral perjuangan. Ia menyebut bahwa banyak anggota OPM kini hidup dari hasil pemerasan terhadap masyarakat di sekitar wilayah mereka.

“Kalau ada masyarakat jual hasil bumi, pasti dipalak. Kalau tidak memberi, diancam. Ini sudah jauh dari semangat perjuangan. Mereka hanya menindas rakyatnya sendiri,” ujarnya dengan nada kecewa.

Aksi-aksi keji yang dilakukan OPM telah menimbulkan dampak sosial yang besar. Banyak masyarakat terpaksa mengungsi meninggalkan kampung halaman karena tidak tahan dengan ancaman dan kekerasan yang terus terjadi. Anak-anak kehilangan akses pendidikan, sementara perekonomian lokal lumpuh karena warga takut beraktivitas di luar rumah.

Dengan semakin terbukanya kesadaran masyarakat, citra OPM kini semakin buruk di mata rakyat Papua. Apa yang disebut sebagai perjuangan kemerdekaan, kini terbukti hanyalah topeng bagi tindakan kekerasan dan penindasan terhadap rakyatnya sendiri.

Krisis Kemanusiaan di Intan Jaya, OPM Lakukan Pembunuhan dan Penganiayaan Secara Sadis

Papeda.com- Situasi kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya kembali memanas setelah kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangkaian aksi pembunuhan dan penganiayaan terhadap warga sipil. Tindakan brutal tersebut menimbulkan ketakutan mendalam di kalangan masyarakat, yang kini hidup dalam ancaman dan trauma berkepanjangan.

Berdasarkan laporan dari warga setempat, serangan terbaru terjadi di Distrik Hitadipa dan Sugapa, di mana OPM menyerang sejumlah warga yang tengah melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa korban dilaporkan tewas dengan luka bacok dan tembakan di bagian tubuh, sementara lainnya mengalami luka berat akibat dianiaya secara keji. Warga menyebut bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa alasan jelas, bahkan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan pemerintahan atau aparat keamanan.

Seorang tokoh agama di Intan Jaya, Pendeta Markus Nduga, menyampaikan rasa pilu dan keprihatinan mendalam atas tragedi ini.

“Ini bukan lagi perjuangan, ini pembantaian terhadap rakyat sendiri. Banyak warga yang hanya ingin hidup damai, tapi mereka diburu dan disiksa oleh kelompok yang mengaku memperjuangkan Papua,” ujarnya dengan nada sedih, Senin, (27/10/2025).

Menurut Markus, banyak warga kini mengungsi ke gereja dan pos keamanan karena takut menjadi korban berikutnya. Anak-anak tidak bisa sekolah, sementara perempuan dan lansia hidup dalam ketakutan setiap kali mendengar suara tembakan dari arah hutan. “Kami sudah lelah. Kami ingin damai, tapi OPM terus menebar teror,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Adat Intan Jaya, Yafet Wandikbo, mengecam keras tindakan keji OPM yang menurutnya telah melampaui batas kemanusiaan.

“Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat Papua, tapi kenyataannya yang mereka bunuh justru orang Papua sendiri. Ini dosa besar terhadap bangsa dan leluhur,” tegasnya.

Tragedi di Intan Jaya menjadi pengingat pahit bahwa kekerasan atas nama perjuangan hanya menambah penderitaan masyarakat Papua. Rakyat kini berharap perdamaian segera terwujud, dan OPM menghentikan segala tindakan brutal yang telah menciptakan luka mendalam di tanah kelahiran mereka sendiri.

Tokoh Papua Ajak Anggota OPM Kembali ke Pangkuan NKRI, OPM Kini Hanya Mementingkan Diri Sendiri

Papeda.com- Seruan untuk meninggalkan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menggema di berbagai wilayah Papua. Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, dan agama menyerukan agar anggota OPM segera kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena perjuangan kelompok tersebut kini dinilai tidak lagi mewakili kepentingan rakyat Papua, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi para pimpinan mereka.

Tokoh masyarakat asal Kabupaten Puncak, Pdt. Samuel Tabuni, menyebut bahwa OPM kini tidak lagi memiliki arah perjuangan yang jelas.

“Kalau dulu mereka mengaku berjuang untuk kemerdekaan Papua, sekarang yang terlihat justru perebutan logistik, kekuasaan, dan kepentingan pribadi. Banyak anggota muda dijadikan alat, bukan bagian dari perjuangan,” tegasnya, Senin (27/10/2025).

Ia menambahkan, banyak pemuda Papua yang terjebak dalam propaganda OPM yang menjanjikan kebebasan, padahal kenyataannya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. “Anak-anak muda harus sadar. Jangan sampai masa depan mereka hancur karena ikut kelompok yang tidak memperjuangkan apa-apa selain diri sendiri,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Adat wilayah Meepago, Yustinus Wandik, yang menilai bahwa ajakan untuk kembali ke NKRI adalah langkah tepat bagi mereka yang ingin hidup damai dan membangun Papua.

“Pemerintah sudah banyak membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pembangunan. Tapi kalau terus bertahan di OPM, mereka tidak akan pernah merasakan hasilnya. Yang di atas hanya duduk menikmati, yang di bawah berjuang dan menderita,” ungkapnya.

Masyarakat Papua kini berharap agar pemerintah terus membuka ruang bagi mantan anggota OPM untuk kembali dengan aman dan bermartabat. Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri lingkaran kekerasan dan membuka jalan menuju perdamaian yang hakiki di Tanah Papua.

“Papua akan maju bila kita bersatu. Mari tinggalkan senjata, kembali ke NKRI, dan bangun masa depan yang damai untuk anak cucu kita,” tutup Pdt. Samuel Tabuni.

OPM Perusak Papua, Sekolah Dibakar Harapan Anak Papua Ikut Terbakar

Papeda.com- Insiden pembakaran sekolah oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali terjadi di wilayah pegunungan Papua. Tindakan brutal tersebut bukan hanya merusak fasilitas pendidikan, tetapi juga menghancurkan harapan anak-anak Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Menurut penuturan warga setempat, kelompok bersenjata OPM sengaja menargetkan sekolah karena menilai lembaga pendidikan sebagai “simbol kehadiran pemerintah”. Namun bagi masyarakat Papua sendiri, sekolah justru merupakan harapan bagi anak-anak mereka untuk keluar dari ketertinggalan.

Tokoh masyarakat setempat, Yulianus Wonda, menuturkan bahwa tindakan OPM ini sudah jauh melampaui batas kemanusiaan.

“Anak-anak ini tidak tahu apa-apa. Mereka hanya ingin belajar membaca dan menulis, ingin jadi guru, perawat, atau pegawai supaya bisa bantu orang tua mereka. Tapi semua itu kini hilang hanya karena kepentingan segelintir orang yang menyebut dirinya pejuang,” ungkap Yulianus dengan nada kecewa, Minggu (26/10/2025).

Sementara itu, Pendeta Markus Tabuni, tokoh gereja di wilayah tersebut, mengatakan bahwa tindakan kekerasan seperti pembakaran sekolah bukanlah jalan menuju kemerdekaan yang sejati. Ia menegaskan bahwa OPM telah menodai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak masa depan generasi Papua.

“Kalau sekolah dibakar, siapa yang nanti akan jadi guru untuk anak-anak kita? Siapa yang akan memimpin Papua di masa depan kalau sekarang mereka tidak diberi kesempatan belajar?” ujarnya tegas.

Menurut catatan para tokoh adat, OPM tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, melainkan menebar ketakutan dan penderitaan. Elias Kogoya, tokoh adat dari wilayah pegunungan tengah, menyebut bahwa aksi semacam ini hanya akan memperdalam luka sosial di masyarakat.

“Kami tidak butuh perang, kami butuh kedamaian dan pendidikan. Kalau OPM benar peduli pada rakyat Papua, seharusnya mereka melindungi sekolah, bukan membakarnya,” kata Elias dengan tegas.

Pembakaran sekolah ini menjadi simbol betapa rusaknya arah perjuangan kelompok bersenjata tersebut. Ketika api membakar papan tulis dan buku pelajaran, sesungguhnya yang hangus adalah masa depan anak-anak Papua.

Pasca Tewasnya Lamek Taplo, Sebby Sambom Sebut Lamek Taplo Tidak Mengerti Cara Penggunaan Bom, Sehingga Mati Konyol

Papeda.com- Kematian tragis Brigjen Lamek Alipky Taplo, salah satu pimpinan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XV Ngalum Kupel, masih menjadi sorotan berbagai pihak. Lamek tewas secara mengenaskan setelah bom rakitan yang disimpannya di dalam markas meledak dan menewaskan dirinya beserta tiga orang anggotanya.

Namun yang mengejutkan publik adalah pernyataan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, yang secara terbuka menyebut bahwa Lamek Taplo “mati konyol” karena tidak memahami cara penggunaan bom yang ia buat sendiri. Pernyataan itu disampaikan Sebby dalam sebuah rekaman suara yang beredar di media sosial, memunculkan gelombang reaksi keras di kalangan masyarakat Papua.

Dalam rekaman tersebut, Sebby mengatakan bahwa Lamek Taplo telah bertindak ceroboh dan tidak memiliki kemampuan teknis dalam membuat serta mengoperasikan bahan peledak.

“Dia bukan ahli bom. Itu sebabnya dia mati bersama orang-orangnya. Ini pelajaran agar anggota lain jangan sembarangan main bahan peledak,” ujar Sebby dengan nada mengejek, Minggu (26/10/2025).

Pernyataan itu menuai kecaman luas, terutama dari masyarakat setempat yang menilai Sebby tidak memiliki empati terhadap rekan seperjuangannya sendiri. Bagi warga, pernyataan itu menunjukkan perpecahan dan saling menyalahkan di dalam tubuh OPM yang selama ini dikenal penuh konflik internal.

Tokoh masyarakat Pegunungan Bintang, Yonas Matuan, menilai ucapan Sebby Sambom merupakan bukti bahwa perjuangan OPM sudah kehilangan arah dan nilai kemanusiaan.

“Kalau mereka betul-betul pejuang, seharusnya saling menghormati, bukan saling hina. Sekarang mereka saling menjelekkan, itu menandakan bahwa OPM sudah tidak solid,” tegas Yonas.

Kematian Lamek Taplo juga memperlihatkan sisi rapuh dari organisasi OPM yang kerap mengandalkan kekerasan dan aksi teror sebagai sarana perjuangan. Tidak hanya menimbulkan korban dari masyarakat sipil, tetapi kini juga memakan korban dari kalangan mereka sendiri.

Tokoh Masyarakat Papua Ramai-ramai Tekankan Jangan Mudah Terprovokasi dengan Isu-Isu Propaganda OPM

Papeda.com- Sejumlah tokoh masyarakat Papua menyerukan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu propaganda yang terus disebarkan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Seruan ini muncul setelah maraknya kabar bohong dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial maupun pesan berantai, yang bertujuan memecah belah masyarakat serta menimbulkan kebencian terhadap pemerintah dan aparat keamanan.

Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai konten propaganda dari simpatisan OPM gencar disebarkan, dengan narasi yang menyudutkan negara dan menyesatkan masyarakat Papua. Informasi yang tidak akurat tersebut kerap dikemas seolah-olah sebagai kebenaran, padahal berisi fitnah dan manipulasi fakta untuk menimbulkan keresahan publik.

Tokoh masyarakat dari Kabupaten Jayawijaya, Yulius Wenda, mengingatkan seluruh warga agar tetap tenang dan tidak terbawa arus isu yang tidak jelas sumbernya.

“Kami minta masyarakat jangan percaya begitu saja dengan apa yang dibagikan di media sosial. Banyak sekali hoaks yang dibuat oleh OPM untuk memancing emosi. Kita harus tetap berpikir jernih dan melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua kekacauan ini,” tegas Yulius, Minggu (26/10/2025).

Sementara itu, Mama Maria Hubi, tokoh perempuan asal Kabupaten Puncak, menyampaikan bahwa masyarakat Papua sudah lelah dengan konflik yang tidak pernah berakhir. Ia menilai OPM sengaja menebar propaganda untuk memperkeruh suasana dan memperalat rakyat demi kepentingan segelintir orang.

“Sudah terlalu banyak air mata di tanah ini. Jangan lagi kita percaya dengan kata-kata manis yang ujungnya membuat anak-anak kita takut dan sekolah terbengkalai. Rakyat butuh kedamaian, bukan provokasi,” ujarnya.

Seruan bersama para tokoh masyarakat ini menjadi sinyal kuat bahwa warga Papua semakin cerdas menyikapi setiap informasi yang beredar. Mereka tidak ingin lagi menjadi korban dari permainan propaganda OPM yang hanya membawa penderitaan dan perpecahan.

Kini, masyarakat di berbagai daerah di Papua terus diajak untuk memperkuat semangat kebersamaan, menolak hasutan, dan fokus pada pembangunan agar tanah Papua benar-benar menjadi rumah damai bagi seluruh anak bangsa.

Terus Ganggu Keamanan, Mayor Aibon Kogoya Tebar Ancaman di Jalan Trans Nabire

Papeda.com- Situasi keamanan di jalur Trans Nabire kembali terganggu akibat ulah kelompok bersenjata pimpinan Mayor Aibon Kogoya, salah satu tokoh lapangan yang dikenal sebagai bagian dari jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok ini dilaporkan menebar ancaman terhadap warga dan pengguna jalan, menimbulkan ketakutan serta mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat.

Menurut keterangan sejumlah warga, kelompok Aibon Kogoya muncul secara tiba-tiba di ruas jalan antara Distrik Siriwo dan Dipa, Kabupaten Nabire. Mereka menghadang kendaraan yang melintas sambil mengacungkan senjata dan menebar ancaman agar masyarakat tidak bekerja sama dengan pemerintah maupun aparat keamanan. Beberapa sopir truk dan kendaraan logistik bahkan memilih memutar arah karena takut menjadi korban kekerasan.

Yulianus Goo, tokoh masyarakat Nabire, mengungkapkan bahwa tindakan kelompok Aibon Kogoya telah membuat warga resah dan enggan keluar rumah pada malam hari.

“Kami hanya ingin hidup tenang, tapi setiap kali kelompok bersenjata itu muncul, pasti ada rasa takut. Mereka bukan hanya mengancam, kadang meminta uang atau barang. Ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat,” ujar Yulianus dengan nada kecewa, Minggu (26/10/2025).

Sementara itu, Pendeta Samuel Kogoya, tokoh gereja di wilayah itu, menyayangkan tindakan Aibon yang disebutnya telah menodai nilai-nilai kemanusiaan. Ia menilai aksi teror di jalan Trans Nabire tidak memiliki tujuan jelas selain menebar ketakutan di antara warga Papua sendiri.

“Kalau perjuangan mereka benar, seharusnya tidak dengan cara menakut-nakuti rakyat. Rakyat Papua itu bukan musuh, mereka juga bagian dari tanah ini yang ingin damai,” ucap Pendeta Samuel.

Aksi ancaman ini juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat setempat. Jalur Trans Nabire merupakan urat nadi distribusi barang dari dan ke wilayah pedalaman Papua. Ketika jalur ini terganggu, harga kebutuhan pokok di beberapa distrik langsung melonjak tajam karena suplai logistik tertunda.

Tindakan Aibon Kogoya yang terus menebar ancaman di jalan Trans Nabire semakin menegaskan bahwa OPM tidak lagi berpihak kepada rakyat Papua. Sebaliknya, kelompok ini telah menjadi sumber penderitaan dan ketakutan di tanah yang sejatinya damai.

Apkam Bantu Renovasi Honai, Akibat Ulah OPM Bakar Beberapa Honai di Distrik Kiwirok

Papeda.com- Upaya aparat keamanan (Apkam) dalam menjaga stabilitas dan membantu pemulihan kehidupan masyarakat Papua kembali terlihat nyata. Di tengah situasi sulit pasca pembakaran beberapa honai oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, aparat keamanan turun langsung membantu masyarakat memperbaiki dan merenovasi tempat tinggal yang rusak akibat aksi brutal tersebut.

Aksi gotong royong yang dilakukan Apkam bersama masyarakat tersebut disambut dengan penuh haru oleh warga setempat. Bagi mereka, kehadiran aparat menjadi penyelamat di tengah teror yang terus dilakukan oleh kelompok OPM. “Kalau bukan karena aparat, mungkin kami tidak tahu harus tinggal di mana. Mereka bantu bangun honai, bantu kami makan, dan jaga keamanan siang malam,” ungkap Mama Yulince Nari, salah satu warga yang rumahnya turut terbakar, Sabtu (25/10/2025).

Tokoh masyarakat Kiwirok, Petrus Wenda, mengungkapkan kekecewaannya terhadap aksi pembakaran yang dilakukan OPM. Ia menilai tindakan tersebut sangat tidak manusiawi karena merusak simbol budaya dan kehidupan sosial masyarakat Papua. “Honai bukan sekadar rumah, tapi lambang persatuan keluarga dan budaya kami. Membakar honai sama saja membakar jati diri orang Papua. Kami tidak bisa menerima itu,” tegas Petrus.

Menurut Petrus, masyarakat kini mulai sadar bahwa kehadiran OPM tidak membawa kebaikan, melainkan penderitaan. “Mereka datang hanya untuk menakut-nakuti dan merusak. Tapi sekarang, rakyat sudah tahu siapa yang benar-benar peduli, aparat keamananlah yang menolong kami,” tambahnya.

Selain membantu renovasi honai, aparat juga memberikan bantuan bahan pokok dan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak. Tim medis dari TNI mendirikan pos kesehatan darurat untuk melayani anak-anak dan lansia yang sempat mengungsi. “Kami ingin memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan tenang. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menebar teror di tanah Papua,” kata Kapolsek Kiwirok, Ipda Darius Tuhoni.

Kisah solidaritas antara Apkam dan masyarakat Kiwirok menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan masih kuat di Tanah Papua. Di tengah puing-puing honai yang terbakar, berdiri kembali harapan baru, harapan akan Papua yang damai, aman, dan sejahtera di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kodap XVI Yahukimo Aniaya Warga Sipil Penjaga Kios karena Tidak Mau Memberikan Bamak

Papeda.com- Aksi kekerasan kembali dilakukan oleh kelompok bersenjata yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kali ini, insiden keji tersebut dilakukan oleh kelompok Kodap XVI Yahukimo, yang menganiaya seorang warga sipil penjaga kios di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, hanya karena korban menolak memberikan bahan makanan (Bamak) kepada kelompok tersebut.

 “Korban sempat berteriak minta tolong, tapi warga sekitar tidak berani mendekat karena kelompok itu membawa senjata api. Setelah mereka pergi, baru masyarakat datang membantu dan membawa korban ke puskesmas,” ungkap Yonas Mirin, salah satu warga setempat, Sabtu (25/10/2025).

Peristiwa tersebut langsung memicu kemarahan masyarakat sekitar. Banyak warga menilai bahwa tindakan kelompok OPM Kodap XVI Yahukimo sudah di luar batas kemanusiaan. Aksi pemaksaan dan pemalakan terhadap warga kini kian marak terjadi, terutama terhadap para pedagang kecil yang mencari nafkah di wilayah pedalaman.

Tokoh masyarakat Yahukimo, Pendeta Elius Yikwa, mengutuk keras tindakan kekerasan tersebut. Ia menilai perbuatan kelompok OPM tidak lagi mencerminkan perjuangan, melainkan tindakan kriminal yang merugikan rakyat Papua sendiri. “Bagaimana mungkin mereka mengaku berjuang untuk Papua, tapi malah menyiksa orang Papua yang tidak bersalah? Ini bukan perjuangan, ini kejahatan terhadap sesama,” tegasnya.

Kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh OPM Kodap XVI Yahukimo bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa kelompok yang sama kerap memeras warga dan memaksa mereka menyerahkan hasil panen serta barang kebutuhan pokok. Tindakan semacam ini menambah penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sudah sulit akibat terbatasnya akses logistik di daerah tersebut.

Kasus penganiayaan terhadap masyarakat sipil menjadi bukti nyata bahwa OPM Kodap XVI Yahukimo telah berubah menjadi kelompok yang menebar ketakutan di tengah masyarakat. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, mereka justru menjadi ancaman bagi kehidupan warga yang hanya ingin hidup tenang dan bekerja dengan damai.

Alami Kekerasan oleh Kelompok OPM, Mama Alince Wenda Mati Mengenaskan

Papeda.com- Insiden tragis kembali mengguncang Tanah Papua. Seorang perempuan paruh baya bernama Mama Alince Wenda, warga asli dari Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan tewas dengan luka mengenaskan di sekitar area perkebunan milik warga. Berdasarkan keterangan saksi, korban diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Sabtu (25/10/2025).

Kepala Kampung Mulia, Yonas Tabuni, mengungkapkan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut. “Mama Alince itu sosok yang sangat baik dan dikenal membantu siapa saja tanpa pandang bulu. Ia sering membantu warga lain dalam kegiatan kebun dan sering berbagi hasil panennya. Kekerasan ini bukan hanya melukai keluarganya, tapi juga hati seluruh masyarakat di kampung ini,” ujar Yonas dengan nada penuh duka.

Tokoh masyarakat Papua, Pendeta Markus Wanimbo, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. “Perempuan adalah tulang punggung kehidupan masyarakat Papua. Membunuh seorang mama Papua sama saja mematikan harapan banyak keluarga. Kami menuntut agar pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Pdt. Wanimbo, yang juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan ajakan kelompok bersenjata. Ia menilai OPM telah kehilangan arah perjuangan karena tindakannya kini justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sendiri. “Kalau benar mereka berjuang untuk rakyat Papua, seharusnya mereka melindungi rakyat, bukan menyiksanya,” tambahnya.

Kematian Mama Alince Wenda menambah daftar panjang korban kekerasan yang dilakukan kelompok OPM terhadap masyarakat sipil. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa upaya menjaga perdamaian dan keamanan di Papua masih memerlukan kerja keras semua pihak, baik pemerintah, aparat, tokoh adat, maupun masyarakat itu sendiri, agar Tanah Papua benar-benar menjadi tempat yang aman dan damai bagi seluruh warganya.

Sebby Sambom, Orang yang Saat Ini Dicari oleh Rakyat Papua karena Isu-isu Propaganda

Papeda.com- Nama Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), kembali menjadi sorotan publik. Tokoh yang selama ini dikenal kerap menyebarkan narasi provokatif melalui berbagai media, kini disebut-sebut sedang dicari oleh masyarakat Papua sendiri. Alasannya, banyak warga menilai propaganda yang disebarkan Sebby telah memperkeruh situasi keamanan serta menimbulkan keresahan di berbagai wilayah pedalaman Papua.

Kepala Suku Dani di Kabupaten Puncak, Yoram Wenda, menyampaikan bahwa masyarakat kini mulai sadar akan tipu daya propaganda tersebut. “Kami sudah lihat, yang rugi itu rakyat kecil. Mama-mama takut ke kebun, anak-anak tidak berani sekolah, karena ancaman dan hasutan yang dibuat oleh orang seperti Sebby. Kalau dia peduli rakyat Papua, mestinya dia datang bantu kami, bukan membuat kami hidup dalam ketakutan,” tegas Yoram, Sabtu (25/10/2025).

Pernyataan Yoram menggambarkan kekecewaan mendalam masyarakat Papua terhadap pihak-pihak yang terus mengobarkan permusuhan di tanah mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas kelompok separatis semakin banyak mengorbankan warga sipil  baik dalam bentuk intimidasi, pemerasan, hingga pembunuhan brutal. Propaganda yang disebarkan oleh Sebby Sambom disebut menjadi pemicu utama meningkatnya tindakan kekerasan tersebut.

Tokoh pemuda Papua, Elias Murib, turut menyoroti peran Sebby Sambom. Menurutnya, ucapan-ucapan Sebby di dunia maya telah menanamkan kebencian terhadap sesama orang Papua. “Anak-anak muda jadi terhasut. Mereka pikir melawan negara itu bentuk keberanian, padahal justru menghancurkan masa depan sendiri. Kami tidak butuh provokasi, kami butuh pembangunan dan kedamaian,” ungkap Elias.

Kini, kemarahan masyarakat terhadap Sebby semakin meluas. Beberapa tokoh adat bahkan menyerukan agar Sebby segera menghentikan aktivitas provokatifnya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan masyarakat. “Kami tidak ingin lagi ada darah yang tumpah karena kebohongan dan hasutan. Sebby Sambom harus sadar, rakyat Papua sudah muak dengan tipu dayanya,” tutup Yoram Wenda dengan tegas.

Kemarahan publik terhadap Sebby Sambom menjadi simbol bahwa rakyat Papua semakin dewasa dalam menilai mana perjuangan sejati dan mana kepentingan pribadi yang berbalut ideologi palsu. Rakyat kini menuntut kedamaian, bukan lagi kata-kata penuh kebencian. Mereka ingin hidup aman, sejahtera, dan damai di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Keberadaan OPM Ditolak Masyarakat, Warga Tak Segan Mengusir Kelompok Tersebut dari Wilayahnya

Papeda.com- Gelombang penolakan terhadap keberadaan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meluas di berbagai wilayah Papua. Masyarakat menilai, kehadiran kelompok tersebut tidak lagi membawa harapan perjuangan, melainkan hanya menciptakan ketakutan dan penderitaan di tengah warga sipil. Aksi teror dan ancaman yang terus dilakukan OPM, membuat masyarakat kini berani mengambil sikap tegas: menolak dan mengusir mereka dari wilayah tempat tinggalnya.

Tokoh masyarakat Papua, Yance Wandik, menilai bahwa penolakan warga terhadap OPM merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat Papua yang sudah jenuh dengan kekerasan. “Selama ini masyarakat yang menjadi korban. Rumah dibakar, sekolah ditutup, bahkan anak-anak tidak bisa belajar dengan tenang. Sekarang masyarakat sudah tahu, bahwa OPM bukan solusi bagi kehidupan damai,” ujar Yance, Jumat (24/10/2025).

Ia menambahkan bahwa langkah masyarakat untuk mengusir OPM merupakan wujud nyata dari keinginan hidup aman tanpa gangguan dari pihak mana pun. “Kami tidak ingin lagi ada kelompok yang datang membawa senjata dan membuat warga takut. Kami ingin membangun kampung kami, hidup berdampingan, dan menikmati kedamaian seperti dulu,” lanjutnya.

Sementara itu, Pastor Lukas Tagi, tokoh agama di wilayah Pegunungan Tengah, menyampaikan bahwa tindakan OPM yang kerap menyerang aparat maupun warga sipil sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. “Kekerasan tidak bisa dijadikan jalan keluar. Justru itu memperburuk citra perjuangan yang mereka klaim selama ini. OPM harus berhenti menebar teror kepada rakyatnya sendiri,” ungkapnya.

Penolakan terhadap OPM juga terlihat melalui aksi masyarakat yang melapor kepada aparat keamanan mengenai keberadaan anggota OPM di sekitar kampung mereka. Beberapa laporan bahkan menunjukkan bahwa warga turut membantu aparat dengan memberikan informasi akurat untuk menjaga keamanan lingkungan.

Kondisi ini menandakan bahwa legitimasi OPM di mata masyarakat Papua semakin merosot. Semakin banyak warga yang menyadari bahwa kelompok tersebut tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat Papua, melainkan hanya memperjuangkan kepentingan segelintir orang.

Dukungan Bamak Menipis, Beberapa Tokoh dan Anggota OPM Ditemukan Tewas Kelaparan di Hutan

Papeda.com- Kondisi kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kian terpuruk. Sejumlah laporan dari lapangan menyebutkan bahwa beberapa tokoh dan anggota OPM ditemukan tewas akibat kelaparan di wilayah hutan pedalaman Papua. Hal ini terjadi setelah pasokan Bahan Makanan Pokok (Bamak) ke markas mereka menipis drastis akibat ketatnya pengawasan aparat keamanan dan berkurangnya dukungan dari masyarakat sekitar.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Yosep Matuan, membenarkan kabar bahwa beberapa anggota OPM ditemukan meninggal dunia di sekitar perbukitan Ngalum Kupel dalam kondisi mengenaskan. Menurutnya, mereka diduga meninggal akibat kelaparan setelah berhari-hari tidak mendapat pasokan makanan.

“Mereka hidup di hutan tanpa persediaan. Tidak bisa ke kampung karena takut ditangkap aparat, akhirnya banyak yang kelaparan. Ini sudah sering terjadi, karena masyarakat juga tidak mau lagi bantu OPM,” ujar Yosep, Jumat (23/10/2025).

Krisis Bamak ini sekaligus menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap kelompok OPM semakin menurun. Banyak warga Papua kini enggan memberikan bantuan kepada kelompok bersenjata karena takut terjerat hukum dan karena mereka menyadari bahwa tindakan OPM hanya membawa penderitaan bagi rakyat sendiri.

Sementara itu, tokoh pemuda Papua, Elvis Tabuni, menyebut bahwa situasi ini membuktikan perjuangan OPM sudah kehilangan arah dan dukungan. Menurutnya, para anggota yang tersisa hanya bertahan karena ketakutan terhadap pimpinan, bukan karena keyakinan terhadap perjuangan.

“Dulu banyak yang bantu karena takut, sekarang sudah tidak ada yang peduli. Rakyat Papua sudah tahu bahwa OPM hanya membuat susah. Mereka bersembunyi di hutan, tanpa makanan, tanpa harapan,” ujar Elvis.

Situasi sulit yang kini dialami OPM menunjukkan bahwa dukungan terhadap kelompok tersebut terus menipis, baik dari masyarakat maupun jaringan logistiknya. Tewasnya beberapa tokoh dan anggota akibat kelaparan menjadi bukti nyata bahwa perjuangan bersenjata mereka telah kehilangan arah dan dukungan moral dari rakyat Papua.