Intimidasi OPM kepada masyarakat di Kp. Eknemba, masyarakat berbondong-bondong meminta perlindungan kepada Apkam

Papeda.com- Selama ini, masyarakat diintimidasi oleh kelompok OPM. Mereka dijadikan tameng hidup, sementara opini selama ini aparat keamanan dijadikan sebagai kambing hitam atas konflik yang terjadi. Kejadian pembunuhan terhadap 2 personel Brimob Polri pada Rabu,13 Agustus 2025 yang sedang melakukan pengamanan pembangunan jalan trans Nabire – Intanjaya adalah bukti bahwa kelompok OPM sengaja menciptakan kondisi konflik berkepanjangan.

Fakta di lapangan, menurut Kepala Sekolah Kp. kusage, Bapak Osea Maisini, “Masyarakat yang mengungsi saat ini bukan karena takut kepada aparat keamanan, melainkan karena mereka takut dijadikan tameng oleh OPM dalam aksi-aksi kekerasannya. Kami mendukung penuh keberadaan aparat keamanan di wilayah ini karena mereka hadir untuk memberikan rasa aman kepada kami dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.” Ungkapnya pada Senin (18/8/2025).

Tokoh masyarakat di Intanjaya mengakui bahwa hadirnya aparat keamanan baik organik maupun bukan adalah hal yang positif. Namun hal ini kontras berbeda dengan para pegiat yang menyebut dirinya sebagai pembela Hak Asasi Manusia. Mereka beropini menyudutkan aparat keamanan tanpa mengetahui masalah sosial dan budaya secara utuh.

Alih-alih memperjuangkan kemerdekaan, kelompok OPM ini justru melakukan aksi kekerasan yang merugikan masyarakat Papua. Berdasarkan laporan masyarakat setempat, OPM sampai dengan saat ini terus melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga, baik penduduk asli Papua maupun pendatang. Bahkan, sering kali melakukan pemerasan kepada warga, mengambil dana kampung secara paksa serta mengancam terhadap aparat pemerintah yang berusaha menjalankan tugasnya. 

Menurut Bapa Osea Maisini lanjutnya, "Kami tidak merasa terancam oleh aparat keamanan. Justru, kami merasa aman ketika aparat hadir di sini."

“Aparat keamanan selalu hadir dalam setiap program kemasyarakatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Mereka membantu masyarakat secara nyata, berbeda dengan OPM yang hanya merusak dan menyebabkan ketakutan,” ujar Bapak Osea Maisini.

 

Berdalih Perjuangan Kemerdekaan, OPM Malah Menindas Masyarakat Papua Secara Keji dan Brutal

Papeda.com- Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menuai kecaman luas dari berbagai kalangan masyarakat di Papua. Kelompok yang kerap berdalih memperjuangkan kemerdekaan tanah Papua itu justru dinilai semakin sering melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Ironisnya, masyarakat Papua sendiri yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban utama dari kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut.

Tokoh masyarakat Kabupaten Puncak, Yulianus Murib, menegaskan bahwa klaim OPM sebagai pejuang kemerdekaan sudah tidak relevan. “Kalau benar berjuang demi rakyat, seharusnya mereka menjaga rakyat, bukan menyakiti. Faktanya, banyak masyarakat kita yang kehilangan keluarga, harta, bahkan ketenangan hidup karena ulah OPM. Ini sangat bertolak belakang dengan janji mereka,” katanya, Selasa (19/8/2025).

Hal senada disampaikan tokoh pemuda Jayawijaya, Martinus Wakerkwa, yang menilai OPM hanyalah kelompok yang menggunakan kedok perjuangan untuk melakukan tindak kejahatan. “Mereka bicara kemerdekaan, tetapi aksinya hanya pembunuhan, pemalakan, dan perusakan. Itu bukan perjuangan, itu penindasan terhadap rakyat sendiri,” tegasnya.

Masyarakat Papua kini semakin lantang menyuarakan penolakan terhadap keberadaan OPM. Berbagai aksi solidaritas muncul, menuntut keamanan dan perlindungan dari aparat. Harapan warga jelas, hidup damai tanpa intimidasi.

Perjuangan sejati, menurut para tokoh Papua, bukanlah dengan menindas sesama, tetapi membangun pendidikan, membuka akses kesehatan, serta menghadirkan kesejahteraan nyata. OPM yang masih terus menggunakan jalan kekerasan semakin dipandang tidak memiliki tempat di tanah Papua.

Dengan semakin banyaknya suara penolakan, OPM menghadapi tantangan besar. Rakyat Papua kini menyadari bahwa dalih perjuangan kemerdekaan yang mereka gaungkan hanyalah topeng, sementara tindakan mereka sehari-hari adalah kejahatan yang menindas masyarakat sendiri.

 

Geger, Sebby Sambom Disebut Setujui Perjanjian New York, Petinggi OPM Melontarkan Kecaman

Papeda.com- Dunia pergerakan separatis di Papua tengah diguncang isu mengejutkan. Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), dikabarkan menyatakan sikap yang dianggap sejalan dengan pengakuan terhadap New York Agreement antara Indonesia dan Belanda tahun 1962. Pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan besar di internal kelompok OPM, bahkan sejumlah petinggi organisasi itu dikabarkan mengecam keras sikap Sebby yang dinilai melemahkan semangat perjuangan mereka.

Isu ini mencuat setelah Sebby disebut dalam sebuah forum daring menyinggung bahwa Perjanjian New York merupakan “kesepakatan internasional yang sah dan tidak dapat diabaikan.” Bagi sebagian kalangan OPM, ucapan itu seolah bertentangan dengan narasi yang selama ini mereka bangun, yakni menolak keabsahan perjanjian tersebut.

Tokoh masyarakat Papua, Yulianus Dogopia, menilai kegaduhan di tubuh OPM ini memperlihatkan inkonsistensi perjuangan mereka. “Kalau memang mereka serius menolak perjanjian itu, mengapa tokoh sentral seperti Sebby justru mengakui keberadaannya? Ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki arah yang jelas,” ujarnya, Selasa (19/8/2025)

Kecaman datang dari beberapa pimpinan lapangan OPM yang menilai Sebby telah ‘mengkhianati garis perjuangan’. Menurut informasi yang beredar, beberapa komandan di wilayah pegunungan bahkan terang-terangan menyebut Sebby tidak lagi layak menjadi juru bicara karena dianggap menurunkan moral anggota.

Tokoh pemuda Papua, Martinus Mote, menilai bahwa apa yang terjadi di tubuh OPM hanyalah bukti bahwa kelompok ini penuh dengan perpecahan. “Hari ini mereka ribut soal perjanjian New York, besok ribut lagi soal siapa yang berhak jadi pimpinan. Kalau memang mereka tidak satu suara, jangan heran jika semakin banyak anggota mereka meninggalkan organisasi,” katanya.

Perdebatan tentang legitimasi Perjanjian New York sendiri memang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, fakta bahwa seorang juru bicara senior OPM seperti Sebby Sambom justru menyebut perjanjian itu sah, memperlihatkan bahwa ada pergeseran pandangan di kalangan elit mereka.

 

Komandan KNPB Paniai Amos Yukei Tewas, Diduga Akibat Tidak Mendapat Perawatan Layak dari Kelompoknya

Papeda.com- Komandan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Paniai, Amos Yukei, dikabarkan meninggal dunia pada pekan ini. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Amos tewas setelah sakit yang dideritanya tidak mendapatkan penanganan medis yang layak, bahkan dari kelompoknya sendiri. Peristiwa ini menimbulkan beragam reaksi, baik dari masyarakat maupun para tokoh lokal, yang menilai bahwa kematian tersebut mencerminkan lemahnya solidaritas internal di tubuh KNPB.

Tokoh pemuda setempat, Stefanus Degei, menyatakan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi cermin bagi masyarakat Papua. “Kalau benar mereka berjuang untuk rakyat, mestinya mereka juga peduli terhadap sesama anggotanya. Amos ini contohnya, seorang pimpinan, tetapi saat sakit tidak ada perhatian. Bagaimana mungkin mereka bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, jika orang dalam kelompoknya saja dibiarkan,” tegasnya, Selasa (19/8/2025)

Selain menyoroti lemahnya kepedulian, para tokoh juga menilai bahwa kematian Amos menunjukkan kegagalan KNPB dalam mengurus anggotanya. Yulianus Dogopia, seorang kepala suku di Paniai, menegaskan bahwa setiap organisasi yang mengklaim membela rakyat seharusnya menempatkan kemanusiaan di atas segalanya. “Amos bukan orang biasa, dia komandan. Kalau pimpinan saja tidak dipedulikan, apalagi anggota biasa atau masyarakat kecil. Inilah yang menunjukkan bahwa KNPB sebenarnya tidak memiliki arah perjuangan yang jelas,” katanya.

Kini, kabar meninggalnya Amos Yukei meninggalkan pertanyaan besar mengenai masa depan KNPB Paniai. Bagi masyarakat, peristiwa ini menjadi bukti bahwa kelompok tersebut lebih sibuk dengan propaganda daripada memperhatikan kesejahteraan anggotanya sendiri.

Dengan wafatnya Amos, masyarakat berharap agar generasi muda Papua tidak lagi terjebak dalam bujukan kelompok-kelompok yang hanya mementingkan diri sendiri. Kematian sang komandan seakan menjadi pesan keras bahwa perjuangan sejati bukanlah lewat konflik dan organisasi yang abai, melainkan lewat pembangunan, pendidikan, dan kepedulian antar sesama.

 

Serangan OPM di Dekai Yahukimo Sebabkan Pengungsian Warga Sipil

Papeda.com- Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo kembali terganggu setelah serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Dekai. Aksi kekerasan yang menyasar masyarakat sipil ini tidak hanya menimbulkan korban luka, tetapi juga memicu gelombang pengungsian yang terus bertambah dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Suku di Distrik Dekai, Yohanes Wanimbo, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang menimpa masyarakat. Ia menegaskan bahwa kekerasan semacam ini hanya memperburuk kehidupan warga yang sejatinya ingin hidup damai dan tenteram.

“Masyarakat sipil tidak seharusnya menjadi korban. Kami sangat menyesalkan tindakan OPM ini, karena yang menderita adalah orang kecil. Anak-anak tidak bisa sekolah, para ibu ketakutan, dan bapak-bapak tidak bisa bekerja di kebun. Situasi ini membuat kehidupan kami semakin sulit,” ujar Yohanes, Selasa (19/8/2025).

Hingga berita ini diturunkan, jumlah warga yang memilih meninggalkan rumahnya terus meningkat. Mereka mengungsi ke fasilitas umum, rumah ibadah, hingga ke Pos milik TNI. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan logistik, terutama makanan, selimut, dan layanan kesehatan.

Masyarakat berharap agar kondisi keamanan segera pulih. Mereka juga meminta bantuan kepada Apkam untuk menjaga keamanan daerahnya sehingga tidak ada lagi penyeranga yang diakibatkan oleh OPM.

Bagi warga hanya memiliki harapan sederhana mereka bisa kembali ke rumah masing-masing, berkebun, bersekolah, dan hidup aman bersama keluarga tanpa dihantui rasa takut serta diteror oleh kelompok OPM yang tidak bertanggung jawab.

Upacara HUT Ke-80 RI di Jayapura Berlangsung Khidmat, Simbol Persatuan dan Semangat Nasionalisme

Papeda.com- Suasana penuh khidmat menyelimuti Lapangan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pada Minggu, 17 Agustus 2025. Ribuan warga memadati lokasi untuk mengikuti Upacara Penaikan Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang berlangsung dari pukul 09.45 hingga 11.00 WIT itu dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Papua, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, sebagai inspektur upacara.

Sekitar 1.200 orang hadir dalam momentum bersejarah ini, terdiri dari jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, serta warga Kota Jayapura. Prosesi berjalan tertib dan lancar, dengan nuansa kebersamaan yang begitu terasa di antara para peserta.

Salah satu momen penting dalam upacara ini adalah pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Nerlince Wamuar Rollo, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP). Kehadiran tokoh perempuan Papua itu memberi makna tersendiri, menegaskan bahwa nilai-nilai dasar bangsa Indonesia juga dijaga dan dihidupi oleh masyarakat asli Papua.

Ketua MRP, Wamuar Rollo menyampaikan apresiasinya atas jalannya upacara tersebut. Menurutnya, momentum HUT RI ke-80 menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Papua memiliki komitmen kuat menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Hari ini kita berdiri bersama, orang asli Papua dan seluruh warga Indonesia di Jayapura, merayakan kemerdekaan. Ini bukti bahwa tanah Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan kami bangga menjadi bagian dari bangsa ini,” ujarnya, Senin (18/8/2025)

Nerlince Wamuar Rollo menambahkan, “Upacara ini tidak hanya seremoni, tetapi juga simbol bahwa Papua berdiri kokoh bersama bangsa Indonesia. Kehadiran ribuan warga asli Papua menunjukkan adanya penerimaan dan kebanggaan. Ini momentum penting untuk mengikis narasi perpecahan yang sering dihembuskan oleh kelompok tertentu,” jelasnya.

 

Sudah Banyak Korban Warga Papua Akibat Berita Hoaks Sebby Sambom

Papeda.com- Penyebaran informasi palsu yang kerap dilontarkan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, dinilai semakin merugikan masyarakat Papua sendiri. Berbagai pernyataannya yang tidak berdasar kerap menimbulkan kepanikan, memecah belah masyarakat, hingga memicu tindakan kekerasan yang berakhir pada jatuhnya korban warga sipil.

Dalam beberapa kesempatan, Sebby mengklaim telah terjadi penyerangan besar hingga menimbulkan korban jiwa baik dari aparat maupun masyarakat. Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan banyak klaim tersebut tidak sesuai fakta. Hoaks yang disebarkan justru memperkeruh suasana dan membuat warga hidup dalam ketakutan.

Kepala suku dari wilayah pegunungan tengah, Yulianus Murib, menegaskan bahwa hoaks yang disebarkan Sebby hanya mempermainkan nasib rakyat Papua.

“Sudah banyak anak-anak muda dan orang tua yang jadi korban karena termakan berita bohong. Mereka percaya pada cerita yang tidak benar, lalu ikut terseret dalam konflik. Ini sangat merugikan kami sebagai orang Papua,” ujarnya, Senin (18/8/2025).

Tokoh pemuda Papua, Andreas Wanimbo, menambahkan bahwa generasi muda menjadi pihak yang paling rentan terpengaruh propaganda.

“Banyak pemuda mudah percaya dan ikut sebarkan berita bohong tanpa verifikasi. Akhirnya yang rugi adalah masyarakat sendiri. Pemuda harus lebih cerdas menggunakan media sosial, jangan jadi alat kepentingan kelompok bersenjata,” katanya.

Berbagai suara masyarakat Papua sepakat bahwa hoaks yang kerap disebarkan oleh Sebby Sambom telah membawa banyak kerugian dan korban. Mereka menilai hoaks tidak hanya mengacaukan informasi, tetapi juga memicu perpecahan, ketakutan, bahkan korban jiwa.

Masyarakat berharap agar warga Papua lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya pada klaim sepihak. Kebenaran dan kedamaian dianggap sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua ke arah yang lebih sejahtera dan damai, jauh dari bayang-bayang propaganda.