Geger, Sebby Sambom Disebut Setujui Perjanjian New York, Petinggi OPM Melontarkan Kecaman

Papeda.com- Dunia pergerakan separatis di Papua tengah diguncang isu mengejutkan. Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), dikabarkan menyatakan sikap yang dianggap sejalan dengan pengakuan terhadap New York Agreement antara Indonesia dan Belanda tahun 1962. Pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan besar di internal kelompok OPM, bahkan sejumlah petinggi organisasi itu dikabarkan mengecam keras sikap Sebby yang dinilai melemahkan semangat perjuangan mereka.

Isu ini mencuat setelah Sebby disebut dalam sebuah forum daring menyinggung bahwa Perjanjian New York merupakan “kesepakatan internasional yang sah dan tidak dapat diabaikan.” Bagi sebagian kalangan OPM, ucapan itu seolah bertentangan dengan narasi yang selama ini mereka bangun, yakni menolak keabsahan perjanjian tersebut.

Tokoh masyarakat Papua, Yulianus Dogopia, menilai kegaduhan di tubuh OPM ini memperlihatkan inkonsistensi perjuangan mereka. “Kalau memang mereka serius menolak perjanjian itu, mengapa tokoh sentral seperti Sebby justru mengakui keberadaannya? Ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki arah yang jelas,” ujarnya, Selasa (19/8/2025)

Kecaman datang dari beberapa pimpinan lapangan OPM yang menilai Sebby telah ‘mengkhianati garis perjuangan’. Menurut informasi yang beredar, beberapa komandan di wilayah pegunungan bahkan terang-terangan menyebut Sebby tidak lagi layak menjadi juru bicara karena dianggap menurunkan moral anggota.

Tokoh pemuda Papua, Martinus Mote, menilai bahwa apa yang terjadi di tubuh OPM hanyalah bukti bahwa kelompok ini penuh dengan perpecahan. “Hari ini mereka ribut soal perjanjian New York, besok ribut lagi soal siapa yang berhak jadi pimpinan. Kalau memang mereka tidak satu suara, jangan heran jika semakin banyak anggota mereka meninggalkan organisasi,” katanya.

Perdebatan tentang legitimasi Perjanjian New York sendiri memang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, fakta bahwa seorang juru bicara senior OPM seperti Sebby Sambom justru menyebut perjanjian itu sah, memperlihatkan bahwa ada pergeseran pandangan di kalangan elit mereka.