OPM Kodap XV Ngalum Kupel Semakin Anarkis, Sekolah Dijadikan Markas

Papeda.com- Aksi kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XV Ngalum Kupel kembali menuai kecaman keras dari masyarakat. Kali ini, kelompok tersebut diketahui menjadikan salah satu bangunan sekolah di wilayah pedalaman sebagai markas. Tindakan tersebut dinilai semakin memperlihatkan sikap anarkis OPM yang tidak memikirkan masa depan generasi Papua.

Menurut keterangan warga setempat, sekolah yang seharusnya menjadi pusat pendidikan anak-anak kini berubah fungsi menjadi tempat berkumpul para anggota bersenjata. Kondisi ini membuat aktivitas belajar mengajar lumpuh total dan memaksa guru serta siswa meninggalkan lingkungan sekolah karena rasa takut.

Seorang tokoh masyarakat Pegunungan Bintang, Bapak Yakobus Tenou, menyampaikan kekecewaannya atas tindakan OPM tersebut. “Sekolah itu untuk anak-anak, bukan untuk perang. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan nasib generasi muda. Kalau sekolah dijadikan markas, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan tenang?” ungkapnya penuh emosi, Selasa (30/9/2025).

Nada serupa disampaikan oleh Pendeta Simon Wanimbo. Ia menegaskan bahwa langkah OPM menempati fasilitas umum adalah pelanggaran kemanusiaan. “Mereka selalu mengaku berjuang untuk rakyat Papua, tetapi justru menghancurkan fasilitas rakyat. Anak-anak jadi korban, padahal mereka yang harus dilindungi. Ini bukti OPM tidak punya arah perjuangan yang jelas,” tegasnya.

Kehadiran OPM di lingkungan sekolah tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial di kampung sekitar. Banyak keluarga akhirnya memilih mengungsi sementara ke daerah yang dianggap lebih aman. “Kami tidak bisa tinggal dekat sekolah itu lagi, terlalu berbahaya. Suara tembakan dan ancaman membuat kami trauma,” tutur seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, ketua pemuda lokal, Elianus Magai, mengajak masyarakat untuk bersatu menolak keberadaan OPM. Menurutnya, diam berarti memberi ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus menindas rakyat. “Kita harus berani bersuara. Jangan lagi ada yang percaya dengan janji-janji OPM. Mereka hanya membawa kehancuran, bukan kemerdekaan,” katanya lantang.

Masyarakat berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan bekerja sama untuk segera mengembalikan rasa aman. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kelompok bersenjata di tanah Papua. “Kami ingin anak-anak belajar kembali di sekolah, bukan hidup dalam ketakutan. OPM harus ditindak tegas,” tutup Yakobus Tenou.

 

Masyarakat Yahukimo Tuntut Penindakan Tegas Terhadap OPM Pasca Penembakan Tobias Silak

Papeda.com- Ribuan warga Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, memadati jalan utama di pusat Kota Dekai dalam sebuah aksi damai yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Massa turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan agar aparat keamanan menindak tegas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diduga bertanggung jawab atas penembakan terhadap seorang warga asli Papua, Tobias Silak.

Peristiwa penembakan tersebut telah memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan masyarakat. Aksi duduk di badan jalan yang dilakukan ribuan massa menjadi simbol penolakan terhadap keberadaan OPM yang dianggap semakin meresahkan dan tidak lagi memiliki legitimasi di mata warga.

Seorang tokoh masyarakat Yahukimo, Yulius Wanimbo, menegaskan bahwa tindakan OPM sudah melampaui batas perjuangan yang mereka klaim selama ini. “Mereka bilang berjuang untuk tanah Papua, tetapi yang mereka lakukan justru menembak orang asli Papua sendiri. Ini jelas bukan perjuangan, melainkan penindasan terhadap saudara sebangsa,” ungkapnya di sela-sela aksi, Selasa (30/9/2025).

Nada serupa disampaikan Pendeta Markus Silak, yang turut hadir mendampingi massa aksi. Menurutnya, penembakan terhadap Tobias Silak adalah bukti bahwa OPM tidak lagi membedakan siapa yang mereka jadikan korban. “Ini tidak bisa ditolerir. Mereka membunuh rakyat sipil, bahkan orang asli Papua. Atas dasar apa mereka masih mengklaim sebagai pejuang? Warga menolak tegas cara-cara kekerasan itu,” ujarnya.

Massa aksi dalam orasinya juga mendesak aparat keamanan (Apkam) untuk mengambil langkah konkret. Mereka meminta agar TNI dan Polri tidak ragu-ragu dalam menumpas kelompok bersenjata yang kerap menebar teror. “Kalau bisa habisi saja OPM, karena mereka hanya membuat masyarakat menderita. Kehadiran mereka tidak membawa manfaat, malah menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan,” seru salah seorang koordinator aksi.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu ditutup dengan doa bersama untuk almarhum Tobias Silak serta harapan agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan serius kondisi keamanan di Yahukimo. Masyarakat sepakat bahwa keberadaan OPM di wilayah mereka bukanlah cerminan perjuangan, melainkan ancaman bagi kehidupan damai rakyat Papua.

 

Pahlawan Datang dari Pos Maleo di Yalimo, Prajurit Kopassus Selamatkan Warga dari Amukan Massa

Papeda.com- Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Yalimo beberapa waktu lalu meninggalkan kisah heroik prajurit Kopassus dari Pos Maleo. Di tengah amukan massa yang anarkis, para prajurit lebih memilih menyelamatkan warga sipil daripada bertindak represif. Keputusan itu membuat mereka dipandang sebagai pahlawan di mata masyarakat setempat.

Situasi mencekam terjadi ketika massa mulai bertindak brutal dengan menyerang sejumlah fasilitas umum dan mengancam keselamatan warga. Alih-alih menggunakan senjata api untuk membubarkan kerumunan, prajurit Kopassus justru mengambil risiko besar dengan terjun langsung mengamankan masyarakat. Beberapa prajurit bahkan rela mengorbankan keselamatannya demi memastikan warga keluar dari lokasi kerusuhan dengan selamat.

Seorang tokoh masyarakat Yalimo, Bapak Yulius Wenda, menuturkan rasa hormatnya kepada aparat yang bertugas. “Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana prajurit Kopassus berlari menyelamatkan anak-anak dan perempuan. Mereka tidak menembak, tidak melukai massa, tetapi lebih memilih mengevakuasi warga. Itu tindakan yang benar-benar menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Sementara itu, Pendeta Marthen Elopere juga memberikan apresiasi tinggi terhadap tindakan tersebut. Menurutnya, sikap Kopassus yang mengutamakan keselamatan warga menunjukkan profesionalisme sekaligus kepedulian yang tulus. “Kalau mereka mau, bisa saja langsung menggunakan senjata untuk menghentikan massa. Tetapi yang mereka lakukan adalah melindungi rakyat. Itu teladan yang patut diapresiasi,” ucapnya.

Kisah heroik ini juga diceritakan oleh beberapa warga yang berhasil diselamatkan. Maria Kobak, seorang ibu rumah tangga, mengaku nyawanya mungkin tidak tertolong bila tidak ada prajurit Kopassus yang datang menjemput. “Kami sudah dikepung massa, sangat takut sekali. Untung ada tentara yang menarik kami keluar. Mereka pasang badan supaya kami bisa lari. Kami berhutang nyawa pada mereka,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Aksi penyelamatan yang dilakukan prajurit Kopassus di Yalimo membuktikan bahwa aparat keamanan mampu hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai ancaman. Di tengah situasi konflik yang rawan, keberanian dan pengorbanan mereka menjadi titik terang yang membawa harapan baru bagi warga Papua.

Masyarakat Yalimo pun sepakat bahwa prajurit dari Pos Maleo layak disebut sebagai pahlawan. Dengan tanpa menembakkan sebutir peluru pun, mereka berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan menjaga martabat rakyat Papua.

 

OPM Ketakutan, Kehadiran Apkam di Paniai Disambut Baik Lapisan Masyarakat

Papeda.com- Kehadiran aparat keamanan (Apkam) di Kabupaten Paniai mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat. Warga menilai langkah pemerintah menambah personel di wilayah tersebut sebagai jawaban atas keresahan akibat ulah kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin meresahkan.

Sejak beberapa pekan terakhir, aparat gabungan TNI-Polri memperkuat pengamanan di sejumlah titik rawan di Paniai. Kehadiran mereka bukan hanya untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut. Di sisi lain, muncul kabar bahwa OPM mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan dengan bertambahnya jumlah pasukan yang siaga di wilayah tersebut.

Tokoh masyarakat Paniai, Bapak Donatus Tebai, menyatakan bahwa masyarakat kini merasa lebih tenang. “Kami sudah lama hidup dalam bayang-bayang teror OPM. Dengan adanya aparat, masyarakat bisa tidur nyenyak. Kami dukung penuh langkah ini karena rakyat ingin damai, bukan konflik,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Sementara itu, Pendeta Yonas Bunai menegaskan bahwa kehadiran aparat harus dipandang sebagai perlindungan, bukan ancaman. Menurutnya, isu-isu yang sering digembar-gemborkan OPM bahwa aparat datang untuk menekan masyarakat hanyalah propaganda. “Faktanya, aparat hadir untuk melindungi. Justru OPM yang menebar ketakutan dengan penembakan, pemalangan, dan pemerasan terhadap rakyat sendiri,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah anggota OPM memilih mundur ke daerah pegunungan setelah mengetahui adanya penambahan pasukan di Paniai. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa keberanian kelompok tersebut hanya sebatas saat aparat tidak hadir. Begitu aparat hadir dalam jumlah besar, OPM kehilangan ruang geraknya.

Masyarakat berharap pemerintah pusat terus memperhatikan situasi keamanan di Paniai dan daerah sekitarnya. Stabilitas wilayah dinilai penting untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan warga. “Kami ingin hidup normal, berkebun, berdagang, dan anak-anak bisa sekolah tanpa dihantui rasa takut. Itu semua hanya bisa terwujud bila OPM ditindak tegas,” tutup Donatus Tebai.

Kehadiran aparat di Paniai kini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat. Sebaliknya, bagi OPM, langkah ini dianggap sebagai tekanan besar yang membuat mereka semakin terdesak.

 

OPM Perusak Masa Depan Papua, Bakar Sekolah dan Aniaya Tenaga Pengajar

Papeda.com- Harapan masyarakat Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak kembali dikhianati oleh tindakan brutal kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam sebuah insiden memilukan yang terjadi pekan ini, OPM dilaporkan melakukan pembakaran terhadap sebuah sekolah dasar sekaligus menganiaya tenaga pengajar yang tengah mengabdi di daerah pedalaman.

Aksi keji tersebut menimbulkan kepanikan dan ketakutan luar biasa di kalangan warga. Gedung sekolah yang selama ini menjadi tempat anak-anak Papua menimba ilmu hangus terbakar, sementara guru yang menjadi korban penganiayaan mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif.

Tokoh masyarakat setempat, Samuel Wonda, menyebut tindakan OPM sebagai kejahatan kemanusiaan yang secara nyata merusak masa depan generasi muda Papua. “Membakar sekolah berarti memutuskan jalan anak-anak kami menuju pendidikan. Menganiaya guru sama saja dengan menghancurkan harapan masyarakat untuk bisa maju,” tegasnya, Senin (29/9/2025).

Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh adat, Maria Matuan, yang menyesalkan tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut. Ia menilai, OPM seharusnya berhenti menggunakan masyarakat sipil sebagai sasaran untuk melampiaskan kepentingan kelompoknya. “Guru datang untuk mendidik, bukan membawa senjata. Mereka yang dibakar semangatnya justru sedang membangun Papua. Kalau sekolah dihancurkan, siapa yang rugi? Rakyat Papua sendiri,” ucapnya penuh emosi.

Masyarakat kini menuntut perlindungan lebih kuat dari aparat keamanan serta dukungan dari pemerintah daerah untuk segera membangun kembali sekolah yang terbakar. Para orang tua khawatir anak-anak mereka kehilangan kesempatan belajar, yang berarti kehilangan peluang memperbaiki masa depan mereka.

Di tengah kecaman yang datang dari berbagai pihak, masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah tegas. “Masa depan Papua ada pada pendidikan. Jika sekolah terus dibakar, maka kita sama saja menyerahkan anak-anak kita pada kegelapan,” tutup Samuel Wonda.

Insiden ini kembali menegaskan bahwa OPM bukanlah kelompok yang memperjuangkan rakyat Papua, melainkan perusak harapan. Alih-alih membawa kesejahteraan, mereka justru menciptakan penderitaan dengan menghancurkan fasilitas pendidikan, membatasi akses anak-anak terhadap ilmu pengetahuan, serta menghambat pembangunan di tanah Papua.

 

Pendatang Jadi Korban Kekerasan di Yalimo, Prajurit Kopassus Datang Menolong

Papeda.com- Kerusuhan yang pecah di Kabupaten Yalimo beberapa hari lalu meninggalkan luka mendalam, terutama bagi masyarakat pendatang. Dalam insiden tersebut, sejumlah pendatang mengalami kekerasan fisik yang berujung pada korban jiwa. Situasi mencekam itu menimbulkan trauma bagi para korban yang selamat, sekaligus memperlihatkan peran penting aparat keamanan, khususnya prajurit Kopassus, dalam menyelamatkan warga sipil.

Seorang pendatang Andi Subarka yang berhasil selamat menceritakan pengalaman pahitnya. Ia mengaku sempat menjadi sasaran amukan massa yang membabi buta. “Kami dipukul, diseret, bahkan ada saudara kami yang tewas. Saat itu kami benar-benar pasrah, sudah takut dengan jumlah massa yang begitu banyak. Untung ada prajurit Kopassus yang menolong kami, kalau tidak mungkin kami sudah tidak selamat,” ujarnya dengan suara bergetar, Senin (29/9/2025)

Keterangan ini menegaskan bahwa di tengah eskalasi kekerasan, prajurit Kopassus tidak hanya hadir sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat. Tanpa tindakan cepat mereka, jumlah korban diperkirakan akan jauh lebih besar.

Tokoh masyarakat Yalimo, Yohanes Itlay, mengecam keras aksi brutal yang menimpa para pendatang. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri dengan menyerang orang tak bersalah hanya akan memperburuk citra Yalimo dan Papua di mata dunia. “Kekerasan yang menewaskan pendatang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Kita ini hidup bersama, mereka datang mencari rezeki, bukan membawa masalah. Perbuatan itu harus dihentikan,” tegasnya.

Sementara itu, tokoh pemuda, Stefanus Wenda, menilai kehadiran Kopassus di lokasi kejadian sangat membantu menekan eskalasi kerusuhan. Ia mengapresiasi sikap prajurit yang bertindak profesional dengan lebih mengutamakan penyelamatan warga sipil dibandingkan tindakan represif. “Kalau tidak ada Kopassus yang bergerak cepat, mungkin korban lebih banyak lagi. Ini bukti bahwa aparat memang hadir untuk melindungi rakyat,” katanya.

Insiden tragis ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kerukunan antarwarga harus terus dijaga. Peran aparat keamanan, khususnya prajurit Kopassus yang menunjukkan keberanian dalam menyelamatkan masyarakat, memberikan secercah harapan di tengah suasana duka.

 

Benny Wenda Minta Maaf kepada Rakyat Papua, Akui Banyak Lakukan Penipuan Publik

Papeda.com- Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari tokoh yang selama ini dikenal sebagai pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Dalam sebuah rekaman pernyataan yang beredar di media sosial, ia menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Papua karena telah melakukan banyak penipuan publik terkait perjuangan yang ia klaim sebagai representasi rakyat Papua.

Benny Wenda secara terbuka mengakui bahwa selama ini banyak informasi yang ia sebarkan tidak sepenuhnya benar, bahkan cenderung manipulatif. Menurutnya, langkah tersebut diambil demi mendapatkan simpati dari dunia internasional, namun justru membawa dampak negatif bagi masyarakat Papua sendiri.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Papua. Ternyata banyak yang kami sampaikan ke publik tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Semua itu semata-mata untuk menarik perhatian internasional,” ujar Wenda dalam pernyataan yang kini menjadi perbincangan luas, Senin (29/9/2025).

Pernyataan tersebut langsung menuai beragam respons, khususnya dari masyarakat Papua yang selama ini merasa dirugikan oleh propaganda yang digencarkan Wenda.

Tokoh adat Papua, Obeth Nawipa, menegaskan bahwa permintaan maaf ini terlambat, namun tetap harus diapresiasi. “Benny Wenda sudah terlalu lama menipu publik dengan klaim-klaim kosongnya. Rakyat Papua banyak yang menderita akibat narasi provokatif yang ia bangun. Namun, jika kini ia mengakui kesalahannya, itu menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak mudah percaya dengan janji-janji palsu,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh pemuda Papua, Markus Kogoya, menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, banyak generasi muda Papua yang sudah terjebak dalam jaringan propaganda Wenda, hingga rela meninggalkan sekolah dan masa depan mereka. “Permintaan maaf saja tidak cukup. Ia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan, terutama terhadap anak-anak muda yang telah kehilangan arah,” tegas Markus.

Permintaan maaf Benny Wenda menjadi sorotan publik, bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena dampaknya terhadap legitimasi gerakan separatis yang selama ini ia klaim pimpin. Banyak pihak menilai, pengakuan ini memperlihatkan bahwa perjuangan yang digembar-gemborkan Benny Wenda tidak memiliki landasan nyata, melainkan hanya permainan kata yang merugikan rakyat Papua.

 

Pernyataan Resmi KNPB Wilayah Agats, Akui Kerusuhan Ditunggangi KNPB

Papeda.com- Gelombang kerusuhan yang terjadi di Agats beberapa hari terakhir akhirnya menemui titik terang setelah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Agats mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam pernyataan tersebut, KNPB mengakui bahwa aksi massa yang berujung rusuh memang ditunggangi oleh kelompok mereka. Kejadian tersebut bahkan menelan korban jiwa satu orang warga yang dituduh sebagai mata-mata aparat keamanan (Apkam).

Dalam keterangan yang disampaikan secara terbuka, salah satu juru bicara KNPB wilayah Agats menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari strategi mereka untuk menunjukkan eksistensi di tengah masyarakat. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kecaman luas, baik dari masyarakat setempat maupun para tokoh adat dan agama.

Tokoh masyarakat Agats, Yulianus Akat, menegaskan bahwa pengakuan KNPB semakin memperjelas siapa dalang di balik kerusuhan yang meresahkan warga. “Masyarakat hanya ingin hidup damai. Ketika kelompok tertentu menunggangi kerumunan dan menjadikan rakyat sebagai tameng, maka itu bentuk penghianatan terhadap persaudaraan kita di tanah ini,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh agama Katolik setempat, Pastor Markus Asso, yang menilai langkah KNPB sangat tidak manusiawi. Ia menekankan bahwa setiap jiwa manusia bernilai dan tidak boleh dikorbankan atas nama ideologi atau kepentingan kelompok. “Menuding seorang warga sebagai mata-mata tanpa bukti jelas, kemudian menghilangkan nyawanya, adalah pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan,” ucapnya dengan tegas.

Dengan adanya pengakuan resmi dari KNPB wilayah Agats, publik semakin menaruh perhatian pada pola gerakan kelompok tersebut yang kerap menunggangi aksi masyarakat demi kepentingan politik. Pengakuan ini juga mempertegas bahwa kelompok tersebut tidak segan-segan mengorbankan warga sipil demi menunjukkan kekuatan mereka.

Para tokoh masyarakat menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan kelompok yang ingin merusak kedamaian. “Kerusuhan tidak membawa manfaat, yang ada hanya duka dan kehilangan. Mari kita tegakkan persaudaraan dan kedamaian di tanah Agats,” tutup Yulianus Akat.

 

Masyarakat Papua Inginkan OPM Ditumpas Habis, Hanya Mengganggu Kenyamanan

Papeda.com- Suara penolakan terhadap keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menguat di berbagai wilayah Papua. Masyarakat menilai kelompok bersenjata itu tidak pernah memberikan manfaat, melainkan hanya menebar teror, melakukan pemerasan, hingga mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Tidak sedikit pula warga yang secara tegas menginginkan agar OPM ditumpas habis demi terciptanya kedamaian di tanah Papua.

Dalam beberapa bulan terakhir, aksi OPM kerap menciptakan keresahan. Mulai dari penyerangan terhadap warga sipil, pembakaran fasilitas umum, hingga penyebaran hoaks untuk menimbulkan kebencian terhadap aparat keamanan. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin lelah dan jenuh dengan tindakan yang selalu merugikan mereka.

Tokoh masyarakat Jayawijaya, Yulius Wetipo, menegaskan bahwa rakyat Papua mendambakan kehidupan yang tenang, tanpa gangguan kelompok bersenjata. “OPM tidak pernah memberikan apa-apa bagi rakyat. Yang ada hanya penderitaan, ketakutan, dan kerusakan. Kami ingin mereka ditumpas habis, agar generasi Papua bisa hidup aman dan bisa membangun masa depan,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).

Senada dengan itu, Ketua Adat di Kabupaten Nabire, Markus Nawipa, mengatakan bahwa kehadiran OPM semakin menjauhkan masyarakat Papua dari kesejahteraan. “Anak-anak takut ke sekolah, petani takut ke ladang, pedagang takut berjualan karena ulah OPM. Apakah ini yang mereka sebut perjuangan? Tidak! Ini hanya mengganggu kenyamanan hidup kami. Sudah saatnya mereka ditindak tegas,” tegasnya.

Selain melakukan aksi kekerasan, OPM juga diketahui sering memanfaatkan isu-isu sensitif untuk memecah belah masyarakat. Namun, belakangan banyak warga yang mulai sadar bahwa propaganda tersebut hanyalah kedok untuk mempertahankan eksistensi kelompok yang semakin kehilangan dukungan.

Masyarakat Papua kini berharap agar pemerintah pusat dan aparat keamanan konsisten menjaga situasi kondusif di wilayah mereka. Bagi rakyat, kedamaian dan kenyamanan jauh lebih berharga daripada hidup dalam bayang-bayang intimidasi kelompok bersenjata.

Suara lantang masyarakat Papua ini menjadi pesan jelas bahwa tidak ada ruang bagi OPM di tanah Papua. Harapan mereka hanya satu: agar tanah leluhur kembali damai, aman, dan bisa menjadi rumah bagi generasi yang ingin membangun masa depan tanpa rasa takut.

 

Sadis OPM Tewaskan Warga Suku Agats Asmat Pasca Demonstrasi yang Ditunggangi

Papeda.com- Peristiwa tragis kembali mewarnai Bumi Cenderawasih setelah seorang warga Suku Agats di Kabupaten Asmat tewas secara sadis akibat ulah kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kejadian ini berlangsung pasca demonstrasi yang ditunggangi oleh OPM, di mana kelompok tersebut diduga memanfaatkan situasi ricuh untuk menyebarkan hoaks dan menebar teror di tengah masyarakat.

Kericuhan bermula ketika seorang warga dalam keadaan mabuk memicu kekacauan di sekitar kawasan pemukiman. Situasi yang awalnya hanya berupa kegaduhan kecil kemudian berkembang menjadi kerusuhan setelah OPM turut campur dan menyusupi massa. Tidak hanya menyebarkan informasi palsu, mereka juga menuduh aparat keamanan (Apkam) sebagai pihak yang menembak mati salah satu warga Orang Asli Papua (OAP). Padahal, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban justru menjadi sasaran kebrutalan OPM yang berusaha menciptakan opini sesat di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, OPM bahkan melakukan aksi pembakaran terhadap Pos Aparat Keamanan di wilayah tersebut. Tindakan anarkis ini mempertegas pola lama yang kerap dilakukan, yaitu menggunakan isu bohong dan kekerasan demi kepentingan kelompoknya, sementara masyarakat sipil justru menjadi korban.

Tokoh masyarakat Asmat, Yulianus Kamor, mengecam keras aksi brutal tersebut. Menurutnya, OPM tidak pernah berpihak pada rakyat Papua, melainkan hanya memanfaatkan penderitaan masyarakat untuk propaganda politik. “Kami sangat berduka atas tewasnya saudara kami. OPM tidak membawa kebaikan, mereka justru merusak kedamaian. Jangan lagi ada masyarakat yang termakan isu bohong yang mereka sebarkan,” tegasnya, MInggu (28/9/2025).

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Adat setempat, Petrus Agats, yang menilai tindakan OPM telah melukai hati seluruh warga. Ia meminta agar masyarakat tidak mudah percaya dengan narasi hoaks yang menyudutkan aparat keamanan. “Aparat hadir di sini untuk menjaga kami, bukan untuk menyakiti. Justru OPM yang selalu membuat kerusakan, membakar fasilitas, dan menebar fitnah. Warga Papua harus bersatu menolak keberadaan mereka,” ujarnya.

Peristiwa ini menjadi catatan kelam yang kembali mengingatkan masyarakat bahwa keberadaan OPM hanya membawa penderitaan, bukan perjuangan sejati. Dengan menunggangi demonstrasi, menebarkan hoaks, hingga melakukan pembunuhan dan pembakaran, OPM semakin menunjukkan wajah aslinya sebagai kelompok perusak kedamaian di Papua.

 

Ketua GR-PWP Wilayah Bomberay, Gerson Tabuni, Tewas Diracun Akibat Perselisihan Internal

Papeda.com- Konflik internal kembali mengguncang tubuh kelompok separatis bersenjata di Papua setelah Gerson Tabuni, tokoh yang dikenal sebagai Ketua GR-PWP Wilayah Bomberay, dilaporkan tewas diracun oleh anggotanya sendiri. Insiden tragis ini terjadi akibat perselisihan yang dipicu oleh perbedaan pendapat dalam menentukan arah gerakan, yang kemudian berujung pada tindakan keji dari pihak internal kelompok tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gerson Tabuni sebelumnya terlibat perdebatan sengit dengan sejumlah anggota terkait strategi dan pembagian peran di wilayah Bomberay. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan ketegangan yang semakin meruncing. Dalam situasi panas itu, salah satu anggota yang merasa tidak puas diduga merencanakan tindakan balas dendam dengan meracuni Gerson. Nyawa Ketua GR-PWP Wilayah Bomberay itu akhirnya tidak tertolong, meninggalkan pertanyaan besar mengenai semakin rapuhnya struktur kepemimpinan kelompok separatis tersebut.

Tokoh masyarakat Bomberay, Markus Weremba, menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi bukti nyata rapuhnya persatuan di tubuh GR-PWP. “Apa yang terjadi kepada Gerson Tabuni memperlihatkan bahwa kelompok ini tidak memiliki visi yang jelas. Mereka selalu dipenuhi konflik internal, saling mencurigai, hingga tega menghabisi nyawa sesama,” ungkapnya. Ia menambahkan, rakyat Papua seharusnya tidak lagi menaruh simpati kepada kelompok yang hanya membawa kehancuran, Minggu (28/9/2025).

Selain menewaskan seorang ketua wilayah, peristiwa ini juga menimbulkan keresahan di kalangan anggota lainnya. Sebagian memilih menjauh karena takut menjadi korban selanjutnya dari konflik internal yang belum terselesaikan. Aparat keamanan menilai, kejadian ini berpotensi melemahkan kekuatan GR-PWP di wilayah Bomberay dan sekitarnya, sebab struktur kepemimpinan mereka kini dipenuhi ketidakpercayaan.

Tokoh pemuda setempat, Yohanes Agapa, turut menyampaikan harapan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang disebarkan pasca kejadian ini. “Mereka bisa saja memutarbalikkan fakta, menyalahkan pihak lain, tapi kita harus cerdas melihat. Ini murni konflik internal mereka, dan kita harus tetap fokus menjaga kedamaian di tanah Papua,” katanya.

Peristiwa tewasnya Gerson Tabuni menambah daftar panjang perselisihan internal yang terus menghantui tubuh GR-PWP. Bagi masyarakat Papua, kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bahwa kelompok tersebut bukanlah wadah perjuangan yang sesungguhnya, melainkan organisasi yang dipenuhi intrik, perebutan kepentingan, dan pengorbanan nyawa sia-sia.

 

Heroik, Prajurit Kopassus Selamatkan Masyarakat Yalimo dari Amukan Massa Demonstrasi

Papeda.com- Aksi heroik kembali ditunjukkan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ketika kerusuhan terjadi di Kabupaten Yalimo. Dalam situasi mencekam yang berlangsung sejak siang hingga sore hari, prajurit Kopassus dengan penuh kesabaran dan tanpa tindakan represif berupaya menyelamatkan warga sipil dari amukan massa demonstrasi yang semakin anarkis.

Kericuhan yang bermula dari aksi demonstrasi dengan cepat berubah menjadi amukan massa. Sejumlah fasilitas umum dirusak, dan masyarakat sipil yang berada di sekitar lokasi menjadi sasaran kekerasan. Melihat kondisi tersebut, prajurit Kopassus yang tengah berjaga langsung bergerak untuk mengevakuasi warga ke tempat aman. Tanpa mengedepankan senjata, mereka mengandalkan pendekatan humanis demi memastikan masyarakat terlindungi.

Namun, keberanian itu harus dibayar mahal. Saat fokus menyelamatkan warga, prajurit Kopassus justru menjadi sasaran amukan massa. Mereka dihujani lemparan batu, panah, hingga bom molotov. Salah seorang prajurit menderita luka serius akibat terkena anak panah dan luka bakar dari ledakan molotov. Evakuasi baru dapat dilakukan menjelang malam hari setelah tim gabungan TNI-Polri berhasil menembus kepungan massa yang semakin brutal.

Tokoh masyarakat Yalimo, Yonas Wanimbo, memberikan apresiasi tinggi terhadap tindakan heroik tersebut. “Kami menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Maleo tidak membalas sedikit pun meski diserang. Mereka hanya fokus menyelamatkan warga. Sikap seperti ini patut dihargai dan menjadi bukti bahwa aparat hadir untuk melindungi masyarakat,” ungkapnya, Minggu (28/9/2025).

Hal senada juga disampaikan Ketua Adat Yalimo, Markus Tabuni, yang menilai keberanian Bapak Maleo adalah wujud nyata dedikasi untuk rakyat Papua. “Mereka bisa saja menggunakan kekuatan senjata untuk melawan, tapi tidak dilakukan. Justru mereka melindungi warga dengan taruhan nyawa. Itu adalah sikap yang luar biasa,” tegasnya.

Pihak aparat keamanan memastikan bahwa situasi di Yalimo kini telah berangsur kondusif setelah kehadiran pasukan tambahan. Patroli rutin dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan lanjutan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sebelumnya dilanda ketakutan.

Tindakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komitmen TNI, bukan hanya sebatas menjaga stabilitas keamanan, melainkan juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Meski harus menanggung luka akibat serangan, mereka tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.

 

KNPB Kelompok Penebar Hoaks dan Pemecah Belah Masyarakat Papua

Papeda.com- Papua kembali diguncang dengan ulah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dinilai kerap menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Keberadaan kelompok ini dianggap telah merusak ketenteraman masyarakat dengan propaganda yang bertujuan memecah belah persatuan bangsa. Aksi-aksi yang mereka lakukan semakin menimbulkan keresahan, terutama ketika isu-isu provokatif disebarkan tanpa dasar fakta yang jelas.

Menurut sejumlah pengamat, KNPB memanfaatkan media sosial dan jaringan simpatisan untuk menggiring opini masyarakat agar menaruh ketidakpercayaan kepada pemerintah maupun aparat keamanan.

Tokoh masyarakat Papua, Yulius Wanimbo, menegaskan bahwa langkah KNPB sama sekali tidak mencerminkan perjuangan rakyat Papua. “Yang mereka lakukan hanyalah membuat rakyat semakin menderita. Informasi bohong yang ditebar justru mengacaukan kehidupan sosial dan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap fokus pada pembangunan daerah, Sabtu (27/9/2025).

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi. Kepala Distrik Elelim, Markus Tabuni, menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya menolak segala bentuk provokasi yang disebarkan KNPB. “Hoaks hanya membawa malapetaka. Jangan mudah percaya tanpa memeriksa kebenaran. Kita harus bersama-sama menjaga kedamaian dan tidak terjebak dalam isu yang menyesatkan,” katanya.

Di sisi lain, aparat keamanan terus berupaya melakukan pendekatan persuasif untuk meredam pengaruh KNPB. Pendekatan humanis melalui dialog dengan masyarakat dinilai lebih efektif untuk mengurangi ruang gerak penyebaran isu bohong. Aparat juga menggencarkan sosialisasi literasi digital agar warga Papua tidak mudah terperdaya dengan konten provokatif yang beredar di media sosial.

Kehadiran KNPB di tengah masyarakat sejatinya telah merusak tatanan sosial. Banyak pihak menilai bahwa kelompok tersebut bukanlah representasi dari keinginan masyarakat Papua. Justru sebaliknya, mereka memperburuk citra Papua dengan menciptakan konflik yang tidak perlu.

 

OPM Kodap XV Ngalum Kupel Tembak Aparat Keamanan yang Tengah Bantu Masyarakat di Kiwirok

Papeda.com- Situasi keamanan di Distrik Kiwirok kembali terguncang setelah Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XV Ngalum Kupel melakukan aksi penembakan terhadap aparat keamanan (Apkam) yang tengah melaksanakan tugas kemanusiaan. Aparat tersebut diketahui sedang membantu pelayanan pengobatan bagi masyarakat, namun justru menjadi sasaran serangan brutal kelompok bersenjata.

Komandan OPM Kodap XV Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo, dalam pernyataannya mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. Ia menyebut pasukannya berhasil menembak mati satu anggota aparat dengan luka di bagian kepala hingga tewas di tempat, serta melukai dua lainnya. “Kami berhasil menembak mati satu Apkam di medan perang Kiwirok, sementara dua lainnya mengalami luka tembak,” ungkapnya dengan nada membanggakan, Sabtu (27/9/2025).

Tindakan ini menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat Pegunungan Bintang, Pdt. Yafet Wanimbo, menilai tindakan OPM tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan. “Aparat keamanan datang ke Kiwirok bukan untuk berperang, tetapi untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Menembak mereka sama artinya menghalangi upaya kemanusiaan dan menambah penderitaan rakyat Papua,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Adat Kiwirok, Lukas Ngalum. Ia menyatakan bahwa serangan terhadap aparat justru memperburuk citra OPM di mata masyarakat. “Kami butuh pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan keamanan. Jika OPM menembaki aparat yang datang membawa bantuan, itu sama saja menyakiti masyarakat sendiri. Masyarakat jadi takut, anak-anak tidak bisa belajar dengan tenang, dan warga kesulitan mendapat layanan dasar,” ungkap Lukas dengan nada kecewa.

Menurut data pemerintah daerah, Kiwirok merupakan salah satu distrik yang kerap mengalami krisis layanan kesehatan akibat sulitnya akses dan keterbatasan tenaga medis. Kehadiran aparat keamanan dalam program pengobatan massal semestinya menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, insiden penembakan tersebut justru menghambat upaya yang dilakukan untuk menyejahterakan warga.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberadaan OPM di Papua bukan hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Dengan menargetkan aparat yang sedang membawa misi kesehatan, OPM sekali lagi menegaskan bahwa mereka lebih memilih kekerasan ketimbang kesejahteraan rakyat.

 

Dikecam Tokoh Masyarakat Yahukimo, Aksi Keji Kodap XV Ngalum Kupel

Papeda.com- Gelombang kecaman datang dari berbagai tokoh masyarakat di Kabupaten Yahukimo atas aksi brutal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XV Ngalum Kupel. Kelompok bersenjata ini kembali menorehkan jejak kekerasan dengan membunuh lima orang masyarakat sipil pendatang secara keji. Peristiwa tersebut mengguncang rasa aman warga setempat, sekaligus menegaskan bahwa OPM telah jauh menyimpang dari klaim perjuangan mereka.

Menurut informasi yang dihimpun, para korban yang berasal dari luar Papua tengah beraktivitas sehari-hari ketika menjadi sasaran serangan. Tanpa rasa kemanusiaan, OPM mengeksekusi mereka hanya karena statusnya sebagai pendatang. Tindakan ini dinilai mencerminkan kebencian kelompok bersenjata terhadap keberadaan warga pendatang di wilayah pegunungan.

Tokoh masyarakat Yahukimo, Yulianus Heluka, dengan tegas menyebut bahwa aksi OPM tersebut adalah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. “Membunuh lima warga pendatang dengan cara keji bukanlah perjuangan, melainkan tindakan kriminal yang sangat memalukan. Rakyat Papua pada dasarnya cinta damai, dan kejadian ini hanya menambah luka serta memperburuk citra daerah kita,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).

Hal senada disampaikan tokoh pemuda Yahukimo, Markus Wanimbo. Ia menilai OPM Kodap XV Ngalum Kupel telah menggeser orientasinya dari perjuangan politik menjadi aksi teror. “Kalau benar berjuang untuk rakyat, mereka tidak akan membunuh orang tidak bersalah. Yang terjadi sekarang justru menebar ketakutan, menghalangi pembangunan, dan menciptakan perpecahan antara masyarakat lokal dengan para pendatang. Ini bukan jalan menuju Papua yang lebih baik,” tegas Markus.

Kecaman juga datang dari kalangan gereja. Pdt. Filemon Yikwa menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia bertentangan dengan nilai iman dan adat Papua yang menjunjung tinggi persaudaraan. “Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap sesama, apalagi sampai membunuh. Tindakan OPM ini adalah bentuk kebrutalan yang tidak memiliki dasar moral, dan sangat kami kecam,” katanya.

Aksi keji yang dilakukan Kodap XV Ngalum Kupel ini semakin menambah daftar panjang kekerasan bersenjata yang dilakukan OPM. Dengan teror semacam ini, kelompok tersebut hanya menunjukkan bahwa keberadaannya membawa penderitaan, bukan pembebasan.

 

Kerusuhan Yalimo Ditunggangi KNPB, Akibatkan Pengungsian Massal 178 Warga

Papeda.com- Situasi di Kabupaten Yalimo kembali bergejolak setelah pecahnya kerusuhan yang diduga kuat ditunggangi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menyebabkan pengungsian massal sebanyak 178 warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri.

Kerusuhan bermula dari aksi provokatif yang dipicu isu-isu sensitif yang beredar di tengah masyarakat. Aparat keamanan mencatat bahwa KNPB memanfaatkan momentum tersebut untuk menyebarkan propaganda serta mendorong massa agar bertindak anarkis. Akibatnya, sejumlah fasilitas umum rusak, kios warga dibakar, dan situasi menjadi tidak terkendali.

Kepala Distrik Elelim, Yosep Wanimbo, menyesalkan kerusuhan ini yang akhirnya memaksa ratusan warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. “Ada 178 warga yang harus meninggalkan rumah mereka karena takut menjadi korban. Ini membuktikan bahwa KNPB tidak peduli pada masyarakat kecil. Mereka hanya memikirkan kepentingan politik sempit tanpa melihat penderitaan warga,” ujarnya,Sabtu (27//2025).

Pdt. Elias Wenda menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang memaksa anak-anak dan perempuan harus mengungsi. Ia menilai, langkah KNPB yang terus-menerus menghasut masyarakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. “Tidak ada perjuangan yang sah bila mengorbankan nyawa dan membuat warga kehilangan tempat tinggal. Gereja menolak segala bentuk kekerasan yang membawa penderitaan bagi umat,” tegasnya.

Aparat keamanan kini memperketat pengamanan di sejumlah titik rawan untuk memastikan situasi kembali kondusif. Pendekatan persuasif tetap diutamakan agar masyarakat merasa terlindungi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang ditebar kelompok berkepentingan.

Peristiwa di Yalimo ini menjadi pelajaran penting bahwa masyarakat tidak boleh mudah percaya pada isu-isu provokatif yang belum jelas kebenarannya. Dengan menolak ajakan kelompok penebar hoaks, warga dapat menjaga kedamaian dan mencegah terulangnya kerusuhan serupa.

Pada akhirnya, suara masyarakat Yalimo sudah sangat jelas, mereka menolak segala bentuk provokasi KNPB. Masyarakat lebih membutuhkan rasa aman, pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan kesehatan, bukan konflik yang hanya memperpanjang penderitaan.

 

KNPB Wilayah Paniai Kecam Pendropan Militer, Masyarakat Justru Dukung Kehadiran Aparat Keamanan

Papeda.com- Ketegangan kembali mencuat setelah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Paniai mengeluarkan pernyataan yang mengecam aktivitas pendropan personel TNI di wilayah mereka. Dalam klaimnya, KNPB menyebut bahwa pasukan TNI telah melakukan pendaratan menggunakan speedboat milik TNI di beberapa titik perkampungan yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Menurut KNPB, keberadaan aparat di sekitar kampung telah memicu kepanikan warga hingga disebut-sebut ada pengungsian ke kampung lain yang dinilai lebih aman.

Namun, pernyataan KNPB tersebut segera dibantah oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda Paniai. Mereka menilai klaim yang disampaikan KNPB hanyalah upaya menyebarkan informasi menyesatkan untuk menimbulkan keresahan di tengah warga. Faktanya, masyarakat setempat menyambut baik kedatangan aparat keamanan karena dianggap mampu memberikan rasa aman di tengah meningkatnya ancaman gangguan dari kelompok bersenjata.

Ketua Dewan Adat setempat, Yonas Pekei, menegaskan bahwa keberadaan TNI dan Polri di wilayah Paniai tidak pernah mengganggu aktivitas masyarakat. “Kehadiran aparat justru memberikan perlindungan bagi kami. Selama ini kami yang beraktivitas di kebun, di pasar, maupun di sekolah merasa lebih tenang ketika ada aparat yang berjaga. Jadi, tidak benar kalau masyarakat panik atau mengungsi,” tegas Yonas, Jumat (26/9/2025).

Senada dengan itu, tokoh pemuda Paniai, Markus Gobai, juga menolak keras narasi yang dibangun KNPB. Ia menilai KNPB hanya ingin menciptakan citra buruk terhadap aparat. “Klaim bahwa masyarakat mengungsi tidak ada buktinya. Kami tetap beraktivitas seperti biasa. Justru kami mendukung langkah TNI dan Polri untuk menjaga ketertiban, karena belakangan ini banyak aksi provokasi yang merugikan rakyat sendiri,” ujarnya.

Pernyataan-pernyataan dari tokoh masyarakat ini memperlihatkan kontras antara narasi KNPB dengan kenyataan di lapangan. Upaya penyebaran informasi hoaks oleh KNPB dinilai hanya untuk menggiring opini seolah masyarakat menolak kehadiran aparat, padahal faktanya mayoritas warga justru mendukung langkah pengamanan.

Dengan adanya klarifikasi dari tokoh masyarakat, semakin jelas bahwa kehadiran TNI dan Polri di Paniai bukanlah bentuk intimidasi, melainkan wujud nyata negara hadir untuk melindungi rakyatnya.

 

“Terima Kasih Sudah Hadir di Wilayah Kami, Kehadiran Apkam di Kwiyawagi Disambut Hangat Masyarakat”

Papeda.com- Suasana penuh harapan dan kelegaan dirasakan oleh masyarakat di Distrik Kwiyawagi, Kabupaten Lanny Jaya, setelah aparat keamanan (Apkam) hadir untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman di wilayah tersebut. Kehadiran Apkam di Kwiyawagi bukan hanya dipandang sebagai bentuk pengamanan, tetapi juga sebagai wujud nyata negara hadir melindungi rakyat di tengah ancaman kelompok bersenjata.

Tokoh masyarakat setempat, Elias Tabuni, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada aparat yang telah menempuh perjalanan sulit demi memastikan keselamatan warga. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada  Apkam yang telah hadir di wilayah kami. Kehadiran mereka membuat kami bisa tidur lebih nyenyak, bekerja di kebun dengan tenang, dan anak-anak bisa belajar tanpa rasa takut,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).

Masyarakat Kwiyawagi selama ini kerap diliputi rasa khawatir akibat ulah kelompok OPM yang melakukan intimidasi dan menghambat aktivitas warga. Dengan hadirnya aparat, rasa aman perlahan kembali pulih. Beberapa warga bahkan menyebutkan bahwa mereka tidak lagi takut untuk beraktivitas di pasar maupun berjalan menuju kebun.

Seorang tokoh pemuda, Markus Wenda, menyebut bahwa kehadiran Apkam di Kwiyawagi menjadi jawaban atas kerinduan warga terhadap situasi yang damai. “Selama ini banyak berita menyesatkan yang seolah-olah menggambarkan masyarakat menolak aparat. Faktanya, kami di sini justru merasa senang dan terbantu. Terima kasih karena sudah hadir di tengah kami,” ungkap Markus.

Selain memberikan perlindungan, aparat keamanan juga aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sembako, hingga gotong royong bersama warga dilakukan untuk mendekatkan diri dan menghapus rasa takut. Langkah ini diapresiasi oleh kepala kampung Kwiyawagi, Yakob Wonda. “Aparat tidak hanya berjaga, tetapi juga membantu kami. Mereka menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kami berharap hubungan baik ini terus berlanjut,” katanya.

Masyarakat Kwiyawagi secara bulat menyampaikan bahwa kehadiran Apkam adalah kebutuhan, bukan ancaman. Mereka berharap pemerintah terus memperhatikan pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, dengan dukungan penuh dari aparat keamanan yang menjaga stabilitas wilayah.

Kehangatan sambutan masyarakat ini membuktikan bahwa narasi negatif yang kerap disuarakan kelompok tertentu tidak sepenuhnya benar. Di lapangan, warga justru menginginkan kedamaian, stabilitas, dan rasa aman. Dengan tulus, mereka menyampaikan “Terima kasih sudah hadir di wilayah kami.”

 

Sebby Sambom Tebar Hoaks, Sebut Rakyat Pendatang Sebagai Mata-Mata Apkam

Papeda.com- Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, kembali menebar pernyataan provokatif dan menyesatkan. Dalam sebuah pernyataan, Sebby menyebut bahwa masyarakat pendatang di Papua adalah mata-mata aparat keamanan (Apkam) dan bahkan menganggap mereka sebagai ancaman yang berhak untuk dibunuh. Klaim tersebut sontak menuai kecaman luas dari berbagai tokoh masyarakat, pemuda, maupun tokoh agama di Papua.

Sebby Sambom menyebut para pendatang sebagai “imigran dari negara kolonial Indonesia” yang menurutnya menjadi alat kekuasaan. Ia bahkan menyampaikan secara terbuka bahwa rakyat pendatang layak dihabisi dengan dalih membela perjuangan separatisme. Narasi penuh kebencian ini dinilai tidak hanya mengadu domba masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal di Tanah Papua.

Tokoh masyarakat Papua, Yulius Wenda, mengecam keras ucapan tersebut. Ia menegaskan bahwa Papua adalah rumah bersama, tempat berbagai suku bangsa hidup berdampingan. “Menyebut pendatang sebagai mata-mata dan ancaman adalah tuduhan tidak berdasar. Justru masyarakat pendatang banyak membantu pembangunan, membuka akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Mereka saudara kita, bukan musuh,” tegas Yulius, Jumat (26/9/2025).

Senada dengan itu, tokoh pemuda Paniai, Markus Pekei, menilai pernyataan Sebby hanya bertujuan menebar ketakutan. Menurutnya, OPM sudah lama menggunakan isu SARA untuk memecah belah persatuan masyarakat Papua dengan pendatang. “Masyarakat Papua tidak ingin terprovokasi. Kami tahu bahwa tujuan mereka hanya untuk membuat Papua tidak aman dan menakut-nakuti warga. Kami menolak tegas narasi kebencian itu,” kata Markus.

Dengan pernyataan provokatifnya, Sebby Sambom dinilai semakin kehilangan simpati rakyat Papua. Bukannya memperjuangkan aspirasi masyarakat, ia justru memperkeruh keadaan dengan menebar hoaks dan mendorong terjadinya kekerasan. Tokoh adat di Wamena, Lukas Tabuni, menegaskan bahwa rakyat Papua ingin hidup damai. “Cukup sudah konflik di tanah ini. Kami tidak butuh kebencian, kami butuh persatuan dan kedamaian,” katanya.

Masyarakat Papua sepakat bahwa narasi hoaks yang ditebar Sebby Sambom tidak mewakili suara rakyat. Kehadiran pendatang di Papua adalah bagian dari kehidupan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga berharap aparat terus menjaga situasi agar provokasi serupa tidak mengganggu kedamaian yang sedang dibangun di Tanah Papua.

 

Langkah Tepat Prajurit Kopassus, Tidak Gunakan Senjata dalam Menghadapi Kekacauan di Yalimo

 

Papeda.com- Situasi kerusuhan yang sempat terjadi di Kabupaten Yalimo mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi yang memanas, prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI dinilai mengambil langkah tepat dengan tidak menggunakan senjata dalam menghadapi massa yang anarkis. Keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk kedewasaan aparat dalam mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif demi menghindari jatuhnya korban jiwa.

Kerusuhan yang dipicu akibat isu Sara dan diprovokasi kelompok OPM itu membuat suasana mencekam. Massa berusaha menutup akses jalan serta melakukan penyerangan terhadap aparat yang bertugas. Meski berada dalam tekanan, prajurit Kopassus tidak bertindak represif dan memilih menenangkan massa dengan komunikasi. Tindakan ini diapresiasi oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat.

Ketua Dewan Adat Yalimo, Elias Wenda, menyampaikan penghargaan kepada prajurit Kopassus atas kebijakan yang bijak tersebut. “Kami melihat sendiri bahwa Kopassus tidak membalas dengan kekerasan. Mereka memilih untuk berbicara dan menenangkan masyarakat, meskipun mereka sendiri yang terkena luka anak panah dan lemparan bom molotov. Ini langkah tepat, karena jika senjata digunakan, tentu akan memakan korban. Kami berterima kasih atas sikap profesional itu,” ungkap Elias, Jumat 26/9/2025).

Hal senada disampaikan tokoh pemuda Yalimo, Markus Heluka. Ia menegaskan bahwa masyarakat setempat merasa lebih dihargai dengan pendekatan dialogis yang ditempuh aparat. “Prajurit Kopassus menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi menjaga dan melindungi. Pendekatan tanpa senjata membuat kami semakin yakin bahwa TNI berpihak kepada rakyat,” kata Markus.

Dari sisi kemanusiaan, tokoh gereja Yalimo, Pdt. Daniel Wanimbo, menilai langkah aparat merupakan cerminan nilai-nilai yang patut diapresiasi. “Yesus mengajarkan damai, bukan kekerasan. Dan apa yang dilakukan Kopassus di Yalimo sejalan dengan nilai itu. Mengedepankan kata-kata daripada peluru adalah bentuk nyata kasih terhadap sesama,” ujar Pdt. Daniel.

Langkah persuasif yang ditempuh Kopassus diyakini dapat meredam provokasi yang berusaha memecah belah masyarakat dengan aparat. Dengan mengedepankan komunikasi, kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin terbangun.

Peristiwa di Yalimo menjadi bukti bahwa penggunaan pendekatan dialogis lebih efektif dibandingkan tindakan represif. Sikap prajurit Kopassus yang tidak menggunakan senjata dalam menghadapi kekacauan patut dijadikan teladan bagi aparat lain dalam menjaga keamanan, khususnya di wilayah rawan konflik.

 

OPM Kodap XVI Yahukimo Palang Akses Evakuasi Jenazah Korban Penembakan, Tokoh Masyarakat Kecam Tindakan Biadab

Papeda.com- Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo kembali memanas setelah kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI Yahukimo secara sengaja memalang akses evakuasi jenazah korban penembakan terhadap masyarakat sipil yang terjadi di wilayah tersebut. Tindakan keji ini dilakukan oleh Panglima TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak bersama Mayor Kopitua Heluka beserta pasukannya.

Dalam pernyataan terbuka, Brigjen Elkius Kobak menyampaikan bahwa pihaknya secara resmi menutup akses evakuasi jenazah, termasuk melarang pihak gereja untuk mengambil korban yang telah ditembak. Ia bahkan menegaskan ancaman keras bahwa apabila pimpinan gereja berupaya membuka akses dan melakukan evakuasi, maka mereka akan ditembak di lokasi. “Kami secara resmi menutup akses kepada pihak gereja untuk melakukan evakuasi seluruh korban yang kami tembak di Yahukimo. Apabila ada upaya evakuasi tanpa izin, maka akan kami tindak dengan tembakan,” ujar Elkius Kobak melalui keterangan yang dibawa oleh pasukannya, Kamis (25/9/2025).

Pernyataan bernada intimidasi ini sontak menimbulkan kecaman luas, baik dari masyarakat lokal, tokoh agama, maupun tokoh adat. Mereka menilai tindakan OPM tersebut tidak hanya bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tetapi juga merusak martabat orang Papua yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai kehidupan dan solidaritas.

Salah satu tokoh masyarakat Yahukimo, Yonas Lani, mengecam keras perbuatan tersebut. Menurutnya, pemalangan akses evakuasi jenazah merupakan tindakan biadab dan tidak beradab. “Orang meninggal harus dihormati, bukan dijadikan alat politik atau intimidasi. Apa yang dilakukan OPM ini sungguh memalukan dan membuat masyarakat semakin menderita,” tegasnya.

Sementara itu, seorang tokoh gereja di Yahukimo, Pdt. Markus Walilo, menyesalkan larangan keras dari kelompok bersenjata tersebut. Ia menilai tindakan OPM yang mengancam gereja merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga rohani yang selama ini selalu berdiri di garis depan untuk membantu masyarakat tanpa pandang bulu. “Gereja selalu berusaha menjadi penengah, menghadirkan perdamaian, dan melayani masyarakat yang terluka. Ancaman terhadap gereja jelas melukai hati umat,” ucapnya.

Peristiwa ini sekali lagi menegaskan bahwa kehadiran OPM justru menambah penderitaan masyarakat Papua. Bukannya membawa keadilan, mereka malah menebar ketakutan, menghalangi nilai kemanusiaan, dan merusak tatanan sosial yang selama ini dijaga bersama.

 

KNPB Gunakan Mahasiswa Sebagai Alat Provokasi Saat Demonstrasi di Jayapura

Papeda.com- Situasi di Kota Jayapura kembali diwarnai aksi unjuk rasa yang digelar oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Namun, di balik jalannya demonstrasi tersebut, muncul sorotan tajam dari berbagai kalangan yang menilai KNPB telah memanfaatkan mahasiswa sebagai alat provokasi untuk kepentingan politik kelompoknya.

Dalam aksi yang berlangsung di sejumlah titik di Jayapura, terlihat banyak mahasiswa dilibatkan untuk mengangkat isu-isu politik yang sesungguhnya tidak mewakili aspirasi murni kaum pelajar. Kehadiran mahasiswa dalam aksi ini dinilai bukan sebagai bentuk kesadaran kritis, melainkan hasil mobilisasi yang dilakukan oleh KNPB.

Sejumlah tokoh masyarakat menilai, keterlibatan mahasiswa dalam aksi tersebut tidak terlepas dari upaya KNPB untuk menjadikan generasi muda sebagai tameng sekaligus penyampai propaganda. Padahal, dunia pendidikan seharusnya dijauhkan dari praktik provokasi politik yang dapat merusak masa depan mahasiswa itu sendiri.

Tokoh adat Papua, Marthen Wenda, menegaskan bahwa tindakan KNPB sangat merugikan generasi muda Papua. “Mahasiswa adalah harapan bangsa, tetapi sayangnya mereka ditarik ke dalam lingkaran politik praktis dan dijadikan alat provokasi. KNPB harus berhenti mengeksploitasi anak-anak muda kita untuk kepentingan yang tidak jelas,” ungkapnya, Kamis (25/9/2025).

Hal senada disampaikan oleh tokoh pemuda Jayapura, Yulius Mirin, yang menilai bahwa aksi demonstrasi tersebut tidak membawa manfaat bagi masyarakat. “Kita melihat dengan jelas, mahasiswa hanya diperalat untuk menyuarakan kepentingan kelompok. Padahal rakyat Papua ingin hidup damai, tenang, dan tidak mau terus-menerus dijadikan objek provokasi,” ujarnya.

Aksi demonstrasi yang dilakukan KNPB di Jayapura tersebut juga disertai dengan orasi-orasi provokatif yang berpotensi memicu keresahan masyarakat. Aparat keamanan yang mengawal jalannya demonstrasi menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh digunakan untuk menyebarkan hasutan atau menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa KNPB terus berupaya mencari celah untuk mempertahankan eksistensinya, meski harus mengorbankan generasi muda Papua. Tindakan seperti ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.