OPM Kodap XXIX Somatua Intanjaya Ganggu Keamanan Pembangunan Jalan Trans Nabire

Papeda.com- Upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua kembali mendapat tantangan serius. Proyek strategis pembangunan jalan Trans Nabire yang menghubungkan berbagai distrik di wilayah Intan Jaya harus tertunda setelah kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XXIX Somatua di bawah komando Mayor Beloker Miagoni melakukan gangguan keamanan.

Menurut informasi yang dihimpun, pasukan TPNPB Kodap XXIX Somatua tidak hanya menghalangi jalannya proses pembangunan, tetapi juga menyampaikan ancaman terbuka kepada para pekerja. Mereka menegaskan, apabila pembangunan tetap dilanjutkan, maka tidak segan-segan akan melakukan tindakan kekerasan bahkan pembunuhan dengan menggunakan senjata api dan senjata rakitan yang mereka miliki.

Tokoh masyarakat Intan Jaya, Yulius Kobogayau, mengecam keras aksi OPM yang dinilainya hanya merugikan masyarakat Papua sendiri. “Pembangunan jalan Trans Nabire ini untuk kepentingan rakyat. Kalau terus diganggu seperti ini, masyarakat akan tetap terisolasi, harga-harga kebutuhan pokok mahal, dan pembangunan tidak akan maju. Kami meminta aparat keamanan menindak tegas kelompok ini,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

Senada dengan itu, tokoh pemuda setempat, Markus Tipagau, menilai bahwa tindakan intimidatif OPM bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Ia menegaskan, warga justru mendambakan akses jalan yang lebih baik untuk mendukung perekonomian dan membuka keterisolasian desa-desa. “Kami ingin maju, ingin sejahtera. Jalan Trans Nabire adalah harapan kami. Jangan sampai harapan itu dirampas oleh kelompok yang hanya memikirkan kepentingan sempit,” katanya.

Namun, tindakan OPM yang terus berulang menghambat proyek-proyek vital ini menimbulkan keprihatinan mendalam. Banyak kalangan menilai, bila kelompok ini terus dibiarkan melakukan teror, maka cita-cita menghadirkan Papua yang maju dan sejahtera akan terhambat.

Pembangunan jalan Trans Nabire bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol hadirnya negara untuk melayani rakyatnya di ujung timur Indonesia. Harapan masyarakat kini tertuju pada keberanian aparat dan pemerintah untuk memastikan pembangunan tetap berjalan, sekaligus menjaga keselamatan seluruh pekerja yang terlibat.