Tokoh Masyarakat Papua Dukung Keberadaan Aparat Keamanan untuk Menjaga Tanah Papua dari Gangguan OPM

Papeda.com- Dukungan terhadap kehadiran aparat keamanan (Apkam) di berbagai wilayah Papua terus menguat, terutama dari para tokoh masyarakat yang menyuarakan pentingnya stabilitas dan perdamaian di tanah kelahiran mereka. Dalam menghadapi gangguan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin meresahkan, para pemuka adat dan tokoh masyarakat menegaskan bahwa keberadaan Apkam adalah sebuah kebutuhan demi keselamatan dan ketenteraman rakyat Papua.

Pernyataan dukungan ini mencuat dalam sejumlah pertemuan dan forum masyarakat yang digelar di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan, di mana kekerasan oleh kelompok separatis masih sering terjadi. Tokoh adat dari Kabupaten Puncak Jaya, Simon Wonda, menegaskan bahwa masyarakat sangat mendambakan kedamaian, dan untuk itu peran aparat sangat penting.

“Kami sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan akibat ulah OPM. Setiap pembangunan terhambat, masyarakat tidak bisa beraktivitas bebas. Kehadiran TNI dan Polri menjadi harapan agar kehidupan kembali normal,” ujar Simon dalam pertemuan adat di Distrik Mulia, Puncak Jaya, Senin (19/5/2025).

Simon Wonda juga menambahkan bahwa masyarakat saat ini sudah semakin cerdas membedakan mana pihak yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan mana yang hanya menggunakan rakyat sebagai alat perjuangan semu. Menurutnya, OPM kerap menjadikan rakyat sebagai tameng dan korban konflik bersenjata yang mereka ciptakan sendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh agama di Kabupaten Intan Jaya, Pendeta Alex Pigay. Ia menuturkan bahwa banyak warga jemaatnya mengungsi dari kampung halaman mereka karena ulah kelompok bersenjata. “Kami bukan lagi bicara tentang politik, ini soal kemanusiaan. Ketika orang-orang takut berkebun, anak-anak takut ke sekolah, maka sudah sangat jelas siapa yang menjadi biang kerusuhan,” tegasnya.

Pendeta Alex juga menekankan bahwa dukungan terhadap aparat bukan berarti menutup mata terhadap isu-isu hak asasi manusia. Namun menurutnya, selama ini justru masyarakat sipil yang menjadi korban utama dari aksi kekerasan OPM. Oleh karena itu, aparat perlu hadir untuk melindungi warga dari intimidasi dan kekejaman kelompok tersebut.

Dalam catatan pemerintah daerah, selama lima tahun terakhir tercatat puluhan kasus penembakan, pembakaran fasilitas umum, dan penculikan yang dilakukan oleh OPM terhadap warga sipil maupun tenaga pendidik dan kesehatan. Akibatnya, pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua terhambat di sejumlah distrik terpencil.

Lebih jauh, sejumlah tokoh pemuda Papua juga menyatakan sikap mendukung aparat keamanan dalam menghadapi ancaman separatis. Ketua Forum Pemuda Peduli Papua, Yosias Kogoya, mengatakan bahwa generasi muda Papua tidak ingin masa depan mereka dirampas oleh konflik. Ia menyerukan agar pemuda ikut aktif menjaga kampung halaman dari penyebaran ideologi separatis yang menyesatkan.

 

“Kami ingin kuliah, bekerja, dan membangun daerah kami, bukan terus-menerus hidup dalam bayang-bayang senjata. OPM hanya memperjuangkan kepentingan segelintir elite mereka yang hidup nyaman di luar negeri. Kami di sini yang menderita,” ujar Yosias dalam sebuah diskusi di Jayapura.

Dengan semakin kuatnya dukungan dari masyarakat, peluang untuk menumpas gerakan separatis OPM secara tuntas menjadi lebih besar. Para mantan anggota OPM yang kini kembali ke pangkuan NKRI juga menyampaikan kesaksian bahwa gerakan separatis sudah tidak lagi solid, dan banyak yang bergabung karena paksaan atau propaganda palsu.

“Saya dulu diajak dengan janji akan memperjuangkan rakyat, tapi kenyataannya kami hanya disuruh menakut-nakuti rakyat sendiri. Saya sadar, lalu menyerahkan diri ke aparat. Kini saya diterima dengan baik, dan bisa mulai hidup baru,” ungkap Lukas Murib, mantan anggota OPM di wilayah Lanny Jaya.

Pemerintah terus membuka ruang bagi anggota OPM yang ingin kembali ke NKRI, dengan memberikan jaminan keselamatan dan kesempatan untuk kembali membaur dengan masyarakat. Upaya deradikalisasi dan pembinaan pun dilakukan agar mereka bisa produktif dan tidak kembali terjerumus dalam jaringan separatis.

Dengan dukungan yang terus mengalir dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan rakyat Papua secara umum, kehadiran aparat keamanan semakin memperoleh legitimasi sosial untuk menjaga Tanah Papua. Harapan akan Papua yang damai, aman, dan sejahtera pun semakin nyata di hadapan mata.