Banyak Masyarakat Papua yang Tidak Mengakui Keberadaan OPM di Tanah Papua

Papeda.com- Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin kehilangan legitimasi di mata masyarakat Papua sendiri. Semakin banyak warga Papua yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kehadiran OPM dan aktivitasnya yang dinilai meresahkan, merugikan, serta tidak mencerminkan semangat perjuangan demi rakyat Papua.

Sejumlah tokoh adat, pemuda, dan masyarakat sipil kini secara aktif menyuarakan sikap tegas bahwa keberadaan OPM tidak lagi memiliki tempat di tengah kehidupan masyarakat Papua yang menginginkan kedamaian, ketenangan, dan pembangunan.

Selama bertahun-tahun, OPM kerap kali mengklaim bahwa mereka memperjuangkan kemerdekaan Papua demi rakyat. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Banyak aksi kekerasan, pembunuhan terhadap warga sipil, penyerangan terhadap fasilitas umum, dan intimidasi terhadap masyarakat justru dilakukan oleh kelompok ini. Ironisnya, korban dari tindakan-tindakan tersebut adalah rakyat Papua sendiri.

Seorang tokoh masyarakat dari Kabupaten Nduga, Lukas Wenda, menyampaikan dalam sebuah forum masyarakat bahwa OPM telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. “Kami dulu sempat percaya bahwa OPM memperjuangkan rakyat. Tapi kenyataannya mereka menyakiti kami sendiri. Anak-anak takut ke sekolah, kami tidak bisa bekerja di kebun karena takut ditembak. Ini bukan perjuangan, ini penindasan,” ujarnya, Minggu (18/5/2025).

Sikap penolakan terhadap OPM juga terlihat dari masyarakat di wilayah pedalaman Papua seperti di Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang. Di wilayah-wilayah tersebut, beberapa kepala kampung secara terbuka menyatakan tidak mengakui keberadaan OPM dan menolak kelompok tersebut hadir di wilayah mereka. Para kepala kampung menyebut bahwa OPM hanya membawa ketakutan dan kesengsaraan, bukan kemerdekaan.

Dalam pernyataan resmi yang diterima oleh media lokal, Kepala Kampung di Distrik Sugapa mengatakan, “Kami hidup berdampingan dengan alam dan ingin hidup damai. Tapi OPM datang dan menjadikan warga sebagai tameng, bahkan membunuh warga sendiri. Kami tidak mau mereka tinggal di kampung kami lagi.”

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Papua, sejumlah tokoh adat dari wilayah Meepago dan Lapago turut menyuarakan pernyataan sikap mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka juga mengecam keras aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM, khususnya terhadap warga sipil dan aparat yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan.

Ketua Dewan Adat Wilayah Lapago, Yosias Gombo, menyebut bahwa tindakan-tindakan OPM sudah melenceng jauh dari nilai-nilai adat Papua yang menjunjung tinggi hidup berdampingan secara damai. Ia menegaskan bahwa rakyat Papua tidak boleh lagi dijadikan alat oleh kelompok-kelompok bersenjata untuk kepentingan pribadi.

“Kami tahu siapa yang benar-benar peduli pada rakyat. Pemerintah telah hadir dengan program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sedangkan OPM hanya datang ketika ingin menyerang dan memeras. Ini jelas bukan pilihan kami,” ujarnya dalam pertemuan adat beberapa waktu lalu.

Fenomena meningkatnya penolakan masyarakat Papua terhadap OPM turut menjadi perhatian media lokal maupun nasional. Pemberitaan yang menampilkan suara asli rakyat Papua kini lebih dominan menggambarkan realitas bahwa perjuangan yang diusung oleh OPM sudah tidak lagi relevan, bahkan dianggap sebagai sumber kekacauan dan penderitaan masyarakat.

“Jika benar mereka mencintai rakyat, mengapa rakyat yang mereka sakiti? Jika mereka ingin merdeka, mengapa dengan membunuh saudara sendiri? Ini bukan perjuangan sejati, tapi hanya kepentingan kelompok,” tulis salah satu editorial harian lokal Papua.

Kenyataan bahwa banyak masyarakat Papua tidak lagi mengakui keberadaan OPM merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju Papua yang damai dan sejahtera. OPM yang selama ini mengklaim sebagai representasi suara rakyat Papua, justru semakin kehilangan simpati dan dukungan dari masyarakatnya sendiri. Kini, harapan rakyat Papua adalah hidup dalam ketenangan, bersatu dalam NKRI, dan maju bersama pembangunan yang berkeadilan.