Sikap Komnas HAM dan DPR atas Tindakan OPM Bunuh Pendulang Emas

Papeda.com- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan serangan kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil di Yahukimo, yang menyebabkan pendulang emas meninggal, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Komnas HAM kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Atnike saat dihubungi dari Jakarta, Jumat, 11 April 2025.

Komnas HAM mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku. Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin keselamatan warga sipil dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu eskalasi serangan KKB terhadap warga sipil.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta semua pihak menghindari pelabelan atau stigmatisasi apa pun yang berisiko menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil.

Atnike juga mengapresiasi rencana pemerintah memprioritaskan upaya evakuasi dan mendorong pemerintah daerah memberikan pemulihan ekonomi dan psikososial bagi korban dan masyarakat terdampak. “Mengapresiasi rencana pemerintah sebagaimana hasil rakor (rapat koordinasi) Kemenko Polkam (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan)," ujar Ketua Komnas HAM.

Hal senada diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing. Dia mengatakan pihaknya mengecam tindakan KKB yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo. “Komnas HAM mengecam tindakan kelompok sipil bersenjata yang membunuh 11 warga sipil sebagai penambang emas di Yahukimo,” ucapnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Karena itu, Komnas HAM meminta dilakukannya penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku. Komnas HAM juga meminta penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM, kata dia, meminta pemulihan hak-hak keluarga korban dan juga korban yang selamat.

Adapun Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta ketegasan pemerintah untuk membongkar pihak yang selama ini menyokong KKB dalam menjalankan aksinya hingga menewaskan warga sipil. Dia mengatakan aparat keamanan dan penegak hukum serta intelijen perlu menelisik secara tegas dari mana KKB memperoleh sokongan dana hingga senjata.

“Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya, sehingga organisasi ini (KKB) tetap berjalan dan menghancurkan fasilitas umum, menghambat, dan bahkan merusak pembangunan, serta menewaskan warga sipil,”

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan pemerintah perlu melakukan hal itu dengan segala macam platform, baik dalam negeri maupun luar negeri. “Beberapa kali terungkap, ada personel TNI/Polri yang menjual senjata dan peluru kepada kelompok-kelompok militer tersebut, separatis OPM,” kata dia.

Dia menilai pemerintah perlu bertindak tegas mengingat permasalahan di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan memakan banyak korban dari sipil, militer, polisi, hingga warga negara asing (WNA). “Kita harus bisa berpikir bahwa mungkin tidak akan bisa selesai sepenuhnya. Akan tetapi, harus ada upaya-upaya drastis dari pemerintah,”