Terkuak, Kelompok OPM Rampas Dana Desa untuk Bertahan Hidup

Papeda.com- Fakta baru kembali mencuat terkait sepak terjang Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sejumlah wilayah pedalaman Papua. Berdasarkan keterangan sejumlah tokoh masyarakat, kelompok bersenjata tersebut kerap melakukan perampasan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Aksi ini dinilai sebagai bukti bahwa OPM tidak lagi memiliki sumber pendanaan jelas, sehingga menghalalkan segala cara demi bertahan hidup.

Tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak, Petrus Murib, mengaku prihatin dengan maraknya praktik perampasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Dana Desa seharusnya menjadi harapan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup, bukan menjadi santapan kelompok bersenjata. “Mereka ambil Dana Desa untuk kepentingan kelompoknya, sementara rakyat tidak bisa menikmati pembangunan. Ini jelas merugikan masyarakat kecil yang seharusnya merasakan manfaat,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Hal senada disampaikan tokoh adat Intan Jaya, Yonas Kogoya. Ia menyebut tindakan OPM sudah jauh menyimpang dari klaim perjuangan yang selama ini mereka gaungkan. “Kalau benar berjuang untuk rakyat, mengapa yang diambil justru uang rakyat? Uang itu untuk jalan, sekolah, dan kesehatan. Tapi sekarang dipakai untuk beli senjata atau hidup mewah sebagian orang,” tegasnya.

Kondisi ini semakin menambah penderitaan masyarakat, terutama di kampung-kampung terpencil. Dana Desa yang seharusnya bisa membuka lapangan kerja, memperbaiki fasilitas umum, hingga menurunkan angka kemiskinan, justru tidak pernah sampai pada sasaran.

Masyarakat di berbagai distrik kini berharap pemerintah dan aparat desa mendapat perlindungan penuh agar Dana Desa tidak lagi menjadi incaran OPM. Mereka menegaskan bahwa uang negara harus digunakan sesuai tujuan, yakni untuk membangun kampung, bukan menghidupi kelompok bersenjata.

Terungkapnya praktik perampasan ini semakin memperjelas wajah asli OPM yang jauh dari narasi perjuangan. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, kelompok tersebut justru menambah penderitaan dengan merampas hak masyarakat.