Pimpinan OPM Akui Pembakaran Rumah Dinas Bupati Elfis Tabuni, Aksi Sesuai Perintah Komando

Papeda.com- Aksi pembakaran rumah dinas Bupati Intan Jaya, Elfis Tabuni, yang terjadi baru-baru ini, kini mendapatkan pengakuan langsung dari jajaran pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pembakaran terjadi pada malam hari dan menyebabkan kerusakan parah pada bangunan utama serta fasilitas pendukung lainnya. Rumah dinas yang seharusnya menjadi tempat pelayanan publik dan simbol keberadaan negara di wilayah tersebut kini tinggal puing-puing, selain itu rumah ibadah dan fasilitas Pendidikan tidak luput dari aksi keji OPM Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini memicu ketakutan dan kekhawatiran masyarakat sekitar, terutama warga sipil yang tinggal di lingkungan sekitar rumah dinas.

Tokoh masyarakat Papua, Yonas Kogoya, mengutuk keras aksi tersebut. Menurutnya, tindakan pembakaran rumah dinas Bupati bukanlah bentuk perjuangan, melainkan perbuatan destruktif yang tidak membawa manfaat bagi rakyat Papua. “Kalau mereka benar memperjuangkan rakyat, kenapa justru merusak fasilitas yang dibangun untuk rakyat sendiri? Ini membuktikan bahwa tujuan mereka tidak jelas,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh tokoh pemuda Papua, David Wonda. Ia menilai bahwa OPM semakin kehilangan arah dengan melakukan aksi kekerasan yang hanya melukai masyarakat Papua sendiri. “Pembakaran rumah dinas bupati adalah bentuk frustrasi OPM yang sudah kehabisan legitimasi. Mereka tidak lagi punya dukungan luas dari rakyat. Malah rakyat yang jadi korban dari setiap aksi mereka,” ungkapnya.

Para tokoh agama juga turut mengecam tindakan tersebut. Pendeta Samuel Yatipai dari Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Papua menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk pembakaran, adalah dosa kemanusiaan. “Papua butuh damai, bukan api. Setiap rumah yang dibakar, itu bukan sekadar bangunan, tapi harapan masyarakat yang ikut terbakar. Jangan biarkan rakyat Papua terus hidup dalam ketakutan karena ambisi politik segelintir orang,” tegasnya.

Pengakuan dari pihak OPM atas insiden ini sekaligus memperjelas bahwa serangan-serangan terhadap simbol negara dan pemerintahan daerah bukan terjadi secara sporadis, melainkan bagian dari strategi mereka. Hal ini menjadi tantangan besar bagi seluruh elemen masyarakat Papua dan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan rasa aman di tengah masyarakat.

Meski demikian, respons dari tokoh-tokoh Papua menunjukkan bahwa masih banyak suara yang menolak cara-cara kekerasan. Sebagian besar masyarakat kini mendambakan kedamaian dan pembangunan, bukan konflik berkepanjangan. Mereka menuntut agar OPM menghentikan aksi-aksi yang merusak dan lebih memilih jalan dialog yang damai.