OPM Jadikan Warga Sipil Sebagai Sasaran, Diduga Karena Dituduh Sebagai Mata-Mata TNI-Polri

Papeda.com- Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan yang menargetkan warga sipil di Papua. Dalam beberapa pekan terakhir, terdapat laporan yang mengungkapkan bahwa kelompok OPM menjadikan warga sipil sebagai sasaran, dengan tuduhan mereka sebagai mata-mata bagi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri. Kejadian ini semakin memperburuk situasi keamanan di Papua, di mana masyarakat yang seharusnya bisa hidup dalam kedamaian justru harus menghadapi ketakutan dan ancaman dari kelompok separatis.

Menurut informasi yang dihimpun dari sumber yang terpercaya, serangkaian insiden kekerasan terhadap warga sipil yang diduga menjadi mata-mata oleh OPM telah terjadi di berbagai wilayah, termasuk di sekitar daerah pegunungan dan pedalaman Papua. Warga yang dituduh sebagai mata-mata itu seringkali menjadi korban penganiayaan, penculikan, hingga pembunuhan. Para pelaku kekerasan ini, yang sebagian besar adalah anggota OPM, menyasar individu-individu yang dicurigai memberikan informasi kepada aparat keamanan terkait pergerakan mereka di wilayah tersebut.

Papua, yang selama bertahun-tahun menjadi wilayah rawan konflik, kembali diwarnai oleh ketegangan yang melibatkan kelompok separatis dan aparat keamanan. Seiring dengan meningkatnya operasi keamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri untuk mengatasi keberadaan kelompok OPM, kelompok separatis ini semakin terdesak dan mencoba membalas dengan menargetkan warga sipil yang mereka anggap berhubungan dengan aparat negara.

Kelompok OPM yang selama ini dikenal dengan tuntutannya untuk memerdekakan Papua dari Indonesia, kini mulai beralih ke taktik yang lebih brutal, yakni menuduh dan menyiksa warga sipil yang dianggap membantu pihak berwenang. Mereka menganggap bahwa setiap informasi yang bocor kepada aparat keamanan adalah bentuk pengkhianatan, dan akibatnya, warga sipil menjadi sasaran kekerasan yang tak terhindarkan.

“Ini sangat mengerikan. Kami yang hanya bekerja dan hidup di sini, tiba-tiba menjadi sasaran karena dituduh membantu TNI atau Polri. Kami tidak terlibat dalam politik atau konflik ini, namun kami sering dihantui ketakutan,” ujar seorang warga dari Kabupaten Puncak, yang mengaku telah menjadi sasaran intimidasi oleh kelompok OPM, Rabu (2/4/2025).

Laporan yang diterima oleh pihak kepolisian setempat mengungkapkan bahwa dalam serangkaian kejadian yang berlangsung selama dua bulan terakhir, terdapat lebih dari 10 warga sipil yang menjadi korban kekerasan oleh kelompok OPM. Beberapa di antaranya bahkan ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di tubuh mereka, sementara yang lainnya mengalami luka-luka parah akibat penganiayaan.

Salah satu kasus yang mencuat adalah pembunuhan terhadap seorang petani yang dituduh memberikan informasi tentang pergerakan kelompok OPM kepada aparat keamanan. Korban yang diketahui bernama Samuel Yowin, seorang petani lokal, ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di kawasan Kabupaten Nduga. Keluarga korban mengatakan bahwa Samuel tidak pernah terlibat dengan aparat, dan ia hanya bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya.

"Samuel hanya orang biasa. Ia tidak pernah terlibat dalam urusan militer. Namun, karena tuduhan yang tak berdasar, ia menjadi korban kebrutalan mereka," kata seorang kerabat korban yang enggan disebutkan namanya.

Selain pembunuhan, banyak juga kasus penganiayaan yang terjadi, di mana kelompok OPM melakukan penyiksaan terhadap warga yang dituduh sebagai mata-mata. Warga yang selamat dari penganiayaan tersebut mengungkapkan bahwa mereka dipaksa untuk mengakui bahwa mereka bekerja sama dengan pihak keamanan, bahkan diancam dengan kekerasan lebih lanjut jika tidak mengaku.

Selain penegakan hukum yang lebih tegas, pemerintah juga berupaya untuk memberikan perlindungan lebih bagi warga sipil yang tinggal di wilayah konflik. Beberapa program bantuan sosial telah diberikan kepada keluarga korban dan warga yang terancam keselamatannya. Pemerintah setempat juga menyediakan tempat perlindungan sementara bagi warga yang takut kembali ke rumah mereka karena ancaman dari kelompok OPM.

Namun, meskipun upaya ini dilakukan, ketakutan di kalangan warga Papua masih sangat tinggi. Banyak dari mereka yang merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit, di mana mereka harus memilih antara mendukung kelompok separatis atau hidup dalam ketakutan terus-menerus. “Kami hanya ingin hidup dengan damai, bekerja untuk keluarga kami. Kami tidak ingin terlibat dalam konflik ini,” tambah seorang warga dari Kabupaten Puncak.

Di tengah situasi yang penuh dengan ketegangan dan kekerasan ini, banyak masyarakat Papua yang mulai menyerukan perdamaian dan menginginkan agar konflik ini segera berakhir. Masyarakat di daerah-daerah yang selama ini menjadi sasaran OPM berharap agar mereka dapat menjalani hidup tanpa rasa takut. Mereka mendambakan keamanan dan kedamaian yang dapat memungkinkan mereka untuk berfokus pada pekerjaan dan kesejahteraan keluarga mereka.

Banyak tokoh adat dan pemimpin masyarakat juga mengungkapkan bahwa mereka siap menjadi mediator dalam proses dialog antara kelompok separatis dan pemerintah. Mereka berharap ada solusi damai yang dapat mengakhiri kekerasan dan memberikan kesempatan bagi pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM terhadap warga sipil yang dituduh sebagai mata-mata merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Pihak berwenang harus bertindak tegas terhadap kelompok ini, tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi kehidupan dan hak-hak warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut.

Sebagai bagian dari masyarakat Papua, warga sipil hanya menginginkan kedamaian dan kesempatan untuk hidup dengan aman. Tanpa adanya ancaman dari kelompok manapun, mereka berharap dapat berkontribusi untuk kemajuan daerah mereka melalui pekerjaan dan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pemerintah dan aparat keamanan untuk mengatasi situasi ini harus dilakukan dengan cara yang menghargai hak-hak warga, serta memastikan bahwa perdamaian dan kesejahteraan dapat segera terwujud di Papua.