Dugaan Pemalakan Dana oleh OPM untuk Pembelian Amunisi yang Digunakan dalam Aksi Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil

Papeda.com- Investigasi terbaru mengungkap dugaan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah melakukan pemalakan terhadap masyarakat untuk mendanai pembelian amunisi yang kemudian digunakan dalam aksi kekerasan terhadap warga sipil di wilayah Papua.​

Pada Desember 2024, sekelompok anggota OPM diduga menyandera pekerja yang sedang membangun Puskesmas Sinak Barat di Kabupaten Puncak. Dalam insiden tersebut, pekerja dimintai sejumlah uang oleh para penyanderanya. Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, menyesalkan aksi tersebut, menyebutnya sebagai tindakan pemerasan yang meresahkan masyarakat. ​

Selain itu, pada Agustus 2023, muncul laporan mengenai dugaan penggelapan dana oleh seorang tokoh OPM berinisial JB. Menurut laporan, JB mengumpulkan uang sebesar Rp1,9 miliar dari anggota OPM dengan janji untuk membeli senjata. Namun, hingga saat itu, pembelian senjata tersebut tidak terealisasi, menimbulkan kekecewaan dan tuntutan pengembalian dana dari anggota OPM, Minggu (13/04/2025). ​

Pada 2019, terungkap bahwa dana yang diperoleh dari pemalakan digunakan untuk membeli amunisi. TNI mendalami aliran dana tersebut, berusaha mengidentifikasi pihak-pihak yang menyuplai amunisi kepada OPM. Kasus ini menyoroti jaringan pendanaan yang mendukung aktivitas militan OPM di Papua. ​

Aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil oleh OPM telah menimbulkan keresahan di kalangan warga. Contohnya, pada Juli 2023, seorang sopir angkutan umum ditembak mati oleh kelompok yang diduga terkait dengan OPM di Kabupaten Paniai. Kejadian ini memicu protes dari warga yang mendesak aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas. ​

Masyarakat Papua, terutama di wilayah yang sering menjadi target pemalakan dan kekerasan, menyatakan penolakan terhadap tindakan OPM yang merugikan warga sipil. Mereka mendesak aparat keamanan untuk meningkatkan patroli dan penegakan hukum guna melindungi warga dari aksi pemerasan dan kekerasan.​

Pemerintah dan aparat keamanan berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pemalakan dan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Upaya pencegahan, termasuk peningkatan patroli dan operasi keamanan, terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.