Aske Mabel Nyatakan Diri Sebagai Panglima Kodap TPNPB-OPM, Namun Tidak Diakui Oleh Kelompok OPM

Papeda.com–Dalam perkembangan terbaru di wilayah Papua, Aske Mabel secara resmi menyatakan diri sebagai Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Pernyataan ini menandai langkah baru dalam struktur kepemimpinan kelompok bersenjata tersebut.

Aske Mabel mengumumkan keputusannya melalui pernyataan resmi]. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan perjuangan demi kemerdekaan Papua. Ia juga menyampaikan bahwa Kodap Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 China milik Polri yang saat itu dirampas oleh dirinya di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, ia mengajak seluruh anggota OPM untuk bersatu di bawah komandonya guna meningkatkan efektivitas operasi kelompok tersebut.

“Sebagai Panglima Kodap, saya berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua dan menegakkan keadilan,” ujar Aske Mabel dalam pidatonya.

Namun pernyataan tersebut dibantah langsung oleh Juru Bicara OPM, Sebby Sambom membantah keberadaan Kodap Balim Timur Yali-Yalimo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel, lantaran Aske Mabel diangkat oleh Panglima Kodap oleh OPM versi Jeffrey Pagawak.

“Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni OPM di wilayah tanah adat suku Yali dan NGem,” tegas Sebby Sambom dalam pernyataan yang diterima media ini.

Pernytaan dari Aske Mabel dan Sebby Sambom membuat kelompok OPM saat ini bersitegang, pasalnya kedua orang tersebut memiliki pendapat masing-masing dan tidak memiliki bukti yang kuat atas disahkannya Aske Mabel sebagai Panglima Kodap.

Pernyataan ini memicu beragam respons dari berbagai pihak. Pemerintah Indonesia melalui TNI dan Polri menyatakan akan terus memantau situasi dan meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk menjaga stabilitas di wilayah Papua. Sementara itu, tokoh masyarakat dan adat menyerukan pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.

Pengamat politik Papua menilai bahwa langkah Aske Mabel ini merupakan upaya untuk memperkuat posisi OPM di tengah meningkatnya tekanan dari pihak keamanan dan juga sudah banyak pimpinan atau anggota OPM yang tewas saat terjadi konflik dengan Apkam saat di lapangan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa aksi bersenjata bukanlah solusi yang dapat menyelesaikan masalah mendasar di Papua.

Deklarasi ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan di sejumlah wilayah Papua, khususnya di daerah-daerah yang menjadi basis operasi OPM. Masyarakat sipil diimbau untuk tetap waspada dan menjauhi daerah-daerah rawan konflik, dan jangan mudah terpengaruh dengan adu domba yang dimunculkan oleh OPM, masyarakat harus cerdas dalam menerima suatu informasi.

Aparat keamanan diinstruksikan untuk terus berupaya menjaga ketertiban tanpa mengabaikan pendekatan yang mengedepankan dialog. Pemerintah juga menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang mencakup pembangunan ekonomi, sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.

Dalam situasi yang semakin kompleks ini, banyak pihak menyerukan agar konflik di Papua diselesaikan melalui jalur damai. Dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dianggap sebagai kunci untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

Deklarasi Aske Mabel sebagai Panglima Kodap OPM menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika konflik di Papua. Namun, harapan besar tetap disematkan pada terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua.

Aske Mabel itu sendiri diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur empat pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ke ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu.