DUKUNGAN TOKOH ADAT PAPUA TERHADAP PROGRAM TRANSMIGRASI

Papeda.com-Sejumlah tokoh adat Papua memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program transmigrasi yang digagas pemerintah pusat. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada sebuah forum di Jayapura, tokoh-tokoh adat tersebut menilai bahwa program ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang menghormati budaya lokal.

Program transmigrasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya mendorong perpindahan penduduk dari wilayah padat penduduk ke wilayah yang lebih luas dan memiliki potensi sumber daya alam yang belum tergarap optimal. Papua, dengan luas wilayah dan kekayaan alamnya, menjadi salah satu tujuan utama program ini.

Kementerian Transmigrasi saat ini tengah menyiapkan 10 titik lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi di Papua, antara lain di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak, dan 2 di Kabupaten Merauke. Lokasi tersebut akan direvitalisasi agar bisa menampung dan membina para transmigran lokal.

Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah tidak akan melakukan perpindahan penduduk dari wilayah padat penduduk di luar Papua, sehingga hal ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh adat di Papua.

Dalam forum tersebut, beberapa tokoh adat menyampaikan pandangan positif mereka terhadap program transmigrasi. Mereka percaya bahwa jika dikelola dengan baik, program ini dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), yang menjadi salah satu pilar Dewan Adat Suku Sentani, Jhon Mauritz Suebu menjelaskan, program Transmigrasi akan membuka peluang kerja yang berimbas pada menurunnya angka pengangguran. Kendati demikian, dalam menjalankan program tersebut, dirinya meminta pemerintah tetap memperhatikan dan memprioritaskan warga lokal.

“Pemerintah mengatur secara baik melalui regulasi yang memprioritaskan warga asli Papua yang juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya,” tutur Jhon Mauritz Suebu, Sabtu (21/12/2024).