OPM Ambil Secara Paksa Dana BLT di Distrik Beoga, Warga Resah

Papeda.com- Aksi nekat Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencoreng ketenangan warga sipil. Kali ini, kelompok bersenjata tersebut dilaporkan merampas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) milik masyarakat di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kejadian tersebut membuat warga resah dan trauma, karena bantuan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari justru dirampas oleh pihak yang mengaku memperjuangkan rakyat Papua.

Menurut keterangan sejumlah saksi mata, kejadian berlangsung saat aparat kampung dan petugas penyalur bantuan hendak mendistribusikan dana BLT kepada warga yang berhak. Namun, sekelompok anggota OPM datang membawa senjata, mengancam, dan langsung mengambil uang tunai yang baru saja ditarik dari bank daerah.

“Kami tidak bisa melawan karena mereka bawa senjata. Uang itu untuk beli beras, susu anak, dan kebutuhan rumah. Tapi semua diambil paksa oleh mereka,” ujar salah satu warga Beoga yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan, Sabtu (19/7/2025).

Tindakan perampasan tersebut menuai kecaman keras dari para tokoh masyarakat dan agama. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Beoga, Yulianus Sondegau, menyebut aksi OPM itu sebagai bentuk penghianatan terhadap rakyat Papua sendiri.

“BLT adalah hak masyarakat kecil yang tidak punya penghasilan tetap. Jika OPM merampas dana itu, mereka tidak lebih dari perampok bersenjata. Mereka bukan pejuang, melainkan penyebab penderitaan rakyat,” kata Yulianus.

Sementara itu, tokoh gereja dari Sinode Kingmi Papua, Pendeta Obed Tabuni, turut menyesalkan insiden tersebut. Ia menganggap bahwa tindakan tersebut membuktikan bahwa kelompok OPM tidak memiliki arah perjuangan yang jelas dan hanya mengejar kepentingan pribadi kelompok.

“Jangan bawa nama rakyat Papua kalau yang kalian lakukan justru menyakiti rakyat. Gereja mengecam keras semua bentuk pemalakan dan perampasan atas nama perjuangan,” ujar Pendeta Obed.

Warga Distrik Beoga berharap aparat keamanan segera meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut dan mengawal proses distribusi bantuan agar kejadian serupa tidak terulang. Keamanan dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.