Distribusi Logistik Terhambat Akibat Ancaman dari OPM

Papeda.com- Gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyebabkan penderitaan di tengah masyarakat Papua. Kali ini, distribusi logistik ke sejumlah wilayah pedalaman di Papua terhambat karena ancaman dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Warga sipil yang bergantung pada suplai bahan pokok dari luar kini harus menghadapi kelangkaan dan krisis kebutuhan dasar.

Dalam beberapa pekan terakhir, konvoi logistik yang hendak menuju daerah-daerah seperti Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo mengalami kesulitan menembus jalur distribusi. Sopir dan pengantar logistik merasa was-was melintas karena sering menjadi sasaran penyergapan dan pemalakan oleh OPM.

Tokoh masyarakat Kabupaten Nduga, Pdt. Menase Tabuni, menyampaikan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan warga.

“Masyarakat di pedalaman tidak bisa tanam semua kebutuhan sendiri. Mereka butuh beras, garam, minyak, obat-obatan. Kalau logistik tidak masuk, yang menderita adalah rakyat kecil,” ujarnya prihatin, Kamis (29/5/2025).

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa kampung kini mulai mengalami kelaparan karena persediaan makanan habis dan tidak ada jaminan keamanan bagi pengantar logistik yang biasanya rutin datang.

Menurut Kepala Distrik Dal, Kabupaten Yahukimo, Yulius Kobak, gangguan dari OPM bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menjadi faktor utama terhambatnya program-program pemerintah seperti bantuan sosial dan distribusi logistik.

“Kami sudah siapkan program bantuan sembako untuk warga miskin. Tapi setiap kali kendaraan hendak masuk, ada ancaman dari OPM. Sopir takut, relawan takut, ini sangat menghambat,” tutur Yulius.

OPM diketahui kerap menyandera atau menembaki kendaraan yang dicurigai membawa logistik, dengan dalih menolak segala bentuk program dari pemerintah Indonesia. Padahal, bantuan tersebut ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Papua sendiri.

Situasi ini pun memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan. Pemerhati sosial Papua, Dr. Albertus Wonda, menilai bahwa tindakan OPM justru menciptakan lingkaran penderitaan yang berkepanjangan.

“Ini ironis. Kelompok yang mengaku membela rakyat, justru menghalangi rakyat untuk hidup layak. Rakyat Papua tidak butuh kekerasan. Mereka butuh makanan, pendidikan, kesehatan, dan kedamaian,” tegasnya.

Aparat keamanan bersama pemerintah daerah terus berupaya mencari jalur aman dan strategi distribusi logistik alternatif, seperti menggunakan jalur udara atau pengawalan ketat bagi pengantar logistik. Namun, tantangan medan yang berat dan ancaman bersenjata tetap menjadi hambatan besar.

Di tengah situasi ini, masyarakat Papua terus berharap agar keamanan segera pulih, dan mereka bisa kembali menerima bantuan logistik yang vital untuk kehidupan sehari-hari.