OPM Melanggar Hak Asasi Manusia, Tindakan Kekerasan dan Ancaman Terhadap Warga Papua Terus Terjadi

Papeda.com- Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mereka lakukan terhadap masyarakat Papua. Tindakan kelompok ini yang sering kali mengancam dan melakukan kekerasan terhadap warga setempat, baik dengan senjata maupun intimidasi, telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat Papua. Keberadaan OPM di beberapa wilayah Papua yang terus menebar ancaman melalui kekerasan, kini dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup dan kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi.

Para warga yang tinggal di daerah-daerah rawan konflik, terutama di kawasan pegunungan dan pedalaman Papua, menyatakan bahwa ancaman dari OPM telah memengaruhi kehidupan mereka. Mereka sering kali dipaksa untuk memilih antara mendukung perjuangan kemerdekaan yang digembar-gemborkan oleh kelompok tersebut atau hidup dalam ketakutan terus-menerus. Masyarakat yang hanya ingin hidup damai dan bekerja untuk kesejahteraan keluarganya merasa terperangkap dalam konflik yang tak mereka inginkan.

OPM yang selama ini dikenal dengan perjuangannya untuk kemerdekaan Papua, tidak jarang melakukan tindakan yang mengancam keselamatan warga sipil. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi adalah penggunaan senjata untuk menakut-nakuti masyarakat. Kelompok ini seringkali mengancam warga untuk memberikan dukungan kepada perjuangan mereka, dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka.

Selain itu, ada laporan yang menyebutkan bahwa warga yang menolak atau tidak mendukung kelompok OPM sering kali menjadi sasaran kekerasan fisik, seperti pemukulan, penculikan, bahkan pembunuhan. Banyak warga yang merasa terancam dan takut melaporkan kekerasan yang mereka alami karena ancaman yang datang dari kelompok tersebut. Dalam beberapa kasus, ancaman yang ditujukan kepada warga juga mengarah pada pemerasan, dengan kelompok OPM meminta sejumlah uang atau barang sebagai bentuk “dukungan” terhadap perjuangan mereka.

“Warga yang tidak mau memberikan bantuan atau bergabung dengan mereka seringkali diserang. Ada yang dipukul, ada yang diancam dengan senjata. Kami hanya ingin hidup tenang, namun kami terus hidup dalam ketakutan,” ungkap seorang warga dari Kabupaten Nduga, salah satu wilayah yang sering dilanda aksi kekerasan oleh OPM, Rabu (2/4/2025).

Tindakan kelompok OPM yang melibatkan ancaman dengan senjata dan kekerasan fisik jelas merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup dalam damai dan bebas dari ancaman kekerasan. Setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa adanya tekanan, ancaman, atau ketakutan yang disebabkan oleh kelompok manapun. Namun, kenyataannya, banyak warga Papua yang terpaksa hidup dalam bayang-bayang ketakutan karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini.

Bahkan, selain ancaman fisik, banyak warga Papua yang juga terpaksa hidup dengan beban psikologis yang berat akibat ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kelompok OPM. Ketidakamanan yang terjadi membuat mereka tidak bisa menjalani kehidupan yang normal, bekerja, dan berinteraksi dengan sesama tanpa merasa takut akan ancaman dari kelompok tersebut.

“Terkadang kami ingin bekerja di ladang atau pergi ke pasar, tetapi kami harus berhati-hati. Jika OPM datang dan melihat kami tidak memberikan dukungan, mereka bisa mengancam atau bahkan menyerang kami. Kami ingin hidup seperti orang lain, tanpa rasa takut,” ujar seorang ibu rumah tangga di kawasan Pegunungan Tengah Papua.

Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan terus berupaya untuk menanggulangi tindakan kekerasan dan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok OPM. Sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan stabilitas di Papua, aparat keamanan berusaha memastikan bahwa hak warga negara untuk hidup dalam damai dapat dilindungi dari ancaman kelompok separatis tersebut.

Pemerintah juga menegaskan bahwa hak warga Papua untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan harus dijaga, dan mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM, termasuk kelompok OPM, harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat keamanan telah meningkatkan operasi untuk menangani kelompok OPM yang terlibat dalam aksi kekerasan, dengan tetap memprioritaskan keselamatan warga sipil.

“Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Setiap warga negara berhak untuk hidup dalam keadaan aman dan tanpa rasa takut. Kami akan terus berusaha memastikan bahwa warga Papua bisa menjalani kehidupan mereka tanpa teror dari kelompok manapun,” kata Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Patrige Renwarin, dalam konferensi pers yang diadakan beberapa waktu lalu.

Di tengah ancaman dan kekerasan yang sering kali ditimbulkan oleh kelompok OPM, masyarakat Papua, terutama mereka yang tinggal di daerah yang rawan konflik, menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Mereka tidak ingin hidup terus-menerus berada dalam bayang-bayang ancaman dan kekerasan. Masyarakat di berbagai daerah mengungkapkan harapan mereka untuk bisa bekerja, bersekolah, dan menikmati kehidupan yang lebih baik tanpa harus terjebak dalam konflik yang tidak mereka inginkan.

Banyak tokoh masyarakat dan pemuka adat yang menyerukan agar OPM segera menghentikan aksi kekerasan yang hanya merugikan masyarakat. “Kami hanya ingin hidup tenang, bekerja dengan damai, dan membesarkan anak-anak kami dengan aman. Kami tidak ingin lagi mendengar suara tembakan atau hidup dalam ketakutan,” ujar salah seorang tokoh adat dari Papua.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh kelompok OPM melalui ancaman, kekerasan fisik, dan intimidasi terhadap warga Papua menjadi masalah yang serius. Tindakan ini tidak hanya merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperburuk ketidakpercayaan warga terhadap proses perdamaian di Papua. Pemerintah dan aparat keamanan harus terus berupaya melindungi warga sipil dan menegakkan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM, demi tercapainya kedamaian dan kesejahteraan di tanah Papua.