Kepala Distrik Meborok Minta Pembangunan Pos Militer untuk Lindungi Warga dari Ancaman OPM

Papeda.com- Kepala Distrik Meborok, Kabupaten Nduga, mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah pusat dan aparat keamanan untuk segera membangun pos militer di wilayahnya. Permintaan ini didasarkan pada meningkatnya ancaman dan gangguan keamanan yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam pernyataannya, Kepala Distrik Meborok, Yulius Wanimbo, menegaskan bahwa warga di daerahnya hidup dalam ketakutan akibat serangkaian aksi intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. “Kami sangat membutuhkan kehadiran aparat keamanan dalam bentuk pos militer yang permanen. Masyarakat sering menjadi sasaran ancaman dan kekerasan dari kelompok bersenjata yang beroperasi di sekitar wilayah kami,” ujar Yulius dalam pertemuan dengan aparat pemerintah setempat.

Menurut laporan warga, dalam beberapa bulan terakhir, kelompok bersenjata kerap melakukan aksi pengancaman, perampokan, dan bahkan serangan terhadap warga sipil yang dianggap berseberangan dengan mereka. Situasi ini menyebabkan banyak warga memilih untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman, meninggalkan rumah dan lahan pertanian mereka.

Menanggapi permintaan ini, Bupati Nduga, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk mempertimbangkan pembangunan pos militer di Distrik Meborok. “Kami memahami kekhawatiran masyarakat dan akan mengkaji kemungkinan pembangunan pos militer di wilayah tersebut. Keamanan warga adalah prioritas utama kami,” katanya, Minggu (09/03?2025).

Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito, menambahkan bahwa langkah pengamanan yang lebih ketat memang diperlukan di daerah-daerah yang rawan konflik. “Kami akan mengadakan survei dan menyesuaikan strategi pengamanan agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kehadiran pos militer diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menekan pergerakan kelompok bersenjata,” jelasnya.

Pakar keamanan nasional, menilai bahwa pembangunan pos militer di Distrik Meborok bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat kontrol keamanan di wilayah tersebut. Keberadaan pos militer akan memberikan efek pencegahan terhadap aksi kekerasan oleh kelompok separatis. Namun, pendekatan keamanan ini juga harus diimbangi dengan program pembangunan sosial dan ekonomi agar masyarakat tidak semakin teralienasi.

Di sisi lain, beberapa aktivis hak asasi manusia mengingatkan bahwa pendekatan militer dalam penyelesaian konflik Papua harus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka mengusulkan agar selain membangun pos militer, pemerintah juga harus meningkatkan dialog dengan masyarakat setempat untuk mencari solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Dengan adanya permintaan resmi dari Kepala Distrik Meborok, keputusan pemerintah mengenai pembangunan pos militer di wilayah tersebut kini menjadi perhatian banyak pihak. Masyarakat berharap bahwa langkah ini dapat segera terealisasi demi menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif di daerah mereka.