Pantaskah Victor Yeimo sebagai pejuang HAM?

Papeda.com-Beberapa waktu lalu muncul di media internasional bahwa pemerintah Australia memberi penghargaan voltaire empty chair human rights award pada seorang aktivis Kemerdekaan Papua Barat yaitu Victor Yeimo. Sosok Victor Yeimo sendiri sudah tidak asing lagi di kalangan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun di kalangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Dikutip dari Surya.co.id bahwa Victor Yeimo lahir di Jayapura, Papua pada 25 Mei 1983. Dia adalah aktivis pro-kemerdekaan dan seorang Juru Bicara Internasional KNPB. Yeimo sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua KNPB pusat pada tahun 2012-2018. Victor Yeimo pun sangat familiar di kalangan aktivis dari mahasiswa yang pro-kemerdekaan Papua.

Lalu, apakah ia pantas mendapatkan penghargaan tersebut?

Nyatanya seorang Victor Yeimo tidak sepenuhnya seorang pribadi yang tegak lurus dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang selalu di gembor-gemborkan. Di Papua, Yeimo adalah orang dengan banyak catatan kriminal, ia pun seorang narapidana yang baru menghirup udara segar setelah kurang lebih 2 tahun mendekam di buih.

Ada sederet kasus yang disandang oleh seorang Yeimo. Kasus terakhir yang membuatnya dipenjara adalah dakwaan makar sekaligus aktor utama kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua pada tahun 2019. Setelah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian, Yeimo sempat melarikan diri dan menjadi buronan selama 2 tahun. Pelariannya berakhir dengan penangkapan dirinya oleh Satgas Nemangkawi pada Mei 2021.

Catatan Dosa Yeimo di Papua

Berikut adalah catatan kasus Victor Yeimo di Papua :

- Victor Yeimo melakukan tindak ujaran kebencian terhadap Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw

- Disebut Victor Yeimo pernah melarikan anak di bawah umur di Sentani. Kasus ini belum diselesaikan secara hukum dan adat.

- Victor Yeimo disebut menjadi aktor utama di balik kasus kerusuhan di Papua 2019 silam.

- Membawa kabur uang Rp 300 juta yang diberikan Pemprov Papua.

- Beberapa bukti transfer uang Rp 1 miliar dari Pemprov Papua ke Victor Yeimo

- Merencanakan dan menghasut masyarakat untuk melaksanakan aksi mogok sipil nasional secara terang-terangan di media sosial.

- Dari hasil pengakuan Victor Yeimo terhadap oknum-oknum pejabat di Papua, selama ini memberikan dukungan kepadanya.

Rasisme Australia

Isu kemerdekaan Papua sebetulnya bukan isu yang baru kita dengar. Terlebih lagi isu ini sudah diketahui juga oleh beberapa negara tetangga kita. Ada beberapa negara tetangga yang terkesan sedikit ikut campur dan berusaha melindungi beberapa aktivis pro-kemerdekaan ini, sebut saja contohnya adalah Australia.

Tak hanya sekali dua kali media Australia berusaha ikut campur dalam propaganda media terkait isu Papua. Seolah-olah bahwa mereka mengisyaratkan dukungan untuk kemerdekaan Papua. Namun, pada Oktober lalu muncul sebuah kontradiktif dimana pemberitaan “Referendum Hak Masyarakat Asli Australia” tidak diakui oleh warga Australia (kulit putih) dan cenderung mengarah pada Rasisme.

Seperti kita ketahui bahwa penduduk asli Australia yaitu suku Aborigin. Dari rilis beberapa sumber media menyatakan bahwa jumlah populasi orang aborigin hanya sekitar 3,2% dari total 26 juta penduduk Australia. Sangat miris mengetahui keadaan orang Aborigin yang ternyata selama ini tidak memiliki hak suara dan terkesan dipinggirkan oleh konstitusi negara.

Lalu, bagaimana bisa negara yang melakukan rasisme bisa menganugerahi seorang Victor Yeimo yang menentang keras Rasisme di Papua. Sebuah konstistusi negara yang mengasingkan penduduk aslinya namun memberi penghargaan pada orang yang dikenal sebagai aktivis penolak Rasisme.

Untuk kaum intelektual Papua diharapkan lebih kritis lagi bahwa sudah banyak negara besar yang ingin menguasai Papua apabila lepas dari Indonesia. Beberapa propaganda luar negeri terkesan selalu mengintimidasi dan memecah persatuan negara Indonesia terutama di wilayah Papua.

Kesimpulannya, aktor-aktor penggerak pro-kemerdekaan seperti Victor Yeimo hanyalah seorang aktivis yang ingin menggadaikan Papua pada kekuasaan dan kepentingan pribadi. Ancaman nyata yang akan terjadi apabila Papua tergadaikan adalah rakyat asli Papua akan selalu terbelakang dan terasingkan seperti orang aborigin. Negara-negara besar akan berusaha menguasai dan mengeksploitasi Papua di segala bidang.  Sebaliknya, pemerintah Indonesia serius dalam membangun Papua demi kemajuan dan tercipta kedamaian dibawah naungan NKRI.